Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan presentasi di hadapan para CEO dan pengusaha Korea Selatan (Korsel) pagi tadi di Seoul. Presiden menjelaskan kalau Indonesia melakukan perbaikan iklim investasi.

Dalam presentasinya, Presiden mengungkapkan usahanya dalam menstabilkan perekonomian yaitu dengan pemerataan pembangunan infrastruktur. Ia pun menjelaskan tentang target-target pembangunan infrastruktur yang akan dicapai Indonesia dalam beberapa tahun ke depan.

"Pemerintahan kami melakukan program pembangunan infrastruktur terbesar sepanjang sejarah. Anda bisa tanyakan ke duta besar atau para jurnalis di Indonesia," kata Presiden Jokowi dalam pertemuan bertajuk "Special Forum with President Jokowi" di Ballroom Lotte Hotel, Seoul, Senin (16/5/2016).

Pembangunan infrastruktur yang dilakukan antara lain pengembangan pembangkit listrik 35 Mega Watt, 163 pelabuhan, 1.646,6 mil jalan, 621,3 mil jalan tol, 2.024,42 mil rel kereta api, 15 bandara, 49 bendungan, dan sistem irigasi untuk 1 juta hektar lahan.

Presiden juga menjelaskan deregulasi aturan-aturan yang menghambat investasi di Indonesia. Selain itu, Indonesia juga berusaha memotong waktu yang dibutuhkan untuk mengurus berbagai perizinan.

"Kami telah mengeluarkan 12 paket kebijakan yang mencakup port clearance yang lebih cepat, biaya listrik lebih rendah untuk industri, penerbitan daftar negatif investasi, dan banyak lagi reformasi lainnya," tandasnya.

Dalam mempersingkat perizinan, Jokowi menampilkan beberapa izin yang dipersingkat pengurusannya antara lain NPWP/TDP yang awalnya 8 hari menjadi 5 hari, kemudian RUPTL dari 169 hari jadi 125 hari. Lalu ada juga IPPKH yang awalnya 164 hari dan Amdal yang 219 hari dipersingkat jadi 59 hari. Pengurusan izin-izin lain juga dipersingkat agar tidak menghambat investasi.

Presiden juga memaparkan perkembangan Indonesia yang saat ini sudah siap menghadapi tantangan dan persaingan. Menurutnya, selama ini persaingan membuat lebih maju, dicontohkan dengan berkembangnya dunia perbankan Indonesia oleh PT Bank Negara Indonesia Tbk, penerbangan oleh PT Garuda Indonesia Tbk, dan juga berkembang PT Pertamina (Persero).

Seperti diketahui, Jokowi melakukan kunjungan kenegaraan ke Korea Selatan didampingi oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perdagangan Thomas Lembong, Kepala BKPM Franky Sibarani, dan pejabat lainnya.

Ini 119 Target Pemerintah dalam Pembangunan Berkelanjutan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Sofyan Djalil, mengatakan, Indonesia memiliki 119 target yang sesuai dengan 169 target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

Sofyan pun optimistis bahwa Indonesia siap mengimplementasikan SDGs tahun ini. "Untuk mencapai 17 tujuan, 169 target, dan 240 indikator memang menjadi tantangan. Namun, saya percaya Indonesia siap dan berkomitmen penuh untuk melaksanakan SDGs karena sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019," kata Sofyan dalam workshop "Transforming Our World: The 2030 Agenda for SDGs in Indonesia" di Kementerian PPN, Senin, 16 Mei 2016.

Di bidang sosial, pemerintah memiliki target untuk menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 7-8 persen, meningkatkan akses air minum dan sanitasi menjadi 100 persen, menurunkan angka kematian bayi menjadi 24 per 1 ribu kelahiran, dan angka kematian ibu menjadi 306 per 100 ribu kelahiran.

Selain itu, fasilitas kesehatan juga ditargetkan naik menjadi 85 persen, jangkauan asuransi kesehatan naik menjadi 100 persen, serta Angka Partisipasi Kasar Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas Naik, masing-masing menjadi 114,09 persen, 106,94 persen, dan 91,63 persen.

Dalam bidang ekonomi, pemerintah juga memiliki target untuk meningkatkan PDB per kapita menjadi Rp 72,2 juta, mengurangi tingkat pengangguran terbuka menjadi 4-5 persen, menciptakan 10 juta lapangan kerja, menurunkan Indeks Gini mrnjadi 0,36, dan juga meningkatkan tenaga kerja formal menjadi 51 persen, rasio elektrifikasi menjadi 96,6 persen, serta energi terbarukan campuran menjadi 10-16 persen.

Selain itu, di bidang lingkungan, pemerintah juga menargetkan peningkatan produksi dan konsumsi sektor-sektor prioritas secara berkelanjutan, pengurangan emisi karbon dioksida hingga 26 persen, pemulihan ekosistem yang terdegradasi seperti 100 ribu hektar kawasan konservasi, dan juga pengelolaan sampah hingga 150 juta ton.

Pemerintah pun menargetkan peningkatan di bidang pembangunan yang inklusif dan target perangkat implementasi. Pemerintah akan meningkatkan partisipasi dalam Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular dengan berbagai negara. Pemerintah juga akan menerapkan pembangunan partisipatif serta memberikan sistem kartu untuk berbagai program kemiskinan dan sosial.

Tahun ini, Kementerian PPN atau Bappenas akan menerapkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Agenda tersebut merupakan kelanjutan dari Tujuan Pembangunan Milenium atau Millenium Development Goals (MDGs) yang dilaksanakan pada 2000 hingga 2015 lalu. SDGs memiliki 17 tujuan yang saling berkaitan satu sama lain untuk menjalankan pembangunan berkelanjutan.

http://m.detik.com/finance/read/2016...anjang-sejarah& [url]https://m.tempo.co/read/news/2016/05/16/090771365/ini-119-target-pemerintah-dalam-pembangunan-berkelanjutan[/utl]