Jakarta - Kementrian Kesehatan (Kemenkes) bersama Water and Sanitation Program (WSP)-The World Bank meluncurkan aplikasi untuk platform Android yang diberi nama Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Smart. Aplikasi ini bertujuan mengawal tercapainya 100% akses sanitasi untuk masyarakat Indonesia pada tahun 2019.

Aplikasi yang diluncurkan di Hotel Crown Plaza Semarang, Jawa Tengah, Senin (30/5/2016). Dengan aplikasi yang bisa diunduh di Play Store itu maka bisa terpantau berapa persen pencapaian STBM di suatu daerah berlangsung.

Selama ini STBM yang didukung terobosan masing-masing pemimpin daerah berhasil meningkatkan akses sanitasi 47% di tahun 2015 dan menurunkan jumlah penduduk pedesaan yang melakukan praktik buang air besar sembarangan.

Salah satu daerah yang paling sukses hingga pencapaiannya 100% adalah Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Pemkab Grobogan sudah mensosialisasikan agar warga tidak BAB sembarangan sejak bertahun-tahun lalu. Berbagai model pendekatan dilakukan karena banyak warga pedesaan di sana yang dulunya masih BAB sembarangan.

"Kami sosialisasi di tiap desa, dengan strategi penghijauan di masyarakat. Termasuk kerjasama dengan kepala desa, RT, dan RW. Selalu saat arisan dibahas, sosialisasi. Kami juga menitik beratkan membuat jamban dengan kerjasama bersama pihak swasta," kata Bupati Grobogan, Sri Sumarni di Hotel Crown Plaza.

Pemkab Grobogan juga melakukan pendekatan dengan kearifan lokal seperti arisan jamban, kredit murah untuk membuat jamban atau sistem denda jika BAB tidak di kloset. Nantinya uang denda digunakan untuk membuat material kloset dan diberikan kepada warga yang benar-benar kurang mampu.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan pendekatan dengan kearifan lokal memang penting untuk mengubah kebiasaan BAB bukan di kloset seperti di sungai terutama di pedesaan. Sosialisasi bisa dilakukan dengan menggandeng tokoh warga seperti kyai atau Lurah.

"Person yang bisa kita ajak banyak, di Jateng ada orang dipercaya seperti ulama, kiai, lurah kadang-kadang, kemudian guru. Bisa jadi komunikasi baik. Dan ada dukun, eh jangan salah. Dukunnya kita pesen biar bilang, 'kamu kalau BAB di sana (sungai), kamu bakal diikuti setan'," ujar Ganjar.

Sementara itu Menteri Kesehatan Nila Djuwita Moeloek mengatakan faktor budaya mempengaruhi keberhasilan penyediaan akses sanitasi dan agar warga mau menggunakannya. Ia berharap banyak pihak yang ikut berpartisipasi seperti Asosiasi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi (Akkopsi).

"Jadi tidak mungkin pemerintah mengurus sanitasi dari Sabang sampai Merauke sendiri. Akkopsi sudah baik sekali semoga yang lain-lain juga. Tidak mungkin kerja sendiri mungkin bisa dengan kementrian PUPR soal air bersih atau perumahan, butuh perumahan sehat, butuh kementiran PUPR," terang Menteri Nila.

Dalam peluncuran aplikasi dan acara advokasi and horizontal learning itu para tamu undangan juga diminta menuliskan pesan dalam selembar kertas bulat. Ternyata pesan Gubernur Ganjar membuat tamu terbahak karena bahasanya yang lugas.

"Ee' di toilet ya! 2019 Ganjar Pranowo," tulis politisi PDIP itu di kertas bulat.

Sekedar diketahui, PBB menetapkan sanitasi sebagai hak asasi tahun 2010. Sedangkan di Indonesia, saat ini masih berusaha menuntaskan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 yang salah satunya adalah 100% stop buang air besar sembarangan.

Berdasarkan data STBM, hingga tahun 2015 ada 62 juta atau 53% penduduk pedesaan belum memiliki akses sanitasi yang layak sehingga 34 juta orang diantaranya masih BAB sembarangan. Menteri Nila optimis tahun 2019 target tersebut tercapai karena sanitasi yang tidak layak menjadi faktor penyebab penyakit diare, kolera, disentri, hepatitis A, tifus, polio, dan terhambatnya pertumbuhan pada balita. (alg/aws)

http://m.detik.com/news/jawatengah/3221371/kemenkes-luncurkan-aplikasi-agar-2019-tidak-ada-warga-bab-sembarangan

Aneh" j