Jakarta (ANTARA News) - Mantan presiden Timor Leste Jose Ramos Horta mengatakan masyarakat Papua sebagian besar masih percaya dengan pemerintah Indonesia dan mereka tidak ingin memisahkan diri dari Indonesia.

"Dengan pemerintahan baru di tangan Presiden Joko Widodo yang berkomitmen untuk meningkatkan keadaan di Papua, banyak orang-orang di sana yang sangat mengharapkannya setelah bertahun-tahun menelan kekecewaan, aku melihat banyak harapan pada pemerintahan yang baru ini," kata Jose kepada watawan di Jakarta, Kamis.

Dia mengatakan hal yang perlu dilakukan pemerintah Indonesia adalah mendengarkan dan mengerti kenapa terjadi perlawanan di sana.

"Semua sudah tahu perlawanan itu sudah ada sejak lama Indonesia harus memahami kenapa pulau sebesar itu ingin memisahkan diri, kenapa orang-orang tidak senang. Mereka inginkan kedamaian, kebebasan, penghargaan serta pembangunan. Selama ini mereka tidak merasakan pemerataan dari pembangunan yang ada," kata Jose yang juga pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Timor Leste.

Dia mengakui, untuk mengentas masalah di Papua tidaklah mudah dan sederhana, butuh usaha, komitmen, serta kepemimpinan yang kuat untuk membangun Papua.

Harus ada kebijakan yang berkesinambungan yang dapat menguntungkan masyarakat lokal, serta dalam pembangunan itu juga tidak merusak lingkungan.

"Pemerintah harus memahami mereka yang merasa tertinggal, maka pembangunan juga harus menyeimbangkan antara keetnikan mereka serta unsur modernisasi," kata dia.

Dia percaya Indonesia punya pengalaman untuk hal itu, karena Indonesia punya banyak sosiolog dan antropolog serta Presiden telah berkomitmen untuk menyelesaikan ketidakadilan di Papua, dan Papua Barat.

Dia juga menyarankan untuk mendekati masyarakat separatis tidaklah dengan kekerasan senjata, tetapi melalui. pendekatan dialog.

"Walaupun mereka berseberangan, tetapi selama mereka masih bisa diajak bicara, saya rasa itu langkah yang baik. Saat ini Indonesia sangat terbuka untuk itu," kata dia.

Menurut dia, pemerintah harus berhati-hati dengan metode kekerasan, jika hal itu melukai orang yang tidak bersalah maka mereka akan ikut angkat senjata menyerang.

Pada tanggal 2 Mei, atas nama Indonesia, Menteri Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengundang Ramos Horta ke Papua untuk berdialog dengan warga setempat.

Hal itu salah satu bentuk komitmen pemerintah untuk membangun Papua dan menyelesaikan kasus HAM di sana.

http://m.antaranews.com/berita/55915...ntah-indonesia