Jakarta (ANTARA News) - Konsorsium Wartawan Investigatif Internasional (ICIJ) beberapa jam lagi akan segera memublikasikan database raksasa mengenai bagaimana orang-orang terkaya dan paling berkuasa di dunia menyembunyikan harta mereka di luar negeri yang kemudian disebut dengan skandal Panama Papers, tulis laman Business Insider, hari ini.

Pada Senin 9 Mei esok, siapa pun di seluruh dunia akan bisa mengakses sebuah database berisi 200.000 perusahaan, trust, yayasan, dan pengelola dana yang tersambung dengan 21 surga pajak di seluruh dunia di mana orang-orang terkaya dunia menyembunyikan hartanya agar bisa membayar pajak sekecil mungkin.

Penemuan dokumen rahasia yang kemudian disebut invetigasi Panama Papers ini terekspos April silam.

Sekitar 11 juta dokumen milik firma hukum Panama Mossack Fonseca telah dibocorkan kepada koran Jerman Suddeutsche Zeitung yang kemudian berbagi dengan ICIJ yang beranggotakan 107 organisasi berita dari 78 negara.

Organisasi-organisasi berita ini telah meneliti dokumen setebal 28.000 halaman yang juga mengungkapkan pengemplangan pajak skala penuh oleh 340 perusahaan.

Skandal ini telah memakan korban dengan mundurnya para pejabat pemerintah seperti Menteri Perindustrian Spanyol Jose Manuel Soria dan Perdana Menteri Islandia Sigmundur David Gunnlaugsson.

"Dampak Panama Papers sungguh dahsyat," kata ICIJ dalam emailnya ke media massa seluruh dunia.

Pekan ini, seorang tak dikenal yang berada di balik pembocoran jutaan dokumen ini menerbitkan pernyataan sebanyak 1.800 kata dalam situs ICIJ.

Orang ini berkata bahwa "kesetaraan penghasilan" adalah motif dia menerbitkan informasi pajak yang sensitif milik firma hukum Mossack Fonseca itu.

Si anonim ini juga menawarkan bantuan kepada pihak berwenang di seluruh dunia untuk membantu penuntutan terhadap para pengemplang pajak yang tercantum dalam Panama Papers, dengan syarat mendapatkan kekebalan hukum.

Mossack Fonseca sendiri membantah telah melakukan pelanggaran dan menyebut dirinya korban peretasan, demikian laman Business Insider.

Coming Soon: ICIJ to Release Panama Papers Offshore Companies Data

The International Consortium of Investigative Journalists will releaseon May 9 a searchable database with information on more than 200,000 offshore entities that are part of the Panama Papers investigation.

The database will likely be the largest ever release of secret offshore companies and the people behind them.The data comes from the Panamanian law firm Mossack Fonseca, one of the top players in the offshore world, and includes information about companies, trusts, foundations and funds incorporated in 21 tax havens, from Hong Kong to Nevada in the United States. It links to people in more than 200 countries and territories.

When the data is released, users willbe able to search through the data and visualize the networks around thousands of offshore entities, including, when available, Mossack Fonseca’s internal records of the company’s true owners. The interactive database will also include information about more than100,000 additional companies that were part of the 2013ICIJ Offshore Leaks investigation.

While the database opens up a world that has never been revealed on such a massive scale, the application will not be a “data dump”of the original documents – it will bea careful release of basic corporate information.

ICIJ won’t release personal data en masse; the database will not include records of bank accounts and financial transactions, emails and other correspondence, passports and telephone numbers. The selected and limited information is being published in the public interest.

Meanwhile ICIJ, the German newspaper Süddeutsche Zeitung which received the leak, and other global media partners, including several new outlets in countries where ICIJ has not yet been able to report, will continue to investigate and publish stories in the weeks andmonths to come.

The Panama Papers investigation revealed the secret offshore dealings of world leaders and other politicians as well as criminals and celebrities. It exposed therole of big banks in facilitating secrecy and tax evasion and avoidance. And it showed how companies and individuals blacklisted in the U.S. and elsewhere for their links to terrorism, drug trafficking and other crimes wereable to do business through offshore jurisdictions.

Since its release, the Panama Papers investigation has led to high profile resignations, including the prime minister of Iceland; triggered official inquiriesin multiple countries; and put pressure on world leaders and other politicians, such as Britain’s Prime Minister David Cameron, to explain their connections to offshore companies. It sparked a new sense of urgency among law makers and regulators to close loopholes and make information about the owners of shell companies public.

