JAKARTA, KOMPAS.com - PDI Perjuangan menolak jika jabatan Kepala Polri Jenderal Pol Badrodin Haiti yang akan habis pada Juli 2016, diperpanjangang oleh Presiden Joko Widodo. Pasalnya, tidak ada satu aturan pun yang mengatur perpanjangan masa jabatan tersebut.

"Saya baca tidak ada untuk memberikan peluang memperpanjang, yang ada memperpanjang sesuai dengan keahliannya," kata Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI-P Junimart Girsang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/5/2016).

Junimart mengatakan, penunjukan Kapolri memang merupakan hak prerogatif Presiden. Namun, hak prerogatif tersebut tetap harus diikuti oleh aturan hukum yang berlaku.

Presiden harus bisa menjelaskan dasar hukum apa yang digunakan untuk memperpanjang masa jabatan Badrodin.

(Baca: Fadli Zon Dukung Masa Jabatan Badrodin sebagai Kapolri Diperpanjang)

"PDI-P selalu bicara sesuai dengan UU karena apapun katanya, ini negara hukum, jadi segala sesuatu menurut hukum. Tunggu saja Wanjakti sampaikan ke Kompolnas dan ke Presiden," tambah Junimart.

Junimart meyakini masih banyak Jenderal polisi bintang tiga lainnya yang layak memimpin Korps Bhayangkara.

PDI-P, kata dia, masih mendukung Budi Gunawan sebagai Kapolri. PDI-P menganggap mantan ajudan Megawati Soekarnoputri tersebut paling potensial. (baca: Ini Alasan PDI-P Usulkan Budi Gunawan Jadi Kapolri)

"Dari awal PDI-P mendukung Budi Gunawan, karena menurut PDI-P Budi Gunawan adalah orang yang pas jabat Kapolri. Apalagi umurnya juga masih memungkinkan. Kenapa tidak kita dukung?" ucapnya.

Saat pemilihan kepala Polri Januari 2015 lalu, Jokowi mengusulkan Budi Gunawan kepada DPR. Namun, Budi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

(Baca: Perpanjangan Masa Jabatan Kapolri Dinilai Ganggu Regenerasi Polri)

Jokowi pun akhirnya membatalkan pelantikan Budi meski yang bersangkutan sudah lolos uji kepatutan dan kelayakan di DPR dan memenangi gugatan di praperadilan.

Jokowi akhirnya menunjuk Badrodin Haiti sebagai Kapolri dan Budi Gunawan menjadi Wakapolri.

Hingga saat ini, belum jelas sikap Presiden soal jabatan kepala Polri.


KOMPAS