Gara-Gara Ahok, Buruh Terpecah, KSBSI dan KSPI Tak Lagi Sejalan
Kamis, 2 Juni 2016 08:07 WIB





TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menuai kritik dari rekan organisasi buruh lainnya, yakni Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), terkait demo 'Anti Ahok' yang berlangsung di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (1/6/2016).

Kritikan tersebut disampaikan oleh Presiden KSBSI Mudhofir Khamid, yang menyatakan pihaknya tidak setuju dengan aksi KSPI.

"Soal isu aksi di KPK untuk tangkap Ahok terkait kasus Rumah Sakit Sumber Waras (RSSW), dan dugaan kasus korupsi reklamasi, KSBSI memiliki pandangan dan sikap yang berbeda," ujar Mudhofir, Rabu (1/6/2016).

Mudhofir menyayangkan aksi demo yang dilakukan KSPI, karena tuntutan yang diajukan tidak sesuai dengan permasalahan para buruh yang hingga kini masih diperjuangkan.

Ia menduga KSPI menyisipkan unsur politik dalam sederet masalah yang diakui mewakili serikat buruh se-Indonesia.

Sederet permasalahan yang disebut KSPI mulai dari upah, PHK yang menimpa buruh, kepastian hubungan kerja, pengangguran, kenaikan harga dan kelangkaan sembako jelang bulan puasa, THR yang biasanya menghantui buruh jelang lebaran, kesiapan buruh Indonesia menghadapi MEA, dan masih banyak lagi persoalan perburuhan lainnya.

Ia menilai aksi yang digagas KSPI dengan mengatasnamakan buruh se-Indonesia, tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

"Kutipan tersebut, seakan-akan mengatasnamakan buruh Indonesia, menimbulkan pertanyaan buruh di akar rumput (level paling bawah), yaitu buruh yang mana? Buruh dari mana?" tegasnya.

Menurutnya, aksi yang dilakukan KSPI siang tadi, kental dengan unsur politik.

"Masyarakat ikut mencibir gerakan buruh yang dibangun bersama ini seolah-olah telah menjadi kaki tangan partai politik," jelasnya.

Mudhofir merasa KSBSI perlu melakukan klarifikasi terkait isu-isu yang sudah terlanjur dihembuskan oleh KSPI.

"KSBSI dan buruh anggota KSBSI, atau mungkin buruh-buruh Indonesia lainnya, merasa tak memiliki agenda politik untuk meminta KPK menangkap Ahok, baik soal RSSW atau dugaan korupsi reklamasi," paparnya.

Terkait Ahok, ia lebih memilih untuk tidak berkomentar dan menyerahkan sepenuhnya proses tersebut pada KPK sebagai lembaga yang berwenang.

"Soal permasalahan hukum kita serahkan saja ke penegak hukum, dalam hal ini adalah KPK," tuturnya.

Sikap dan pandangan KSBSI tersebut tentu saja sangat berbeda dengan sikap yang secara frontal ditunjukkan KSPI melalui aksi 'Anti Ahok' yang digelar siang tadi.

KSPI melalui presidennya Said Iqbal, secara tegas menuding Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) 'bersalah' dan patut untuk dijadikan tersangka dalam kasus RSSW, Pulau Reklamasi, serta Penyalahgunaan Diskresi.

Bukan hanya itu, KSPI menuding 'Ahok Berdosa' terhadap nasib dan kesejahteraan para buruh.

"Buruh sadar, ternyata selama ini kebijakan upah minimum DKI Jakarta yang murah, penggunaan buruh outsourcing besar-besaran, orang kecil digusur, rumah susun buruh tidak pernah dibangun, dan kebijakan diskresi, ternyata dibalik itu ada kepentingan pemilik modal," jelasnya.

Menurut Said, tuntutan kenaikan upah minimum 2017 sebesar Rp 650 ribu dianggap wajar. Para buruh mengaku, tuntutan tersebut berdasarkan survei biaya hidup keluarga di DKI Jakarta yang dilakukan oleh BPS yakni sebesar Rp 5,6 juta per bulan.

KSPI secara tegas menentang kebijakan Ahok yang diduga menggunakan uang DP dan CSR dari pengusaha dalam membangun ibukota.

Organisasi buruh tersebut mengancam jika KPK tidak juga menetapkan Ahok sebagai tersangka, maka aksi buruh akan terus dilakukan, tidak menutup kemungkinan demonstrasi akan meluas dan melibatkan unsur masyarakat serta mahasiswa.




http://www.tribunnews.com/nasional/2...k-lagi-sejalan





Kalo mau Jadi Buruh... Jadi Buruh aja...

kalo mau Jadi Nasbung Dongok... Jadi Nasbung Dongok aja...

Jadi Buruh kok nyambil jadi Nasbung Dongok... Kesian Buruh2 yang lain... Maluuuu kalo disamakan dengan Nasbung Dongok...