Kamis, 02/06/2016 10:43

Reporter: Agust Supriadi, CNN Indonesia

Presiden Joko Widodo dan Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro dalam pertemuan KTT G20 di Antalya, Turki. (Dok. Kementerian Keuangan)

Jakarta,CNN Indonesia -- Kas negara telah mengalami defisit anggaran sebesar Rp158,2 triliun atau 1,24 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) hanya dalam empat bulan pertama 2016. Kenaikkan tipis belanja negara yang tidak dibarengi dengan setoran penerimaan perpajakan yang mumpuni menjadi penyebabnya.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016, maksimal defisit fiskal dipatok sebesar Rp273,2 triliun atau 2,15 persen dari PDB. Hal itu memperhitungkan target penerimaan negara dan hibah yang sebesar Rp1.822,5 triliun, serta alokasi anggaran belanja negara yang sebesar Rp2.095,7 triliun.

Namun, jika menilik data Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (DJPN) Kementerian Keuangan, jumlah uang yang masuk ke kas negara hingga 29 April 2016 baru sebesar Rp386,5 triliun atau 21,2 persen dari target pendapatan negara dan hibah. Angka tersebut turun 9,86 persen dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun lalu Rp428,8 triliun (24,3 persen dari target Rp1.761,6 triliun).

Sementara dari sisi belanja negara, anggaran yang sudah dihabiskan pemerintah sebesar Rp544,8 triliun atau 26 persen dari pagu, yang sebagian besar untuk belanja pegawai dan membayar utang. Serapan anggaran itu tak jauh beda dengan kualitas belanja negara empat bulan pertama tahun lalu, yang sebesar Rp498,7 triliun atau 25,1 persen dari pagu.

Alhasil, utang menjadi solusi paling gampang yang diambil pemerintah untuk menambal defisit fiskal. Untuk itu, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan dipaksa kerja keras.

Selama Januari-April 2016, DJPPR telah menarik pembiayaan sebesar Rp203,3 triliun atau 74,4 persen dari target pembiayaan hingga akhir tahun Rp273,2 triliun. Mayoritas pembiayaan ditarik dari dalam negeri, yakni sebesar Rp209,9 triliun, terutama dari pasar obligasi.

Sementara dari kreditur asing, pemerintah menarik utang luar negeri sebesar Rp8,9 triliun yang terdiri dari pinjaman program sebesar Rp6,7 triliun dan pinjaman proyek 2,2 triliun.

Tahun lalu, realisasi defisit APBNP per April 2015 sebesar Rp69,9 triliun atau 1 persen dari PDB. Sementara batas maksimal defisit kala itu ditetapkan sebesar Rp222,5 triliun atau 1,9 persen PDB.

Dari sisi pembiayaan, realisasi penarikkan utang per April 2015 sebesar Rp131 triliun atau 58,9 triliun. Kinerja pembiayaan selalu lebih agresif dibandingkan penerimaan dan belanja negara, sejalan dengan strategi pemerintah menggenjot peenarikan utang di awal tahun (front loading strategy).