Tiongkok adalah salah satu negara terbesar di dunia yang memiliki sejarah panjang. Semua itu dimulai saat Tiongkok sendiri masih berbentuk kekaisaran, ada banyak dinasti kekaisaran Tiongkok yang berkuasa mulai dari dinasti Han, Tang, Sung, Yuan, Ming dan Qing. Kekaisaran tersebut yang membuat Tiongkok menjadi bangsa besar, dan dengan sejarah seperti ini maklum jika Tiongkok memiliki kebudayaan yang kaya dan latar belakang militer kekaisaran yang kuat.

Tiongkok dan Indonesia sendiri berinteraksi antara satu sama lain dimulai dari abad ketujuh, dimana pedagang dari Tiongkok melaut ke seluruh dunia dan Indonesia adalah salah satu tempat yang dilewatinya.



Interaksi Tiongkok dan Indonesia melalui perdagangan terjadi karena Indonesia sendiri berada di daerah yang dikenal sebagai Jalur Sutra. Jalur Sutra adalah istilah untuk rute perdagangan strategis yang menghubungkan wilayah Timur dan Barat dari dunia, mulai dari Tiongkok ke laut Mediterania. Tempat di Jalur Sutra tersebut tentu dikelilingi oleh bermacam orang dengan bermacam kegiatan, mulai dari berdagang, penyebaran agama, dan seterusnya.

Banyak pedagang Tiongkok aktif berdagang di Indonesia karena Indonesia memiliki banyak rempah-rempah dan banyak barang berharga mulai dari cengkeh, pala, atau emas, batubara dan sebagainya. Indonesia juga menjadi pembeli kain sutra buatan Tiongkok karena kualitasnya yang baik dan keramik Tiongkok karena keindahannya, dimana untuk bangsa Indonesia keramik tersebut dijadikan sebuah simbol status untuk pejabat kerajaan atau bangsawan Indonesia saat itu.

Asimilasi budaya antara Tiongkok dan Indonesia juga terjadi, misalnya ada banyak kata serapan Indonesia yang berasal dari Tiongkok, utamanya pada kuliner, seperti misalnya bakmi, lumpia, kwetiau, ada kata umum seperti koko (atau kakak laki-laki), cici (kakak perempuan), angpao (hadiah khas Tiongkok yang diberikan pada Tahun Baru Imlek).

Hubungan Tiongkok dan Indonesia secara umum baik-baik saja dan bersifat saling menguntungkan, namun sejarah mencatat ada sedikit gesekan antara kedua pihak. Sebagai contoh, salah satu kaisar Tiongkok bernama Kubilai Khan mengirim pasukan ekspedisi ke Indonesia atau pulau Jawa tepatnya, untuk menyerang Singasari, yang saat itu dipimpin Kertanegara. Alasan penyerangan tersebut adalah Singasari dianggap membangkang kepada kaisar Tiongkok dan membuat Kubilai Khan marah, namun saat itu penyerangan gagal karena saat pasukan Kubilai tiba di Indonesia, Singasari bukanlah kerajaan yang berkuasa lagi di Indonesia melainkan Majapahit, kerajaan yang jauh lebih kuat dibanding Singasari dan berada dalam puncak kejayaannya.

Setelah peristiwa tersebut, hubungan Indonesia dan Tiongkok sedikit memburuk, namun seiring waktu hubungan mereka membaik lagi, dimulai dari kedatangan Laksamana Zheng He (atau lebih dikenal sebagai Cheng Ho) di Indonesia. Cheng Ho sendiri dikenal di Indonesia karena dia adalah Laksamana dari Tiongkok yang beragama Islam ditambah juga banyak kerajaan Muslim di Indonesia, jadi kehadiran dia diterima dengan baik di Indonesia. Cheng Ho sendiri memiliki tujuan penjelajahan mulai dari Jawa, Sumatra, dan Malaka. Kehadiran Cheng Ho di Indonesia menambah interaksi dan asimilasi antara pengunjung Tiongkok dan penduduk Indonesia sehingga mereka menetap dan menjadi masyakarat baru.



