SEPERTI beberapa tahun belakangan ini, Pemerintah China kembali dituduh melarang pegawai pemerintah, pelajar, dan guru di provinsi dengan penduduk mayoritas Muslim Uighur di Xinjiang untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan.

Tahun lalu, larangan ini memicu sebuah protes besar-besaran dari luar negeri yang menuduh Beijing melakukan diskriminasi kepada Muslim Uighur. Tuduhan yang sama juga muncul di tahun-tahun sebelumnya.

Pemerintah China berulang kali membantah adanya diskriminasi terhadap warga Uighur, namun mereka juga tidak menghiraukan seruan dari dunia internasional untuk memberikan perlakukan yang lebih baik bagi etnis Uighur.

Banyak pihak menuding bahwa akar permasalahan antara Pemerintah China dengan etnis Uighur bersumber dari masalah agama. Akan tetapi hal itu adalah anggapan yang keliru, karena faktor terbesarnya adalah keinginan kaum nasionalis Uighur untuk mendapatkan otonomi lebih besar lagi yang bertentangan dengan kebijakan sentralisasi China.

Perjuangan warga Uighur untuk memisahkan diri dari China diperkirakan dimulai sejak abad ke-18 saat Provinsi Xinjiang ditaklukkan dan dimasukkan menjadi bagian dari China oleh Dinasti Qing. Sejak saat itu, kaum nasionalis Uighur mengobarkan sejumlah pemberontakan terhadap dinasti yang menguasai China hingga awal abad ke-20 tersebut.

Setelah sempat dideklarasikan sebagai negara Turkestan Timur pada 1949, Xinjiang kembali menjadi daerah kekuasaan Repbulik Rakyat China, dan untuk mencegah berkembangnya pemikiran nasionalis penguasa China saat itu, Mao Zedong memberlakukan kontrol penuh atas Provinsi Xinjiang.

Runtuhnya Uni Soviet dan munculnya negara-negara Islam di Asia Tengah pada 1990 kembali membangkitkan keinginan etnis Uighur Xinjiang untuk memisahkan diri dari China.

Pemerintah China menuduh separatis Uighur bertanggung jawab atas sedikitnya 200 insiden kekerasan, termasuk pembunuhan dan pengeboman yang terjadi antara 1990 sampai 2001. Setelah sempat mereda, ketegangan kembali muncul setelah insiden penyerangan petugas polisi di Kashgar pada Olimpiade Beijing 2008 yang kembali dituduhkan kepada etnis Uighur.

Sejak saat itu, kekerasan dan serangan teror yang dilakukan oleh etnis Uighur semakin sering terjadi, mengakibatkan puluhan bahkan ratusan korban jiwa. Pada 2014, Pemerintah China melakukan apa yang disebut sebagai kampanye melawan terorisme serta melakukan penangkapan dan pengadilan massal kepada beberapa kelompok teror.

Rangkaian kekerasan dan keinginan memisahkan diri yang dituduhkan terhadap etnis Uighur inilah yang diduga mendorong Pemerintah China untuk melakukan diskriminasi baik dari sisi ekonomi, religius, dan budaya.

Sebagai perbandingan, dari 20 juta warga Muslim China, enam juta diantaranya adalah warga Uighur. Muslim China tersebar di seluruh penjuru negeri dengan mayoritas berasal dari etnis Hui yang memiliki hubungan dengan etnis mayoritas China, etnis Han. Namun, Pemerintah China jauh lebih toleran terhadap Muslim etnis Hui dibandingkan dengan Uighur.

“Tampaknya jelas bahwa Muslim Hui telah diberikan keleluasaan yang jauh lebih besar karena hampir tidak ada yang menentang otoritas sekuler,” demikian ditulis Gardner Bovingdon dalam bukunya The Uyghurs yang ditulis pada 2010 sebagaiamana dilansir dari Al Jazeera.

Sayangnya, tindakan itu justru memancing reaksi dari etnis Uighur yang semakin memperumit hubungan mereka dengan Pemerintah China.

Kabar pelarangan Muslim untuk berpuasa sendiri dibantah oleh Pemerintah China melalui laporan kebebasan beragama pemerintah.

“Selama bulan suci Islam Ramadan, tutup atau bukanya restoran halal sepenuhnya ditentukan oleh pemiliknya sendiri tanpa adanya campur tangan,” demikian tertulis dalam laporan tersebut.

“Tidak ada warga yang menerima diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil karena percaya, atau tidak percaya pada agama apa pun,” kata laporan tersebut dengan menambahkan “perasaan dan kebutuhan beragama sepenuhnya dihormati.”

http://news.okezone.com/read/2016/06...n-etnis-uighur