JAKARTA (Pos Kota) – Tiba-tiba Gubernur Ahok berpolemik dengan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Ini bermula setelah Fahri melempar wacana agar dukungan bagi calon independen diwadahi lewat formulir yang seragam di seluruh Indonesia agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak kesulitan melakukan verifikasi.

Namun sayangnya Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama alias Ahok yang akan maju lewat jalur independen melihat hal itu sebagai satu usulan yang akan menggajal dirinya. Setelah itu, Ahok lantas menyebut Fahri sebagai pejabat negara terhebat di Indonesiam sebab jadi anggota DPR dan Wakil Ketua DPR dari jalur independen.

Menanggapi hal itu Fahri pun menjawab santai dan menyebut Ahok tidak paham soal pernyataannya terkait calon independen. Fahri mengaku dirinya tidak pernah menolak calon independen meski dirinya yakin partai politik adalah tulang punggung demokrasi karena menurutnya calon independen adalah juga bagian dari demokrasi.

“Kita bicara dulu soal calon independen, supaya gak salah paham. Dalam demokrasi itu saya pasti mendukung calon independen, meksipun saya percaya ke parpol sebagai tulang punggung demokrasi, karena calon independen dalam pilkada juga bagian dari demokrasi itu sendiri,” ujar Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (8/6).
Fahri menjelaskan jika parpol harus mengalami verifikasi dan pemeriksaan yang sangat rinci oleh KPU, bahkan kantor perkantornya diseluruh Indonesia diperiksa, aktenya, pengurusnya dan lain-lain diperiksa, maka seharusnya syarat bagi calon independen juga diperiksa dengan benar.

“Jadi saya mendukung calon independen, tapi jangan calon yang mau melakukan segalanya seenaknya sendiri, tidak mau diperiksa secara prosedural untuk mengklarifikasi berbagai persyaratan. Parpol saja diperiksa kok sangat detail oleh negara ketika mau mencalonkan atau mengirim pejabat publik dalam negara, calon independen juga harus seperti itu seperti publik harus bisa mengatahui siapa timnya,” jelas Fahri.

Fahri menyayangkan Ahok yang menganggap proses verifikasi itu sebagai satu hal yang akan menyulitkannya.” Saya kira ini prosedur dan keseriusan berdemorasi, jadi jangan anggap itu suatu kesulitan, semua ada konsekuensinya,” teggasnya.

Dia memberi contoh, orang bikin parpol juga babak belur, tidak gampang.Parpol kan juga tidak ujuk-ujuk didirikan lantas bisa ikut pemilu karena semua harus diverifikasi yang serius. “Jadi semuanya baik parpol maupun calon independen sama-sama masuk menjadi bagian dari kelembagaan demokrasi,” tambahnya.

Ada pun, soal formuliur yang spesifik Fahri menjelaskan bahwa maksudnya supaya ada verifikasi administratif KPU terbantu secara digital, supaya tidak perlu dilakukan verifikasi manual.

”Misal soial pengecekan betul tidaknya manusia yang memberikan dukungan itu ada. Jangan-jangan ada pemalsuan dokumen dan sebagainya karena banyak kejadian sebelumnya, calon independen di banyak daerah itu mendapat KTP dukungan yang besar misalnya 100 ribu, tapi faktanya yang memilihnya hanya 9000, jauh dari dukungan KTP itu sendiri,” ujarnya.

Secara logika, lanjut Fahri, hasil Pilkadanya seharusnya pemilihnya lebih besar dari dukungan KTP itu sendiri. Kalau ternyatan hasilnya jauh kan bisa saja dukungan KTP itu diberikan karena adanya motif lain seperti uang dan lainnya.
Oleh sebab itu, Fahri pun meminta Ahok jika ingin maju sebagai calon independen dan dihargai oleh partai politik, untuk juga memahami dan belajar mengenai partai politik.

”Kalau mau dihargai lewat jaluh independen oleh parpol, maka Ahok juga harus bisa menghargai parpol. Semua punya ikhtiar dan upaya yang sama-sama sulit dalam membawa calonnya, publik harus diberikan orang terbaik, maka seleksi juga harus lebih rumit, karena tak boleh sembarangan orang naik jadi pejabat negara tanpa pemeriksaan administrasi dan verifikasi memadai,” ujarnya.

Sementara terkait sindirian Ahok bahwa dirinya adalah orang hebat karena menjadi satu-satunya wakil ketua DPR independen, Fahri pun berupaya mengajari pemahaman Ahok yang keliru karena di Indonesia tidak ada anggota DPR dari jalur independen.

Menurut Fahri permasalahan yang dialaminya sudah diproses di pengadilan dan dia sudah memenagkan dalam putusan sela gugatannya.

“Jadi kalau Pak Ahok tidak paham, saya ini masih anggota PKS dan itu secara hukum karena ada keputusannya. PKS dan DPR tak boleh membuat peraturan apapun yang membuat posis saya berubah. Maka dari perspektif itu saya lebih kuat dari semua anggta DPR lainnya, karena pengadilan minta posisi saya tidak diganti. Jadi Ahok seperti biasa salah lagi dan salah baca dan salah memahami persoalan,” tegasnya. (*/win)