Setelah masa ekspedisi kelautan, Indonesia mulai memasuki masa Kolonialisme atau penjajahan. Banyak bangsa yang datang ke Indonesia mulai dari bangsa Portugis, Belanda, dan Jepang dan semuanya memiliki perwakilan mereka di sini. Pada masa tersebut, banyak orang Tiongkok yang sudah terintegrasi dan menjadi masyarakat Indonesia atau disebut sebagai peranakan, dan mereka menjadi salah satu kelompok masyarakat yang tumbuh besar di Indonesia dan cukup dikenal dan memiliki reputasi.

Hal ini disebabkan karena penjajah Belanda saat itu memberi status pada masyarakat peranakan, dengan klasifikasi sebagai berikut, masyarakat Belanda adalah warga kelas pertama, orang non-Belanda, termasuk Tiongkok adalah warga negara kelas dua dan mereka mendapat hak khusus, serta pribumi sebagai warga negara kelas ketiga dan paling mendapat sedikit hak, kecuali pribumi dari golongan bangsawan atau orang kaya. Masyarakat Tiongkok saat itu diberi status karena kepiawaian mereka berdagang dan menjadi mitra dagang strategis untuk Belanda.



Saat Indonesia merdeka, Indonesia sebagai sebuah negara baru mendirikan banyak hubungan bilateral dengan negara lain dan Tiongkok adalah salah satu negara sahabat awal pada kemerdekaan Indonesia dan ini dimulai pada tahun 1950.

Indonesia dan Tiongkok memiliki masa lalu yang mirip, dimana keduanya memiliki konflik dengan Jepang, dan hal ini membuat Indonesia dan Tiongkok menjadi kawan dekat. Saat masa awal kemerdekaan di masa pemerintahan Sukarno memengaruhi Indonesia sebagai kawan dekat Tiongkok, hal tersebut dikarenakan Sukarno sangat tertarik dengan paham komunisme dan Indonesia sendiri memiliki partai komunis yang cukup besar atau dikenal dengan nama Partai Komunis Indonesia (PKI).

Indonesia sendiri memiliki masa kelam yang dikenal dengan Gerakan 30 September PKI atau G30S/PKI dan bagian sejarah tersebut memperburuk kembali hubungan Tiongkok-Indonesia karena pemerintahan Tiongkok dianggap bertanggungjawab memengaruhi PKI melalui hubungan PKI dan Partai Komunis Tiongkok.

Setelah Sukarno turun jabatan, penggantinya adalah Suharto dan Suharto sendiri bukanlah simpatisan dari PKI dan komunis, sehingga Suharto memutuskan untuk hubungan diplomatik dengan Tiongkok. Namun setelah bertahun-tahun tanpa hubungan diplomatik, pada tahun 1990, Indonesia akhirnya membuka kembali hubungan diplomatik tersebut dengan Tiongkok, dan Indonesia dengan pahamnya Politik Bebas Aktif tentunya menginginkan banyak hubungan diplomatik dengan berbagai negara sehingga kebijakan ini masuk akal.

Meski secara politis hubungan Indonesia dan Tiongkok mulai kembali, namun tidak halnya dengan nasib masyarakat peranakan di Indonesia. Sudah menjadi hal lumrah dimana masyarakat peranakan diperlakukan dengan tidak baik dan hak-hak serta peran mereka dikecilkan.

Contohnya, pada masa Suharto, orang Tiongkok tidak boleh menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau tentara (saat itu ABRI), karena mereka dianggap bukan orang Indonesia meski fakta yang ada adalah, sudah banyak masyarakat peranakan yang lahir, tumbuh, besar, dan mati di Indonesia.

Diskriminasi lain yang juga terjadi pada orang peranakan adalah adanya panggilan “Cina”, dimana panggilan tersebut bernada merendahkan. Pemerintah Indonesia sendiri juga memiliki kebijakan berkaitan orang peranakan seperti:

1. Mengganti nama asli Tiongkok mereka dengan nama yang lebih Indonesia
2. Melarang media cetak dengan bahasa Tiongkok
3. Melarang kegiatan keagamaan dan membatasi hanya khusus kalangan keluarga
4. Melarang hari raya khusus Tiongkok
5. Melarang tempat didik khusus Tiongkok dan meminta masyarakat peranakan menyekolahkan anak mereka di sekolah negeri atau swasta biasa.

