Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) meninggalkan Forum Konsultasi Reklamasi yang dibuat oleh Komite Bersama Reklamasi Pantai Jakarta lebih cepat dari jadwal. Ahok meninggalkan acara yang digelar di Balaikota pada pukul 14.30 WIB, padahal di jadwal acara tersebut diagendakan akan berakhir pada pukul 17.30 WIB.

Saat meninggalkan ruangan Ahok mengatakan dirinya keluar lebih cepat karena sudah tahu ilmu masalah reklamasi. Sehingga dirinya menganggap tidak perlu lagi mengikuti acara diskusi semacam itu.

"Ngapain mendengarkan orang ngomong, aku lebih tahu ilmunya kok," kata Ahok di kantornya, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Sabtu (11/6/2016).

Menurut Ahok, kerusakan lingkungan di Teluk Jakarta sudah terjadi sejak tahun 1970. Kenaikan air laut naik karena ada gaya tarik bulan bukan karena reklamasi.

Ahok juga menantang siapa yang bisa menjamin bila reklamasi tidak dilakukan, Jakarta akan bebas banjir. Dirinya menganggap orang yang bersikukuh terhadap teori itu asal ngomong saja.

"Kalau teorinya begitu lebih baik kita keruk sedalam 100 meter Teluk Jakarta sambil bersihkan tanahnya. Kita keruk laut lebih dalam juga," ujarnya.

"Jangan berpikir teorinya kalau saya keruk sedalam 100 meter dikali sekian ratus ribu hektar, air akan kesedot ke bawah. Itu teori yang salah. Banyak sekali tanda kutip orang-orang enggak ngerti masalah tapi asal ngomong," lanjut Ahok.

Ahok juga mengatakan ilmu di dunia ini tidak ada lagi yang baru. Dirinya juga mencontohkan betapa enaknya hidup di negara berkembang seperti Indonesia sebab saat negara maju sudah melakukan praktek-praktek terbaik, kita hanya perlu 'mencuri' ilmunya saja. Salah satunya soal reklamasi yang sudah dilakukan di Singapura, Belanda dan Korea Selatan.

"Dunia ini enak. Hidup di negara sedikit telat maju ada bagusnya. Negara maju sudah melakukan praktek yang baik, anda tinggal nyontek saja jangan ikuti kesalahannya," ujar Ahok.

Terkait reklamasi yang sedang digarap di Teluk Jakarta, Ahok mengatakan itu adalah bagian dari best practice yang sudah dilakukan di dunia. Selain reklamasi, penanaman pohon bakau adalah cara untuk mengatasi tercemarnya air laut di Teluk Jakarta.

Seperti diberitakan sebelumnya, Ahok sempat membuka Focus Group Discussion dengan Kemenko Maritim, Kementerian Kelautan dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Balai Kota, siang tadi. Pertemuan digelar untuk membahas kelanjutan proyek reklamasi di Teluk Jakarta.

Rapat yang diberi tema 'Konsultasi Publik Dalam Rangka Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Reklamasi Pantai Utara Jakarta' juga dihadiri oleh beberapa perwakilan dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) dan beberapa asosiasi nelayan lainnya. Hingga saat ini rapat yang masih berlangsung diikuti oleh Direktur Perencanaan Ruang Laut Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) Subandono Diposaptono, Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) San Afri Awang serta Deputi Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Pemprov DKI Oswar Mungkasa.

Kartika Sari Tarigan, - detikNews
Di Forum Konsultasi, Warga Keluhkan Minimnya Sosialisasi Soal Reklamasi

Foto: Kartika Sari Tarigan

Jakarta - Puluhan warga Jakarta Utara, hari ini diundang untuk menghadiri Konsultasi Publik di Balaikota DKI Jakarta. Dalam diskusi ini, warga dipersilakan untuk menyampaikan berbagai hal terkait kebijakan reklamasi.

Kebanyakan dari warga mengaku belum mengetahui siapa yang diuntungkan dalam reklamasi. Tidak sedikit dari mereka yang mengaku kurang mendapatkan sosialisasi.

"Apapun itu seharusnya melalui sosialisasi. Jadi masyarakat tidak bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, apa yang sedang dibangun," kata seorang warga Kalibaru, Rafei dalam Konsultasi Publik Dalam Rangka Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Reklamasi Pantai Utara Jakarta di Balaikota Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Sabtu (11/6/2016).

"Namanya masyarakat patuh dengan undang-undang, patuh dengan peraturan, patuh dengan hukum. Masyarakat menolak keras karena ini alasannya berkaitan dengan gusuran," sambung dia.

Rafei mengeluhkan ketakutannya jika sampai terjadi gusuran, tidak mendapatkan ganti rugi dari pemerintah. Dia juga mempertanyakan siapa yang mendapat keuntungan dari kebijakan ini.

"Reklamasi ini berjalan dengan baik karena ini adalah pembangunan negara, kami patuh dengan itu. Reklamasi berjalan baik kalau ditata lingkungan nelayan, ditata bukan digusur. Gimana supaya lebih baik mereka," ungkap Rafei.

Penolakan juga sempat disampaikan beberapa warga lainnya. Pada dasarnya, kata seorang warga, dengan pembangunan reklamasi agar warga tidak digusur.

"Jangan digusur, jangan rusunawa, kami maunya ditata. Ditata pak bukan digusur," pinta dia.

Konsultasi ini juga dihadiri, oleh pengusaha, pengamat lingkungan, hingga LSM. LSM yang hadir sempat mengatakan pertanyaannya terhadap apa yang dibahas dalam diskusi.

"Jadi ini undangannya diskusi untuk rekomendasi. Yang saya pertanyakan ini adalah solusi untuk Jakarta kedepan atau solusi agar reklamasi bisa tetap jalan?," ungkap anggota LSM ISL Rayhan.

Forum konsultasi publik ini dibuka oleh Gubernur DKI Basuki T Purnama. Pria yang akrab disapa Ahok itu tidak mengikuti forum sampai akhir.