TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama Podomoro Land Ariesman Widjaja mengklaim diminta pemerintah Jakarta membangun 13 proyek yang anggarannya akan dijadikan pengurang kontribusi tambahan proyek reklamasi Teluk Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi sedang menelisik pengakuan ini karena belum ada dasar hukum kontribusi tersebut hingga kini.

Ariesman menjadi tersangka penyuap Mohamad Sanusi, politikus Gerindra anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, agar menurunkan kontribusi pengembang dari 15 persen menjadi 5 persen dari nilai penjualan lahan. Penangkapan Sanusi membuat DPRD urung mengesahkan peraturan daerah yang mengatur kontribusi itu.

Ariesman mengatakan Podomoro telah mengeluarkan Rp 6 miliar untuk membiayai penggusuran kompleks prostitusi Kalijodo pada awal April lalu. Sumbangan ini melanggar aturan karena bantuan perusahaan tak boleh berbentuk uang tunai. “Saya sudah cek datanya, tak ada sumbangan itu,” kata Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Senin 16 Mei 2016. “Di KPK juga tak ada.”

Dalam catatan rapat 18 Maret 2014 yang berisi daftar proyek pengurang kontribusi tiap pengembang, penertiban Kalijodo juga tak tercatat. “Kalijodo sepenuhnya dikerjakan Dinas Tata Air,” ucap Ahok. Uang Rp 6 miliar itu, kata dia, digunakan untuk membangun jalan inspeksi yang ditransfer langsung kepada kontraktor. “Dan itu bukan di Kalijodo,” ujar Ahok. Pembangunan Kalijodo memakai dana tanggung jawab sosial Sinar Mas Land.

Proyek yang dikerjakan Podomoro sebagai pengurang reklamasi malah pembangunan rumah susun Daan Mogot di Jakarta Barat. Rumah susun ini dibangun mulai 2013. Podomoro harus membangun empat blok berisi 320 unit. Rumah susun itu ditempati antara lain oleh penduduk di Kedaung Angke yang digusur karena lahan rumahnya dijadikan jalur hijau.

Nuri Sawitri, pengelola rumah susun Daan Mogot, membenarkan informasi bahwa Podomoro membangun rumah susun itu. Karena itu, kata dia, rumah susun ini baru beres akibat tak semua unit dan fasilitasnya dibangun oleh satu perusahaan. “Taman depan juga yang membangun Lions Club,” katanya, menyebut organisasi sosial asal Amerika Serikat itu.

Sama seperti di Daan Mogot, Podomoro menyumbang furnitur rumah susun Marunda di Jakarta Utara. Sumbangan ini masuk daftar proyek Podomoro yang akan menjadi pengurang kontribusi tambahan yang diputuskan dalam rapat 18 Maret 2014 itu. “Setahu saya, furnitur disumbang oleh banyak perusahaan pada 2013,” kata Nurhayati, Kepala Pengelola Rumah Susun Sewa Marunda.

Menurut Ahok, proyek pengurang kontribusi tambahan itu memakai diskresinya sebagai gubernur karena, waktu diputuskan pada 2014, belum ada dasar hukumnya. Keputusannya resmi dalam rapat sebagai pengikat komitmen pengembang. “Yang tak mau bikin, saya batalkan izin reklamasinya,” kata dia. Pengembang yang dimintanya membangun proyek pengurang kontribusi selain Podomoro adalah PT Jakarta Propertindo, PT Taman Harapan Indah, dan PT Jaladri Eka Paksi.

Mantan Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, Sarwo Handayani, mengatakan kontribusi tambahan diminta di muka karena pembenahan utara Jakarta mendesak. Pada akhir 2013, Jakarta dihembalang banjir. Pemerintah berinisiatif menerapkan kontribusi tambahan reklamasi untuk membiayai proyek penanggulangannya. “Saat itu emergency. Kami ingin cepat,” kata Sarwo.

Sekretaris Perusahaan Jakarta Propertindo, Ahmad Hidayat, mengatakan perusahaannya menggarap empat proyek. Baru revitalisasi sisi barat Waduk Pluit yang rampung. “Masih berkoordinasi dengan Dinas Perumahan dan Dinas Tata Air,” kata dia. Jakarta Propertindo mereklamasi Pulau F.

Sarwo mengatakan proyek yang sudah dikerjakan kelak dihitung kantor penilai independen. Nilainya akan menjadi pengurang kontribusi tambahan pengembang itu, yang dihitung dengan rumus 15 persen x nilai pajak lahan x luas lahan terjual. “Kalau masih kurang, akan diminta mengerjakan proyek lain sampai nilainya setara,” kata dia.

https://m.tempo.co/read/fokus/2016/0...cu-kontroversi