Tunggakan Iuran BPJS Capai Rp3 Miliar



Solopos.com, BOYOLALI–Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Boyolali mencatat nilai tunggakan iuran kepesertaan saat ini mencapai angka Rp3 miliar.

Tunggakan kepesertaan iuran BPJS Kesehatan sebanyak itu mayoritas berasal dari peserta mandiri. “Kalau peserta BPJS yang iurannya dibayar pemerintah, semuanya lancar. Badan usaha juga lancar. Yang menjadi problem adalah peserta mandiri dan individu banyak yang tidak rutin membayar iuran,” kata Kepala BPJS Cabang Boyolali, Nurirfansyah, di sela-sela Gathering Badan Usaha Peserta BPJS Wilayah Boyolali, Kamis (2/6/2016).

Kondisi ini menyebabkan tingkat kolektabilitas iuran peserta BPJS Kesehatan wilayah Boyolali hanya 65%. BPJS Kesehatan akan bekerja sama dengan pemerintah mulai dari pemkab, pemerintah kecamatan, hingga desa, untuk kembali menyosialisasikan tentang kewajiban iuran BPJS.

“Akan kami kaji lagi bagaimana agar tunggakan ini bisa terkumpul. Kalau memang ternyata peserta itu adalah warga tidak mampu, bisa diusulkan kepada pemerintah untuk menjadi peserta penerima bantuan iuran dari pemerintah,” ujar dia.

Nurirfansyah mengakui nilai iuran BPJS yang terkumpul jauh lebih kecil dibandingkan dengan biaya kesehatan yang harus dibayarkan BPJS. Seperti di tahun 2015 lalu, nilai iuran BPJS yang terkumpul hanya Rp160 miliar namun biaya klaim yang harus dibayar BPJS mencapai Rp687 miliar.

“Kami ingin menyosialisasikan lagi bahwa sistem yang dibangun dalam BPJS adalah gotong royong. Makin banyak peserta jaminan, maka kemampuan pemerintah untuk membiayai kesehatan akan semakin kuat.”

BPJS Kesehatan Boyolali mencatat angka kepesertaan jaminan kesehatan di Boyolali per April 2016 sebanyak 579.071 peserta atau sebanyak 59,49% dari jumlah penduduk sebanyak 973.322 jiwa. Tahun ini, angka kepesertaan ditarget bisa naik ke angka 72%.

BPJS Kesehatan mulai menjaring peserta baru dari pekerja perusahaan kecil dan UMKM. “Kami berharap 1 Januari 2019 angka kepesertaan bisa 100%. Angka kepesertaan ini akan menentukan profil suatu daerah.”

Sementara itu, dalam Gathering Badan Usaha Peserta BPJS Wilayah Boyolali kemarin, BPJS Kesehatan menghadirkan ratusan pengusaha yang ada di Boyolali.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Boyolali, Joko Warsito, memastikan 33 perusahaan besar anggota Apindo Boyolali taat pada ketentuan dengan mengikutsertakan seluruh pekerjanya dalam program jaminan kesehatan. “Jika ada pengusaha nakal, tidak mendaftarkan pekerjanya dalam program BPJS, sanksinya sudah sangat jelas. Izin-izin tidak bisa keluar.”

Namun demikian, Joko menilai ada permasalahan yang cukup serius dalam sistem BPJS yakni pelayanan di fasilitas kesehatan (faskes) yang sering menjadi keluhan pekerja dan masalah administrasi yang rumit. “Antre lama dan tidak ada kamar. Itu yang sering jadi keluhan. Kalau soal administrasi, beda tanggal lahir dan NIK saja BPJS sudah tidak mau menerima. Kami berharap ada solusi bersama agar sistem ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh pekerja.”

Kepala Dinas Sosial Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Boyolali, Purwanto, menyampaikan sudah ada kerja sama antara BPJS dan Kejaksaan Negeri (Kejari) untuk mengawasi pelaksanaan program BPJS. Perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya dalam program BPJS bisa kena sanksi.
http://m.solopos.com/2016/06/04/kesehatan-boyolali-tunggakan-iuran-bpjs-capai-rp3-miliar-725304














Uang preminya buat beli bawang bre lg naik!