Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengatakan Pemerintah akan membangun pangkalan militer di sejumlah wilayah perbatasan Indonesia. Upaya itu untuk memperkuat kawasan perbatasan. Rencana itu merupakan pelaksanaan instruksi Presiden Jokowi yang menginginkan wajah perbatasan bisa berubah maksimal tiga tahun. Alasannya, anggaran tahun ke depan akan terus berkurang karena pemerintah lebih memfokuskan untuk pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan lain sebagainya. Jika Indonesia belum mampu membeli kapal induk untuk disiagakan di wilayah perbatasan, solusinya pemerintah akan menjadikan Kepulauan Natuna, Pulau Bitung, dan Pulau Morotai sebagai pangkalan militer dan akan berkoordinasi dengan Panglima TNI Gatot Nurmantyo guna menempatkan pimpinan armadanya. (viva.co.id)

Memperkuat perbatasan dengan membangun sejumlah pangkalan militer merupakan gagasan pemerintah yang ingin dikebut secepatnya. Setidaknya pada tahun 2017 nanti, perbatasan sudah diperkuat dengan pangkalan militer. Rencana menjadikan Kepulauan Natuna sebagai Pangkalan Militer serta di perbatasan antara Pulau Bitung dan Pulau Morotai dan Saumlaki yang berbatasan dengan Timor Leste juga akan jadi pangkalan militer. Penempatan Panglima Armada juga dilakukan untuk memimpin di wilayah Natuna, Bitung serta Morotai, untuk mencegah gangguan keamanan di setiap perbatasan. Urusan perbatasan dengan Malaysia juga tampaknya tidak luput dari perhatian pemerintah, terutama sepanjang Kalimantan, karena banyak titik rawan yang menjadi pintu masuk ilegal.

Pemerintahan Joko Widodo menunjukkan keseriusan yang tinggi dalam menjaga kedaulatan bangsa, penugasan kepada BNPP membenahi tapal batas dan kordinasi dengan Panglima TNI untuk mengerahkan kekuatannya membangun perbatasan, seperti membuka jalan, membangun pangkalan udara dan pelabuhan. Instruksi Presiden Joko Widodo yang ingin wajah perbatassn berubah 1000% pada tahun 2017 menjadi salah satu prioritas dalam membangun dan menjaga kedaulatan. Untuk itu perbatasan selain diperbaiki juga akan diperkuat dengan pangkalan militer.

Ide pembangunan pangkalan militer di perairan Natuna, meski merupakan wacana rlualama, akan segera terwujud, karena bagian dari pembangunan wilayah pertahanan daerah tengah yang berhadapan langsung dengan batas wilayah beberapa negata tetangga, dan Laut China Selatan. Terlebih seringkali diklaim menjadi wilayah China. Pembangunan pangkalan militer di perairan Natuna akan melengkapi dan memperkuat wilayah pertahanan bagian Barat dan Timur Indonesia, disamping memudahkan mobilitas militer dalam pengawasan maritim Indonesia. Pangkalan militer Di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, dapat dijadikan perluasan kekuatan militer antara Pangkalan Utama AL Pontianak dan Tanjung Pinang yang sudah berdiri sebelumnya. Selain Natuna, pemerintah juga berniat membangun pangkalan militer di wilayah Masela, Maluku dengan tujuan yang sama seperti Natuna. Perluasan pangkalan militer AL memang menjadi prioritas pemerintahan Joko Widodo dalam rangka menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Disamping pangkalan armada laut, pembangunan lapangan udara atau lanud di wilayah perbatasan juga tidak luput dari prioritas untuk menjaga kedaulatan NKRI. Sekarang prioritas itu jelas ditujukan di wilayah perbatasan seperti Natuna dan Tarakan, termasuk di Merauke serta Kupang. Membangun pangkalan militer di wilayah perbatasan, khususnya di Pulau Natuna dan Papua juga mendapat desakan dan dukungan dari DPR dalam kaitannya dengan potensi adanya intervensi asing dan menjaga Sumber Daya Alam (SDA) yang ada di masing-masing wilayah. Membangun pangkalan militer untuk menjaga perbatasan sudah merupakan tekad K/L dalam melindungi kepentingan nasional guna melindungi wilayah terdepan di perbatasan sesuai amanat UUD.

Untuk itu, rencana TNI menjadikan pulau sebagai Kapal Induk patut mendapatkan respon mengingat keterbatasan dana. Sejumlah pulau yang bakal dijadikan pulau induk adalah Pulau Alor, Litang, Wetar, Morotai, Biak, Pulau Saumlaki-Selaru dan Natuna. Dengan kebijakan Presiden menyiapkan bahwa Indonesia sebagai poros maritim dunia, maka terbuka peluang untuk berbenah agar tidak selalu berorientasi bahwa kekuatan angkatan laut berfokus di Pulau Jawa. Saat ini TNI fokus pada pembenahan angkatan laut yang dimulai dari.pulau-pulau terluar dengan memperkuat empat wilayah terluar Indonesia. Yaitu Indonesia bagian utara di Pulau Morotai, bagian timur di Biak, barat di Natuna, dan terakhir selatan di Pulau Saumlaki.


Sumber Berita

Pembangunan dari wilayah terluar Indonesia ,Lanjutkan