- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Deddy Mizwar: Hati-hati Beli Rumah di KBU, Anda Membeli Bencana


TS
hebatpart2
Deddy Mizwar: Hati-hati Beli Rumah di KBU, Anda Membeli Bencana
Quote:
Deddy Mizwar: Hati-hati Beli Rumah di KBU, Anda Membeli Bencana

BANDUNG, KOMPAS.com — Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar memberi peringatan keras terhadap masyarakat yang akan membeli rumah ataupun apartemen di Kawasan Bandung Utara (KBU).
Karena salah membeli, masyarakat hanya akan membeli bencana untuk keluarganya.
"Pengumuman penting untuk masyarakat di mana pun berada. Hati-hati membeli rumah di KBU. Jangan sampai Anda membeli bencana untuk keluarga Anda," ujar Deddy di Gedung Sate, Bandung, Jumat (13/5/2016).
Deddy mengungkapkan, masyarakat yang akan membeli rumah maupun apartemen di KBU harus sangat detail menanyakan kelengkapan dokumen, terutama rekomendasi Pemprov Jabar. Jika pengembang tersebut tidak memiliki rekomendasi dari Pemprov Jabar, potensi bencana perumahan atau apartemen tersebut sangat besar.
"Ini sangat penting. Jadi, kalau ingin membeli rumah atau apartemen di sana, tanya ada enggak rekomendasi dari Pemprov. Kalau enggak ada, berarti Anda membeli bencana untuk keluarga Anda," tuturnya.
Bencana yang dimaksud bisa berupa bencana alam ataupun bencana pembongkaran karena saat ini Pemprov Jabar tengah mendata pengembang-pengembang nakal yang tidak memiliki izin di KBU.
Pekan depan, data tersebut akan dikantonginya. Data tersebut akan menjadi acuan untuk melakukan pembongkaran.
"Kalau orang promosi belilah ini, kita promosi jangan beli sehingga pengembang yang nakal enggak laku rumahnya," katanya.
Deddy mengaku, pembangunan di KBU sangat gencar. Hal ini berpengaruh buruk pada kondisi lingkungan.
Dari data sementara yang diperolehnya, ada beberapa desa yang memiliki nilai koefisien wilayah terbangun (KWT) sangat kritis.
Untuk di daerah-daerah yang tidak kritis, pembangunan masih bisa dilakukan dengan beberapa kompensasi, yakni penggantian lahan di daerah sekitar serta sumur resapan. Pembangunan rumah tidak perlu kompensasi, tetapi penilaian berdasarkan KDB dan KDH.
"Setelah data dan kajian lengkap baru diputuskan moratorium atau tidaknya," tuturnya.
Seperti diketahui, KBU merupakan daerah favorit dengan perputaran ekonomi yang tinggi. Karena itu, banyak pengembang yang memburu daerah KBU.
Namun, hal ini berdampak negatif pada lingkungan. Bahkan, Observatorium Bosscha tidak leluasa meneliti karena langit di daerah ini sudah sangat terang.http://regional.kompas.com/read/2016...campaign=Kknwp

BANDUNG, KOMPAS.com — Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar memberi peringatan keras terhadap masyarakat yang akan membeli rumah ataupun apartemen di Kawasan Bandung Utara (KBU).
Karena salah membeli, masyarakat hanya akan membeli bencana untuk keluarganya.
"Pengumuman penting untuk masyarakat di mana pun berada. Hati-hati membeli rumah di KBU. Jangan sampai Anda membeli bencana untuk keluarga Anda," ujar Deddy di Gedung Sate, Bandung, Jumat (13/5/2016).
Deddy mengungkapkan, masyarakat yang akan membeli rumah maupun apartemen di KBU harus sangat detail menanyakan kelengkapan dokumen, terutama rekomendasi Pemprov Jabar. Jika pengembang tersebut tidak memiliki rekomendasi dari Pemprov Jabar, potensi bencana perumahan atau apartemen tersebut sangat besar.
"Ini sangat penting. Jadi, kalau ingin membeli rumah atau apartemen di sana, tanya ada enggak rekomendasi dari Pemprov. Kalau enggak ada, berarti Anda membeli bencana untuk keluarga Anda," tuturnya.
Bencana yang dimaksud bisa berupa bencana alam ataupun bencana pembongkaran karena saat ini Pemprov Jabar tengah mendata pengembang-pengembang nakal yang tidak memiliki izin di KBU.
Pekan depan, data tersebut akan dikantonginya. Data tersebut akan menjadi acuan untuk melakukan pembongkaran.
"Kalau orang promosi belilah ini, kita promosi jangan beli sehingga pengembang yang nakal enggak laku rumahnya," katanya.
Deddy mengaku, pembangunan di KBU sangat gencar. Hal ini berpengaruh buruk pada kondisi lingkungan.
Dari data sementara yang diperolehnya, ada beberapa desa yang memiliki nilai koefisien wilayah terbangun (KWT) sangat kritis.
Untuk di daerah-daerah yang tidak kritis, pembangunan masih bisa dilakukan dengan beberapa kompensasi, yakni penggantian lahan di daerah sekitar serta sumur resapan. Pembangunan rumah tidak perlu kompensasi, tetapi penilaian berdasarkan KDB dan KDH.
"Setelah data dan kajian lengkap baru diputuskan moratorium atau tidaknya," tuturnya.
Seperti diketahui, KBU merupakan daerah favorit dengan perputaran ekonomi yang tinggi. Karena itu, banyak pengembang yang memburu daerah KBU.
Namun, hal ini berdampak negatif pada lingkungan. Bahkan, Observatorium Bosscha tidak leluasa meneliti karena langit di daerah ini sudah sangat terang.http://regional.kompas.com/read/2016...campaign=Kknwp
gendeng ni wagub, kalo sdh tahu disana ada bencana kenapa masih dibiarin?


0
3.7K
Kutip
26
Balasan
Thread Digembok
Urutan
Terbaru
Terlama
Thread Digembok
Komunitas Pilihan