JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Ruhut Sitompul menilai wacana perpanjangan masa jabatan Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti tidak perlu dilakukan, seiring akan habisnya masa jabatan pada Juli 2016 mendatang.

Menurut Ruhut, mengganti atau tidak mengganti kapolri adalah hak prerogatif presiden. Dia pun mempertanyakan urgensi dari wacana perpanjangan masa jabatan Kapolri tersebut.

"Urgensinya di mana. Orang ingin memperpanjang masa jabatan Kapolri. Kan mereka (Polri) sudah punya mekanisme jenjang karir," ujar Ruhut saat dihubungi Sindonews, Jumat (20/5/201).

Diyakini Ruhut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyimpan daftar nama perwira polisi bintang tiga yang akan menerima tongkat estafet kepemimpinan Polri dari Badrodin Haiti.

"Yang jelas presiden kita hormati hak beliau. Aku yakin sudah ada nama pengganti," kata Ruhut.

Saat disinggung soal nama-nama yang sekira cocok menduduki jabatan Kapolri, politikus Partai Demokrat ini menyebut sejumlah nama. Di antaranya Kepala Badan Narkotika Nasiona (BNN) Komjen Budi Waseso dan Wakapolri Komjen Pol Budi Gunawan.

"Tapi semuanya biarlah yang menilai Pak Presiden. Tak usah kita merecoki presiden," ucap Ruhut.