Alasan Ahok Tidak Mau Ajudan Lulusan IPDN

Jakarta, GATRAnews - Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama mengusulkan pembubaran Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) kepada Presiden Jokowi. Basuki beralasan prihatin dengan lulusan IPDN yang tidak membawa angin segar dalam dunia birokrasi.


Keprihatinan itu diungkapkan Basuki dengan cara tidak pernah memilih ajudan lulusan IPDN. Baik saat menjadi Bupati Belitung Timur maupun ketika menjadi orang nomor satu di Ibu Kota.

"Saya tidak pernah pakai ajudan dari IPDN atau STPDN. Dari sejak zaman saya menjadi bupati saya enggak pernah mau pakai (lulusan IPDN)," ujarnya di Balai Kota DKI, Jumat (4/9).

Basuki lebih memilih dikawal ajudan dari kepolisian yang menjaga dirinya saat masa kampanye. Lulusan IPDN, sambungnya, hanya mengantongi 2 peluru, sementara kepolisian memiliki peluru jauh lebih banyak.

"Dia (lulusan IPDN) hanya punya 2 peluru. Kalau polisi atau tentara punya 9 sampai 18 peluru. Kalau mau cari ajudan yang jago berantem, saya enggan mau dari IPDN (lebih baik dari polisi atau tentara). Makanya bubarin saja, kalau menurut saya enggak perlu ada," pungkas Basuki.{jcomments on}

Reporter: Abdul Rozak
Editor: Arief Prasetyo

Lulusan IPDN Jangan Dijadikan Ajudan

REPUBLIKA.CO.ID,MANADO--Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Siswa Rachmat Mokodongan mengingatkan lulusan institut pemerintahan dalam negeri (IPDN)tidak hanya menjadi ajudan.

"Diingatkan kepada sekda kabupaten dan kota tidak menjadikan para pegawai lulusan IPDN menjadi ajudan. Mereka harus bekerja sesuai dengan bidang ilmu yang dipelajari," kata Sekdaprov saat menyerahkan SK PNS kepada 48 pegawai?magang dan penerimaan 67 CPNS lulusan IPDN di Manado, Rabu.

Mokodongan mengatakan, loyalitas dan kepatuhan terhadap atasan,siap ditempatkan di mana saja dengan bekerja penuh waktu tidak membuka ruang mereka bekerja hanya sebagai ajudan.

"Bila mereka hanya menjadi ajudan maka ilmu pemerintahan yang diajarkan ketika studi di IPDN tidak bisa diterapkan dengan baik," katanya.

Selanjutnya, mantan penjabat Wali Kota Kotamobagu ini berharap 48 pegawai yang telah ditempatkan ke seluruh kabupaten dan kota secepatnya beradaptasi dengan lingkungan kerja.

Tidak kalah pentingnya, lanjut dia, adalah melakukan inovasi serta menunjukkan semangat kerja prima ketika memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Pemprov Sulut yakin mereka pasti memberikan yang terbaik karena telah mempelajari birokrasi selama melaksanakan magang," ujarnya.

Dia pun berharap, 67 CPNS IPDN yang akan melaksanakan magang di jajaran Pemprov Sulut mampu melaksanakan tugas dengan baik serta memahami etika birokrasi, menghormati para pejabat dan pegawai senior.

"Bersinergilah dalam melaksanakan tugas keseharian sehingga memberikan pelayanan optimal seperti yang diharapkan masyarakat," katanya mengharapkan.

Red: Taufik Rachman
Source: antara