JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI menargetkan pembangunan rumah susun (rusun) sebanyak 20.188 unit tahun ini. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bahkan mengatakan pada tahun ke depan, target pembangunan digenjot menjadi 50.000 unit.

Di antara puluhan ribu unit Rusun yang akan dibangun Pemprov, ada di antaranya yang didirikan di atas lahan TNI dan Polri. Selain ada permintaan dari pihak TNI dan Polri, Ahok mengatakan hal ini akan mempermudah Pemprov DKI yang umumnya kesulitan membebaskan lahan untuk pembangunan rusun.

"Oh ya, kita mau bangunkan karena target kami 50 ribu per tahun kan susah cari daerah. Nah, salah satu yang paling aman adalah bangun di atas lahan TNI/Polri. Toh anggota TNI/Polri selama ini menyewa rumah juga di luar (Jakarta). Itu yang menyebabkan permintaan sewa rumah di luar tinggi, menyebabkan mahal," papar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (23/5/2016).

Pembangunan rusun di lahan TNI dan Polri diakui Ahok juga akan mengurangi kemacetan. Pasalnya, setiap anggota TNI/Polri yang tinggal di luar kota umumnya menggunakan kendaraan untuk bekerja. Sehingga jika tinggal di rusun, kendaraan mereka tak akan digunakan.

"Kalau mereka tinggal di dalam, termasuk transportasi, hampir semua TNI/Polri punya kendaraan. Dia tinggal di pinggiran, tiap hari datang, ini juga menyumbang kemacetan. Nah, kalau bisa bangun di dalam, berarti menekan biaya sewa di luar, dan menekan kemacetan," jelas dia.

Pembangunan puluhan ribu Rusun itu, lanjut Ahok, selain dianggarkan dalam APBD juga diambil dari kewajiban pengembang atau melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan.

"Kami akan mulai coba di APBD 2017 dikeluarkan, RKPD itu. Jadi nanti ada biaya dari APBD, juga dari pengembang, kewajiban itu, atau CSE. Dengan cara seperti itu kita bangun apa, jadi jelas," kata dia.

(fzy)
http://news.okezone.com/read/2016/05...anah-tni-polri