In the U.S., where several states act as tax havens for people from all over the world, President Barack Obama commented on the Panama Papers revelations and said global tax avoidance facilitated by secrecy jurisdictions is “a huge problem.” The president added that “a lot of it is legal, but that’s exactly the problem. It’s not that they’re breaking the laws, it’s that the laws are so poorly designed.

”The database will be published at https://offshoreleaks.icij.orgon May 9 at 2 p.m. EDT (1800 UTC).

SENIN, 09 MEI 2016 | 12:11 WIB
Panama Papers: Banyak Klien Asing Berdomisili di Indonesia

Ilustrasi Mossack Fonesca/Panama Papers. REUTERS/Dado Ruvic

TEMPO.CO, Jakarta - Kurang dari 24 jam ke depan publik mulai bisa mengakses bocoran data klien Mossack Fonseca yang sebulan terakhir menghebohkan dunia dengan sebutan Panama Papers. Konsorsium global jurnalis investigasi (ICIJ) akan merilis data berisi 200 ribu perusahaan cangkang, termasuk yang didirikan oleh warganegara Indonesia di sejumlah negara suaka pajak.

Tempo yang tergabung dalam proyek investigasi Panama Papers, mendapati sejumlah fakta mengenai klien Mossack Fonseca asal Indonesia. Sejauh ini, baru ditemukan 844 individu yang tinggal di negeri ini di Panama Papers.

Namun jumlah tersebut masih mungkin bertambah karena baru menghitung pemilik atau pemegang saham. Perlu penelusuran lebih lanjut terhadap 2,6 terabita data Panama Papers untuk menguak keberadaan warganegara Indonesia yang tercatat sebagai pengurus atau direksi di perusahaan kotak surat tersebut. Jabatan ini biasa dilakukan untuk mengaburkan fakta bahwa mereka sebenarnya adalah pemegang saham.

Yang menarik lagi, data nama mengindikasikan tak semua klien adalah warganegara Indonesia. Sebagian justru memiliki nama asing, namun berdomisili di sini.

Belum dapat dipastikan apakah mereka telah beralih kewarganegaraan. Yang jelas mereka tinggal di sejumlah apartemen atau perumahan mewah di kota besar. Ada juga di Sorong, seseorang dengan nama asing mencantumkan alamat tinggalnya di Kompleks Pertamina dalam pembentukan sebuah perusahaan di Republik Seychelles, sebuah negara kepulauan di tengah Samudera Hindia tak jauh dari pesisir timur Afrika.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Center Yustinus Prastowo meyakini sejumlah nama asing tersebut adalah warganegara asing yang bekerja di kantor-kantor hukum, konsultan pajak, atau pengelola dana investasi. Mungkin juga, kata dia, mereka adalah agen atau perantara sebuah lembaga-lembaga multinasional.

Yustinus juga mensinyalir banyak warga asing tersebut hanya berperan sebagai nominee untuk menyembunyikan pemilik modal sebenarnya. "Fakta-fakta ini harus menjadi perhatian pemerintah jika memang serius ingin menindaklanjuti Panama Papers," kata Yustinus, Senin, 9 Mei 2016.

Fakta lainnya menunjukkan sebagian besar di antara klien Mossack Fonseca di Indonesia, atau sekitar 719 orang, tinggal di Jakarta. Sisanya tersebar di 20 kota atau kabupaten lainnya, mulai dari Banda Aceh hingga Sorong.

Kebanyakan mereka memilih British Virgin Islands untuk mendirikan perusahaannya. Urutan negara suaka pajak terfavorit pendirian perusahaan cangkang berikutnya adalah Seychelles, Bahama, Samoa, dan Panama.

ICIJ akan merilis data Panama Papers tersebut di situs http://www.icij.org mulai Senin siang pukul 02.00 waktu Washington, Amerika Serikat, atau Selasa dinihari nanti, sekitar 01.00 Waktu Indonesia Barat. Deputi Direktur The International Consortium of Investigative Journalists, Marina Walker Guevara, mengatakan tidak semua data Panama Papers —yang berjumlah 11,5 juta dokumen—akan ditayangkan. “Kami hanya menayangkan informasi paling mendasar dari sebuah perusahaan,” kata Marina kepada Tempo, Kamis dua pekan lalu.

Basis data yang dimaksudkan adalah berupa nama perusahaan berikut para pemegang sahamnya. Adapun berbagai catatan rekening bank, transaksi keuangan, surat elektronik, paspor, nomor telepon, dan korespondensi lainnya yang berkaitan dengan individu dan korporasi tersebut tak akan dipublikasikan.

http://m.antaranews.com/berita/55952...-panama-papers& https://panamapapers.icij.org/201604...0%2C8394761908 & https://m.tempo.co/read/news/2016/05...i-di-indonesia