Merdeka.com - Konflik politik di Turki menunjukkan masalah besar yang menjangkiti pucuk pimpinan Partai Keadilan dan Pembangunan. Presiden Reccep Tayyip Erdogan rupanya tak lagi akur dengan bawahannya.

Terbukti kemudian pada Kamis (5/5) lalu Perdana Menteri Ahmet Davutoglu mengumumkan mundur dari posisisnya. Di Turki yang menerapkan sistem parlementer, Davutoglu sebetulnya lebih berperan menjalankan pemerintahan. Namun secara de facto Erdogan justru lebih berpengaruh. Erdogan juga secara terbuka ingin status presiden di negara itu diberi kekuasaan lebih.

Setelah mengikuti rapat komite eksekutif pusat AKP, Davutoglu mengatakan partai sepakat menggelar kongres luar biasa pada 22 Mei. Dia mengaku tidak akan menjalani sebuah mandat baru.

"Saya tidak berpikir saya akan menjadi kandidat dalam kongres partai selanjutannya melihat kodisi yang seperti ini," kata Davutoglu seperti dilansir Channel news Asia.

Davutoglu ternyata tak sepakat dengan atasannya. Sejak awal pekan ini sudah muncul kabar sang PM akan digeser karena menolak mengubah Turki menjadi republik, sepenuhnya dipimpin presiden.

Sumber dari sputniknews menyatakan Menteri Transportasi Binali Yildirim akan ditunjuk menjadi perdana menteri baru. Sosok Yildirim dianggap lebih patuh pada Erdogan.

Selain ambisi Erdogan mengubah konstitusi Turki, sumber perbedaan pendapat antara PM dan Presiden adalah soal menangani separatisme warga etnis Kurdi. Sang PM ingin negosiasi perdamaian dikedepankan. Namun Erdogan kabarnya memilih opsi operasi militer untuk menumpas gerakan Kurdi yang dicap teroris.

Represi politik semakin menguat di Turki selama tiga tahun terakhir. Kepolisian pada April lalu mengambil alih paksa kantor surat kabar Zaman yang kritis pada Erdogan.

Berdasarkan data Organisasi Jurnalis Tanpa Batas, Turki berada di urutan 149 dari 180 negara, terkait kebebasan pers. Lebih dari 30 wartawan dipenjara selama era Erdogan, rata-rata mereka yang dibui adalah wartawan etnis Kurdi.

Di luar itu, Menteri Kehakiman Turki Bekir Bozdag menegaskan, sebanyak 1.845 kasus penghinaan presiden Erdogan telah diajukan ke pengadilan. Para pesakitan itu mencakup selebriti, jurnalis dan bahkan anak SMA. Semuanya terpaksa ke meja hijau hanya karena mengkritik pemerintahan Erdogan.

"Dia (Erdogan) menjadi semakin otoriter, tak mau disalahkan. Kritik yang obyektif tapi bernada keras dianggap sebagai penghinaan," ungkap seorang tokoh oposisi yang minta namanya dirahasiakan.

Sebelum Davutoglu mundur, politikus partai AKP juga menyebar ide-ide untuk menyiapkan masyarakat bisa menerima perubahan sistem parlementer ke presidensial. Ketua Parlemen Tuirki, Ismail Kahraman, menyatakan negaranya harus bersiap membuang sekularisme. Ideologi bangsa Turki yang sejati, menurutnya, adalah Islamisme sesuai sejarah mereka sebagai penerus wangsa Khilafah Ottoman.

Atas segala represi politik itu, Kepala Komisi Uni Eropa, Jean-Claude Juncker memperingatkan Turki. Erdogan diharap bisa menyesuaikan diri dengan nilai-nilai Eropa.

"Tindakan seperti ini, menurut Tuan Juncker, menjauhkan Turki dari prinsip-prinsip Uni Eropa," kata juru bicara Juncker, Mina Andreeva.





SUMBER : http://m.merdeka.com/dunia/pm-dipaksa-mundur-erdogan-makin-tunjukkan-watak-diktator.html



ternyata diktator gan :