Jakarta - Partai Golkar tampaknya tak akan ikut bergabung dengan koalisi 'gemuk' gagasan PDIP di Pilgub DKI. Di bawah kepemimpinan Setya Novanto, Golkar berpeluang besar memberikan dukungan kepada incumbent Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyusul Partai NasDem dan Partai Hanura.

Ketum Partai Golkar Setya Novanto fokus pada persiapan pilkada dalam program 100 hari kerjanya. Ia pun akan berkeliling ke daerah-daerah selama satu bulan ke depan sekaligus melakukan safari Ramadan. Daerah yang diprioritaskan dikunjungi adalah daerah yang akan mengikuti Pilkada serentak pada 2017 mendatang.

"Kita sudah buat surat ke seluruh DPD tingkat I dan II untuk segera menyampaikan beberapa kandidat-kandidat kepala daerah dan calon yang ada. Kita akan prioritaskan bahwa DPD II dan Kab/Kota yang akan jadi prioritas," ungkap Novanto.

Hal tersebut disampaikannya usai pengumuman Kepengurusan Partai di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin (30/5/2016). Namun Novanto menyatakan pihaknya tetap akan melakukan evaluasi melalui konsultan independen.

"Ini segera. Meski saya sudah punya daftarnya sejak sebelum pemilihan, kita tetap minta inventarisasi dari seluruh kader di daerah, di bawah. Nama-nama kandidat untuk pilkada sudah saya pegang tapi pada akhirnya kita tetap minta masukan terlebih dahulu dari daerah," jelasnya.

Dalam waktu dekat DPP Golkar akan memanggil DPD DKI terkait Pilgub 2017. Sementara itu Ketua Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Indonesia I (Sumatera dan Jawa) Nusron Wahid menargetkan akan menuai 50 persen kemenangan untuk daerah yang masuk dalam bidangnya, termasuk DKI Jakarta.

"Dari 102 Pilkada 2017, yang ada di wilayah saya ada 53. Kita target bisa memangkan lebih dari 50 persen. (Untuk Pilgub DKI), sampai hari ini kita belum putuskan tapi saya akan berjuang Golkar tidak keluar dari slogan. Suara rakyat suara Golkar," tutur Nusron di lokasi yang sama.

"Animo rakyat terhadap Ahok masih sangat tinggi. Kalau Golkar ingin konsisten dengan slogan itu, pilihannya adalah Ahok. Kita belum survei internal, tapi dari survei lain suara Ahok kan tinggi," lanjut dia.

Soal koalisi gemuk di Pilgub DKI seperti yang sedang digagas PDIP bersama Gerindra, Golkar tidak terlihat terlalu tertarik. Meski begitu, Nusron belum bisa memastikan apakah Golkar akan ikut bergabung atau tidak.

"Tapi pada sisi lain saya juga menghendaki agar Ahok tidak terlalu apriori terhadap parpol. Strong government tidak mungkin tidak melibatkan parpol. Mungkin Ahok dan Teman Ahok punya pandangan negatif terhadap parpol karena paprol dianggap suka mendikte gubernur terpilih," tutur Nusron.

Soal isu deparpolisasi yang digaungkan sejumlah parpol lain terkait langkah Ahok maju secara independen, Nusron menyebut justru kewajiban partai politik untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap partai politik. Dengan begitu baik Ahok dan masyarakat tidak lagi apriori terhadap partai.

"Maka ini tugas kita bersama untuk mengontrol partai, kan bukan salah partainya, salah politisinya. Saya ingin parpol itu konsisten dalam membawa arah perubahan masyarakat, sehingga Ahok tidak perlu apriori terhadap wajah-wajah politisi," Nusron menjabarkan.

Soal dukungan Golkar untuk Ahok juga disampaikan oleh Ketua Koordinator Bidang Polhukam Golkar Yorrys Raweyai. Ia menyatakan keputusan akan dikaji melalui Rapimnas Golkar yang akan diselenggarakan usai Idul Fitri.

"Satu minggu setelah Lebaran kita akan lakukan Rapimnas pertama untuk menghasilkan beberapa keputusan politik. Ya kayak dukungan kepada Ahok. Untuk mengusung Ahok sebagai gubernur DKI," terang Yorrys yang juga hadir di acara pengumuman kepungurusan Partai Golkar.

Dalam rapimnas tersebut, menurut Yorrys juga akan diputuskan soal dukungan Golkar mengusung Joko Widodo dalam Pilpres 2019. Meski wacana itu sudah ada, namun dikatakannya perlu diformalkan pada forum seperti rapimnas.

Yorrys pun menyebut bahwa Golkar punya strategi sendiri mengapa tidak mau ikut dalam koalisi 'gemuk' di Pilgub DKI dan justru memilih untuk mendukung Ahok. "Kita melakukan berbagai kajian, kita melihat kinerja dia, dari semua aspek. Kesimpulan harus mendukung dia," ucapnya.

"Kita sudah pada kesimpulan itu. Saya bisa pastikan bahwa mendukung Ahok jadi gubernur itu dari Golkar," tambah Yorrys.

Meski begitu, Sekjen Golkar Idrus Marham pada kesempatan yang sama mengatakan partai berlambang pohon beringin itu masih mempertimbangkan segala kemungkinan. Komunikasi masih terus dilakukan dengan partai-partai politik lainnya.

"Untuk DKI Jakarta, DPP Partai Golkar telah menugaskan kepada DPD Partai Golkar DKI Jakarta untuk dua hal. Pertama untuk melakukan komunikasi politik dengan partai lain dalam rangka membentuk koalisi. Posisi partai Golkar di DPRD DKI kursinya kalau nggak salah ada 8, sehingga tidak cukup. Mau tidak mau harus koalisi," sebut Idrus.