Jakarta - Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) berbeda perhitungan terkait dana warga negara Indonesia (WNI) yang bisa ditarik lewat tax amnesty atau pengampunan pajak. Pemerintah bersikukuh bahwa danaWNI di luar negeri lebih dari Rp 11.500 triliun.

Data mengenai dana ini didapatkan beberapa waktu yang lalu.

"Nilai dana WNI di luar negeri diperkirakan lebih dari PDB pada 2015. PDB kita waktu itu Rp 11.500 triliun," ungkap Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dalam rapat kerja dengan Komisi XI, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (23/5/2016).

Menurut Bambang, dana tersebut sudah terakumulasi sejak periode 1970-an. Sehingga bukan hal mustahil ketika dana orang Indonesia yang berada di luar negeri mencapai angka belasan triliun.

"Uang ini sudah terakumulasi sejak 1970-an," imbuhnya.

Akan tetapi Bambang belum dapat memastikan keseluruhan dana adalah ilegal. Kesalahan dari beberapa wajib pajak yang cenderung dilakukan oleh WNI adalah tidak mencantumkan aset dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT).

"Kita tahu persis bahwa mereka punya aset di luar negeri. Cuma mereka tidak melaporkan," tegas Bambang.

Sedangkan, Bank Indonesia (BI) menggunakan data dari Global Financial Integrity Ilicit Financial Flows. Data tersebut hanya mencantumkan dana orang Indonesia di luar negeri dengan status ilegal.

"Ada kata Ilicit di sana yang menekankan itu memang yang tidak legal. Jadi ilegal. Data BI, dana WNI di luar negeri itu Rp 3.147 triliun. Dana yang direpatriasi diperkirakan Rp 560 triliun. Jadi berbeda dengan data kita," papar Bambang.

http://finance.detik.com/read/2016/05/23/181019/3215882/4/pemerintah-dan-bi-beda-hitungan-target-dana-ltigttax-amnestyltigt-ini-kata-menkeu

Kemenkeu versi ngawur hasil kejar setoran target dari bosnya, sedangkan versi BI adalah nyata berdasarkan data data akurat.

Mungkin Kemenkeu suatu hari juga ngungkit ngungkit AS dan Swiss tentang dana revolusi karena terpengaruh teori konspirasi