Metrotvnews.com, Jakarta: Partai Golkar menyatakan ke luar dari Koalisi Merah Putih, Senin 16 Mei. Hari ini, Golkar menegaskan mendukung pemerintahan Joko Widodo.


Golkar memasuki babak baru setelah Musyawarah Nasional Luar Biasa memilih Setya Novanto sebagai Ketua Umum periode 2016-2019, Senin pagi (17/5/2016). Kemarin, Golkar mengangkat mantan Ketua Umum sebelumnya, Aburizal Bakrie (Ical), sebagai Ketua Dewan Pembina.


Selama ini, Golkar selalu ada di lingkaran kekuasaan, paling tidak menempatkan kader di kabinet. Namun, keputusan tidak biasa dijalani Golkar hampir dua tahun, partai ini oposisi.


Pada Pilpres 2014, Golkar mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Pelan-pelan, sikap Golkar berubah.


Indikasi Golkar akan mengikuti jejak Partai Amanat Nasional sudah tercium sejak lama. Sabtu malam 23 Januari, saat membuka rapat pimpinan nasional Golkar, Ical mengatakan Golkar mendukung pemerintah.


Tetapi, kata dia, dengan mendukung pemerintah bukan berarti Golkar dapat kursi menteri. Saat itu, Ical juga membantah Golkar ke luar dari koalisi Prabowo.


"Saya mengatakan kami duduk bersama mendukung pemerintah bukan berarti duduk di pemerintahan," kata Ical.




Aburizal Bakrie usai bertemu Presiden di Istana, Kamis 12 Mei 2016. Antara Foto/Yudhi Mahatma


Ketika penutupan rapimnas, Golkar mendeklarasikan dukungan kepada pemerintah disaksikan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, serta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, 25 Januari.


"Partai Golkar mendeklarasikan diri mendukung dan bersama pemerintahan Jokowi-JK untuk melaksanakan pembangunan di segala bidang demi kesejahteraan rakyat." Lembar deklarasi diteken Ical dan Sekretaris Jenderal Golkar Idrus Marham.


Sabtu 14 Mei, perubahan arah politik Golkar semakin jelas. Ical memastikan siapa pun ketua umum Golkar setelahnya akan mendukung pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla.


Ical mengingatkan bahwa dukungan kepada pemerintah sudah menjadi mandat rapimnas dan mesti dikukuhkan dalam Munaslub.


Jadwal Munaslub Golkar sempat tak menentu karena menyesuaikan waktu Presiden. Rencana awal, Golkar menggelar Munaslub awal Mei. Lalu, berubah jadi 23 Mei.


Setelah itu, berubah jadi 15 hingga 17 Mei. Kamis 12 Mei, dalam pertemuan dengan Ical di Istana, Presiden memberikan kepastian membuka Munaslub, namun jadwalnya dimajukan sehari. Sebab, agenda Presiden pada 15 Mei adalah kunjungan kerja ke Korea Selatan.


Presiden Joko Widodo menghadiri pembukaan Munaslub Golkar di Nusa Dua, Bali, Sabtu malam 14 Mei. Ia mengajak Wakil Presiden Jusuf Kalla dan para menteri Kabinet Kerja.


Pengamat politik Poltracking Institute Hanta Yuda menyebut, maju mundur jadwal Munaslub merupakan implikasi bergabungnya Golkar ke pemerintah. "Kehadiran Presiden dalam pembukaan, Wapres saat penutupan merupakan hal penting," ujar Hanta, beberapa waktu lalu.


Wapres pun menyatakan kehadiran Presiden dan dirinya di Munaslub Golkar penting, dampaknya tidak hanya untuk Golkar tapi juga pemerintahan. Kehadiran pemerintah, menurut Wapres, menjadi simbol bahwa munas diakui pemerintah.


"Pemerintah juga ingin selalu punya hubungan baik dengan partai agar hubungan pemerintah dengan DPR berjalan baik," kata Wapres, Jumat 13 Mei.


Presiden Joko Widodo saat pidato pembukaan Munaslub Golkar di Bali, Sabtu malam 14 Mei 2016. Antara Foto/Nyoman Budhiana


Presiden memanfaatkan momentum pembukaan Munaslub untuk menanggapi dukungan dari Golkar. Presiden mengatakan, pemerintah butuh dukungan partai politik dalam membangun dan menjaga stabilitas negara.


"Dalam sebuah negara yang namanya stabilitas politik sangat-sangat penting. Tanpa stabilitas politik, kita tidak bisa membangun cepat," kata dia. Pada Pemilu Legislatif 2014, Golkar mampu menempatkan 91 kader di legislatif.


Melalui akun Twitter @aburizalbakrie, Ical mengaku menyerahkan buku blueprint visi negara kesejahteraan 2045 kepada Presiden saat pembukaan Munaslub. Menurut dia, visi negara kesejahteraan 2045 merupakan sumbangan pemikiran Golkar yang sejalan dengan Nawacita Pemerintahan Jokowi-JK.


Senin malam 16 Mei, Munaslub tegas menyatakan Golkar ke luar dari koalisi Prabowo. Sekretaris Pimpinan Sidang Munaslub Siti Aisyah mengatakan, perubahan sikap ini karena doktrin di Golkar berkarya untuk pembangunan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.


"Dengan ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi keputusan Munas Golkar pada 2014 tentang posisi Golkar dalam Koalisi Merah Putih," katanya saat Munaslub. Keputusan ini diambil setelah rapat komisi yang melibatkan kader di tingkat DPD I dan II.


Novanto juga tegas menyampaikan dirinya akan merealisasikan janjinya. "Kerja sama dengan pemerintah, sesua janji. Kami akan mendukung program pemerintah," kata Novanto.


Bagaimana dengan jatah kursi menteri? "Saya serahkan ke Presiden," ujar Novanto.




Setya Novanto dan Presiden bersalaman ketika pertemuan pemerintah dengan DPR di Istana Merdeka, Jumat 15 April 2016. Foto: MI/Panca Syurkani


Golkar dilanda dualisme kepemimpinan sejak akhir 2014. Golkar kubu Ical melaksanakan Munas di Bali, 3 Desember 2014. Sedangkan kader yang menolak Ical menggelar Munas di Ancol, Jakarta.


Pengurus Golkar kubu Bali yang dipimpin Ical dan pengurus Golkar kubu Ancol yang dipimpin Agung Laksono saling gugat ke pengadilan. Namun, masalah tidak selesai.


Awal tahun ini, Wapres yang juga tokoh senior Golkar berhasil mendamaikan Ical dan Agung. Keduanya pun sepakat Golkar perlu Munaslub untuk menyelesaikan dualisme kepengurusan.

 






Sumber : http://news.metrotvnews.com/read/201...t-novanto-ical

---

Kumpulan Berita Terkait GOLKAR:

- Politik Golkar di Tangan Duet Novanto-Ical

- Kemenangan Setnov Sudah Diprediksi Sebelum Munaslub

- Setya Novanto Dilantik Jadi Ketum Golkar Siang Ini