RMOL. Jika memandang Partai Demokrat kemarin sungguh teramat hebat. Rasa kebersamaan dan bahu membahu mencapai kemenangan membuat partai berlambang Bintang Mercy itu ditakuti lawan dan disegani kawan. Rasa hormat terhadap founding father yang terjaga selaras dengan dua periode tampil sebagai pemenang.

Begitu kenangan pendiri Partai Demokrat Hengky Luntungan atas masa kejayaan partainya yang disampaikan dalam keterangan tertulis kepada redaksi di Jakarta, Rabu (8/6).

"Namun, waktu terus berjalan. Kontaminasi pengurus terhadap sang pemimpin sebagai presiden semakin tak terkontrol, mereka mabuk dengan kemenangan. Parahnya, sejarah partai terlupakan bahkan diputarbalikan oleh kepentingan mereka berambisi terus berkuasa," bebernya.

Hengky menyebut bahwa kader dan massa simpatisan Demokrat telah dibutakan dengan kebohongan publik yang menyebut Demokrat didirikan keluarga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kebohongan ini bahkan dibuat secara sistematis dengan menempatkan sanak keluarga pada posisi penting partai.

"Naif ketika Pak SBY berkuasa, semua keluarga direkrut untuk memperkuat posisi beliau di Demokrat. Sayangnya Pak SBY lupa bahwa beliau bukan pendiri Demokrat. Demokrat bahkan bukan tumbuh berawal dari Cikeas, tapi keluarga SBY menguasai dengan angkuh dan melupakan sejarah para pendiri partai," jelasnya.

Teranyar, kepongahan SBY nampak saat sudah mulai berani mengangkangi anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) Demokrat. Dia membuat badan yang bukan hasil dari Kongres Demokrat di Surabaya yaitu membentuk Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (BP-OKK). Parahnya lagi, badan itu diamanahkan kepada adik iparnya Pramono Edhie Wibowo secara sepihak.

"Tentunya kami sebagai pendiri melihat hal ini sangat ironi. Kami peringatkan SBY untuk ikuti aturan main sesuai AD/ART yang berlaku, hilangkan kronisasi. Ini peringatan pertama kami sebagai pendiri Demokrat," jelas Hengky.

Saat dikonfirmasi apakah pernyataannya sudah melalui mekanisme yang ada di kalangan pendiri Demokrat, Hengky menjawab bahwa pernyataan tersebut tidak perlu lewat mekanisme apapun.

"Tidak perlu mekanisme karena saya juga pendiri. Di akta pendirian saya ada di nomor 45," tegasnya.

Wisnu Prasetiyo - detikNews
Masukan SBY ke Jokowi: Absolute Power Can Corrupt Absolutely

SBY (Foto: Ahmad Toriq/detikcom)

Jakarta - Ketum Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono melempar kritik dan masukan untuk pemerintahan Jokowi-JK. Salah satunya, SBY menyoroti intervensi terhadap parpol.

Kritik dan masukan untuk pemerintah disampaikan dalam acara buka bersama PD di kediaman SBY, Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/6/2016). Ada sejumlah poin yang disampaikan SBY, salah satunya soal independensi parpol.

"Dalam kehidupan demokrasi yang sehat, dan bukan dalam sistem otoritarian, partai politik memiliki kedaulatan dan kebebasan untuk menjalankan misi politiknya. Setiap campur tangan terhadap urusan internal partai, apakah dari Pemerintah, partai politik lain atau siapapun, akan mencederai demokrasi dan tatanan politik yang berkeadaban (civilized). Keras atau lunak sikap sebuah partai politik terhadap kekuasaan adalah hak dan kedaulatan partai itu. Semua wajib menghormatinya," kata SBY.

Menurut SBY, rakyat merasakan adanya tangan-tangan tak kentara yang mencampuri urusan internal sejumlah partai politik. Di samping merusak sendi-sendi demokrasi, SBY melanjutkan, tindakan demikian juga menciptakan ketidakadilan.

"Kita ingin menghadirkan kompetisi politik yang 'fair' dan berdasarkan 'fair play'. Jika intervensi itu membuat sebuah partai menjadi lemah dan terpecah (divided) sehingga tidak lagi memiliki kemampuan untuk bersaing baik dalam Pilkada maupun Pemilu Nasional, hal demikian merupakan tindakan yang tercela," ujar Presiden ke-6 RI ini.

SBY mengatakan, idealnya, dalam pemerintahan yang demokratis, berlaku check and balances. Artinya, masih kata SBY, sebuah kekuatan haruslah diimbangi atau dikontrol oleh kekuatan yang lain.

"Kalau ini terjadi, akan tercegah penyalahgunaan kekuasaan oleh mereka yang kuat. Dan, ingat, 'absolute power can corrupt absolutely'. Artinya, jika kekuasaan menumpuk pada satu kubu, maka kekuasaan itu mudah untuk disalahgunakan. Mari belajar dari pengalaman masa lalu kita, serta pengalaman bangsa-bangsa lain, yang karena penguasa menjalankan kekuasaan absolut akhirnya harus dikoreksi oleh sejarah," ulas SBY.