Jakarta - KPK hari ini akan membeberkan kesimpulan soal perkembangan kasus lahan Sumber Waras di Komisi III di Gedung DPR. Pimpinan KPK meyakini apa yang dilakukan KPK hari ini akan menunjukkan titik terang dan tidak akan membuat gaduh.

"Karena DPR kan wakil rakyat yang bisa mendengar kasus ini juga," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sesaat sebelum rapat dengan Komisi III DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/6/2016).

Alex menambahkan, Ia tak khawatir pemaparan fakta baru di gedung dewan ini akan menimbulkan kegaduhan di hadapan publik.

"Tidak, tidak akan seperti itu (menimbulkan kegaduhan)," sambung Alex.

Diberitakan sebelumnya dalam hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebut laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2014 mendapatkan opini Wajar dengan Pengecualian (WDP). Salah satu indikasinya, yaitu pengadaan lahan RS Sumber Waras di Jakarta Barat yang dinilai tidak melewati proses pengadaan memadai, sehingga BPK mencatat pembelian lahan merugikan keuangan negara senilai Rp 191 miliar. KPK pun turun tangan dalam perkara ini.

Temuan itu dinilai Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tidak berdasar karena terpatok dengan nilai jual obyek pajak (NJOP) 2013. Sedangkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membeli lahan pada 2014. Dokumen pelepasan hak lahan dari Yayasan Kesehatan Sumber Waras ditandatangani pada 17 Desember 2014.

Hal ini lah yang menjadi polemik soal audit pembelian lahan RS Sumber Waras antara BPK dengan Ahok kian memanas. Bahkan Ahok menyebut audit BPK ngaco hingga akhirnya menyebabkan kedua belah pihak saling serang dengan argumen masing-masing.
(dra/dra)http://news.detik.com/berita/3232703...-rakyat-dengar