Puncak dari diskriminasi tersebut terjadi pada saat Tragedi 1998 atau dikenal dengan Tragedi Trisakti, banyak masyarakat peranakan yang menjadi korban, entah korban kekerasan, atau korban perampasan.



Setelah Suharto turun dari jabatan, B.J. Habibie meneruskan sebagai presiden dan ini menjadi awal mula era Reformasi. Era ini disebut sebagai era baru karena banyak peningkatan terhadap aturan berkaitan masyarakat peranakan namun pada pemerintahan Abdurrachman Wahid lah atau Gusdur peningkatan tersebut mulai dirasakan aktif, seperti misalnya dibolehkannya hari raya Tiongkok dan kegiatan keagamaan yang diperbolehkan, masyarakat Tiongkok pun boleh melamar sebagai PNS jika mereka mau ataupun sebagai tentara. Sejak saat itu, perayaan kebudayaan ala Tiongkok seperti misalnya Barongsai mulai terlihat umum.

Memasuki milenium baru, Tiongkok perlahan mulai bangkit sebagai raksasa dunia, didukung dengan pertumbuhan ekonomi dan tren positif terhadap Tiongkok, Tiongkok mulai menjadi mitra penting bagi banyak negara entah itu mitra politik, militer, ekonomi, dan lainnya, dan Indonesia adalah salah satu mitra bagi Tiongkok. Tiongkok sendiri kita ketahui sebagai negara dengan penduduk terbanyak di dunia, dan Tiongkok memanfaatkannya dengan baik, sebagaimana kita ketahui, banyak penduduk artinya banyak tenaga kerja. Dengan pertumbuhan ekonomi, dibutuhkan banyak industri serta pabrik-pabrik untuk dibangun. Banyak proposal yang diajukan ke Tiongkok dan salah satunya adalah apa yang menjadi ACFTA atau ASEAN-China Free Trading Area.



ACFTA sendiri mulai sebagai konferensi antara kepala negara ASEAN dan Tiongkok di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam pada 6 November 2001, yang akhirnya disahkan menjadi “Perjanjian Kerjasama Ekonomi antara negara ASEAN dan Republik Rakyat Tiongkok” di Phnom Penh, Kamboja, 4 November 2002. Perjanjian ini awalnya berfokus pada perdagangan barang saja namun diratifikasi menjadi “Perjanjian Dagang Barang dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa” pada 29 November 2004 di Vientiane, Laos.

Free Trading Area ini membuka jalan untuk memudahkan perdagangan antara negara ASEAN dan Tiongkok. Sebelum adanya ACFTA ini, banyak yang meragukannya, seperti misalnya pemerintah Indonesia khawatir akan banyak produk murah Tiongkok yang membanjiri pasar Indonesia, dan bisa memberi dampak buruk pada kompetisi dan industri, atau tenaga kerja dari Tiongkok yang mungkin bisa mengalahkan kualitas tenaga kerja Indonesia.

Keadaan tersebut membuat pihak di Indonesia terbagi dua, pihak pertama meminta Indonesia mempertimbangkan ulang untuk ikut ACFTA atau sekalian tidak ikut serta, dan pihak kedua setuju Indonesia ikut ACFTA karena ini bisa menjadi pembelajaran baik untuk Indonesia bersaing di pasar global.

Kerjasama Indonesia terbaru antara Tiongkok dan Indonesia adalah proyek yang dikenal sebagai Kereta Cepat Indonesia – Tiongkok, dan proyek ini adalah proyek pertama Tiongkok di Asia Tenggara dimana kereta tersebut menghubungkan Jakarta dan Bandung.



Pihak yang tertarik pada proyek ini adalah Tiongkok dan Jepang, namun Jepang kalah dalam proses tender. Indonesia memilih proposal Tiongkok karena utamanya dua hal, pertama, Tiongkok menanggung biaya sebesar 5 milyar dolar dan pemerintah Indonesia tidak perlu memberi jaminan, serta lebih banyak alih teknologi untuk Indonesia dari Tiongkok. Kerjasama antara Indonesia dan Tiongkok ini menjadi salah satu kerjasama terbesar dan paling ambisius antara kedua negara, dan jika ini berjalan lancar, maka kerjasama di aspek lain bisa lebih kuat lagi.

Cat: Ilustrasi diambil dari berbagai sumber