Menpora Ingatkan Komitmen PSSI untuk Berubah



Jakarta - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi mengingatkan janji PSSI soal akan melakukan perubahan. Ia juga ingin PSSI menghormati dan mendengarkan anggotanya.

Ketika mencairkan pembekuan PSSI beberapa pekan lalu, Menpora berlasan bahwa ia ingin melihat kesungguhan dari PSSI dan anggotanya untuk menunjukkan perubahan. Pun demikian dengan FIFA yang turut mendorong hal yang sama.

Tidak lama setelah pembekuan tersebut dicairkan, beberapa klub anggota PSSI, yang menamakan diri mereka Kelompok 85, menuntut diadakanya Kongres Luar Biasa (KLB).

Kelompok 85 (K-85) juga sudah mendesak digelarnya KLB mengingat Ketua Umum mereka, La Nyalla Mattalitti, sedang tidak ada dan sedang bermasalah dengan hukum. K-85 ingin sepakbola Indonesia kembali berjalan normal.

"Kami hormati, apalagi itu jadi poin penting dari surat FIFA itu kepada Mensegneg (Menteri Sekretariat Negara), bahwa FIFA mendorong perubahan itu. Sekarang kami tagih, mau tidak nih mereka lakukan perubahan. Jangan membantah tidak ada kedaruratan karena Ketum-nya sudah tidak ada. Saya kira harus dilihat secara objektif," ungkap Menpora.

Namun demikian, Menpora tak ingin ikut campur soal KLB karena jadi urusan internal PSSI.

"Itu urusan internal mereka. Tapi, mereka selalu berdalil pemilik suara berkendak maka akan dipertimbangkan. Sekarang pemilik suara berkehendak seperti itu. Apa ada alasan lain."

Di sisi lain, Menpora juga diingatkan oleh Komisi X DPR-RI terkait pembekuan PSSI tersebut. Mereka berharap pembekuan PSSI itu tidak terulang kembali.

Kendati begitu, Komisi X juga meminta PSSI untuk memperbaiki hubungan dengan pemain, termasuk menetapkan standar terkait kontrak dan asuransi untuk pemain --yang mana jadi salah satu alasan Menpora membekukan PSSI.




http://sport.detik.com/sepakbola/rea...-untuk-berubah


Komisi X DPR Berharap Pembekuan PSSI Tak Terulang Lagi

Jakarta - Komisi X DPR berharap pembekuan PSSI tidak akan terulang kembali. Mereka pun berniat untuk memanggil Menpora Imam Nahrawi sesegera mungkin.

"Kami akan segera mengundang Menpora ke DPR, agar program prioritas terus berjalan" ujar Ketua X DPR RI, Teuku Riefky Harsya, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X DPR-RI dengan pengurus PSSI di Jakarta, kemarin, Kamis (19/5).

Pertemuan itu menghasilkan sejumlah poin, di antaranya adalah pernyataan Komisi X yang mengapresiasi penjelasan PSSI tentang program kerja dan pembenahan internal. Salah satu poin juga menyebutkan bahwa mereka mengharapkan Pemerintah tidak lagi melakukan pembekuan seperti yang dilakukan Menpora Imam Nahrawi setahun silam.

Pembekuan tersebut dijatuhkan lantaran Menpora menilai bahwa banyak permasalahan di sepakbola lokal, termasuk di antaranya persoalan gaji macet di beberapa klub dan status klub yang mengalami dualisme, tidak mampu diselesaikan PSSI. Pembekuan tersebut berimbas pada jatuhnya sanksi dari FIFA, di mana Indonesia tidak boleh beraktivitas dan berkompetisi --baik di level klub maupun tim nasional-- selama masih berada dalam naungan sanksi tersebut.

Komisi X sendiri juga mengingatkan PSSI untuk memperbaiki hubungan dengan pemain, termasuk menetapkan standar terkait kontrak dan asuransi untuk pemain.

Berikut adalah kesimpulan dari RDPU kemarin:

1. Komisi X DPR-RI mengapresiasi terhadap keputusan FIFA yang telah mencabut sanksi terhadap PSSI.

2. Komisi X DPR-RI mengapresiasi penjelasan PSSI tentang program kerja, pembenahan internal, dan langkah-langkah untuk memutar kompetisi sepakbola nasional pasca dicabutnya pembekuan/sanksi oleh Pemerintah dan FIFA.

3. Komisi X DPR-RI mendukung langkah-langkah PSSI dalam menjalankan program prioritas persepakbolaan nasional sebagaimana tercantum dalam acuan kerja yang direkomendasikan oleh FIFA pada surat tertanggal 13 Mei 2016, yaitu:

a. Memperbaiki hubungan dengan pemain. PSSI dan APPI akan menetapkan standar kontrak bagi pemain sekaligus menyiapkan asuransi.
b. Memperbaiki statuta PSSI sesuai dengan standar statuta FIFA. Sekaligus berkomunikasi dengan pemerintah terkait dengan kesepatakan yang bisa dijalankan bersama.
c. Meninjau Indonesia Super League (ISL) sebagai kompetisi resmi PSSI, sekaligus mengkaji status Torabika Soccer Championship (TSC) dalam Kongres PSSI, 1 Juni 2016 mendatang.
d. Mempersiapkan tim nasional Indonesia untuk mengikuti beberapa agenda FIFA yang terdekat seperti Piala AFF 2016, SEA Games 2017 dan Asian Games 2018.
e. Pengembangan infrastruktur persepakbolaan nasional berkoordinasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk memajukan sepak bola nasional.

4. Agar sepakbola nasional dapat segera bangkit kembali dan mengharumkan nama bangsa, Komisi X DPR-RI meminta PSSI untuk terus melakukan koordinasi dan komunikasi kepada para pemangku kepentingan sepakbola nasional termasuk dengan pemerintah dan klub-klub sepakbola nasional.

5. Komisi X DPR-RI akan menyampaikan kepada Pemerintah agar kebijakan terhadap PSSI (pemberian sanksi) seperti SK Menpora 01307 tidak terulang kembali, mengingat dampak terhadap terhentinya aktifitas sepakbola menimbulkan kerugian pada pembinaan dan prestasi persepakbolaan nasional.

6. Komisi X DPR-RI akan menyampaikan aspirasi yang berkembang dalam RDPU dengan PSSI hari ini, termasuk adanya permintaan dukungan anggaran dalam pembinaan Tim Nasional terkait dengan poin 2 d, pada Rapat Kerja dengan Menpora RI selanjutnya.


http://sport.detik.com/sepakbola/rea...lagi?b99220270



dengan ini kami insan penikmat sepak bola hanya berharap tidak ada lagi dagelan'' yang menghambat perkembangan dunia perbolaan di Indonesia.

harus ada langkah dan tindakan baru,orang'' yang uda tuwir atopun uzur harusnya sudah diganti dengan yang muda muda dan tahu organisasi

cmiiw