SIDOARJO—Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Itu yang dirasakan warga terdampak semburan lumpur lapindo. Pasalnya, mereka ditipu koordinatornya sendiri. Warga yang tertipu berasal dari Desa Renokenongo.

Kemarin, mereka berkumpul di Perumahan Renojoyo,Desa Kedungsolo Kecamatan Porong Sidoarjo, memperjuangkan nasib yang telah tertipu miliaran rupiah oleh koordinator warga.

Sejak 2009 lalu, kurang lebih 600 kepala keluarga dari Desa Renokenongo yang terdampak lumpur Lapindo, membeli tanah 10 hektar di Desa Kedungsolo. Pembelian tanah itu dengan cara urunan dan dikuasakan kepada koordinator warga yaitu, Haji Sunar,Pitanto dan kawan-kawan.

Menurut Suriwahono perwakilan warga korban lumpur dari Desa Renokenongo, oleh koordinator warga dibuatkan rumah melalui pengembang. Tetapi banyak warga yang merobohkan bangunan awal, karena dianggap kurang bagus. Anehnya, pihak pengurus atau koordinator tidak menceritakan, jika di lahan itu terdapat tanah kas desa (TKD) seluas 2,8 hektar.

"Baru ketahuan ada TKD sebab ada beberapa warga hendak mengurus sertifikat, ternyata tidak bisa,karena murni tanah kas Desa Kedungsolo," kata Suriwahono.

Atas kejadian ini, Kejaksaan Negeri Sidoarjo langsung merespons laporan warga. Kejaksaan juga menyarankan warga melaporkan perkara penipuan itu kepada pihak kepolisian karena nilainya hingga miliaran rupiah. (pul/flo/jpnn)

http://www.jpnn.com/read/2016/05/29/...liaran-Rupiah-

Pak Jokowi.. Ada Korban Lumpur Lapindo Masih Merana



SIDOARJO—Hari ini adalah peringatan 10 tahun semburan lumpur Lapindo. Sampai Sabtu kemarin, warga yang menjadi korban semburan itu masih mengeluhkan dampak tragedi itu. Perwakilan warga dari Desa Kedungbendo, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo mengenang peristiwa itu denga menggelar orasi sambil berjalan diatas tanggul Desa Siring.

Kurang lebih 50 warga dari desa itu menggelar aksi karena sudah 10 tahun ganti rugi belum selesai. Aksi peringatan korban lumpur ini dipimpin langsung oleh Haji Fatah,warga Desa Kedungbendo.

Aksi tiga desa ditujukan kepada Presiden Joko Widodo. Bahwa selama 10 tahun terjadinya semburan lumpur 29 Mei 2006 hingga sekarang, masih ada aset warga korban lumpur belum dibayar oleh PT Minarak Lapindo Jaya.

"Sebanyak 150 berkas belum dibayar karena permasalahannya bervariasi. Sehingga PT Minarak Lapindo Jaya menunda ganti rugi milik warga dari tiga desa tersebut," kata Fatah.

Aksi seperti ini sudah dilakukan hampir setiap tahun demi peringatan tragedi semburan lumpur Lapindo. Setiap tahunnya, peserta yang memperingati semakin menyusut, karena sebagian besar sudah dilunasi ganti ruginya oleh PT Minarak Lapindo Jaya. (pul/flo/jpnn)

http://www.jpnn.com/read/2016/05/29/...-Masih-Merana-