JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi X DPR RI Teuku Rifky Harsya mengaku prihatin terhadap rencana pemerintah mengurangi alokasi anggaran pendidikan dalam APBN-P 2016.

Padahal, selama 10 tahun pemerintahan SBY, anggaran pendidikan bertambah signifikan setiap tahunnya.

"Kami mengingatkan bangsa ini akan menghadapi permasalahan besar jika negara dikelola dengan serampangan. Kami minta pemerintah berhati-hati dalam menentukan kebijakan negara yang berdampak pada pengelolaan pendidikan nasional," kata Teuku Rifky melalui keterangan tertulisnya, Rabu (5/4/2016).

Politisi Partai Demokrat ini, menjelaskan, anggaran pendidikan selama 10 tahun era pemerintahan SBY dari 2004 hingga 2014 tumbuh signifikan dari Rp 77 triliun menjadi Rp 369 triliun.

Pada era Jokowi, anggaran pendidikan di APBN-P 2015 dan APBN 2016 berkisar Rp 400 triliun.

Namun kata dia, ada rencana untuk menurunkan anggaran pendidikan seiring dikoreksinya postur anggaran negara pada pembahasan RAPBN-P 2016 pada Juni mendatang.

"Indikasi penurunan terjadi karena ada koreksi dalam APBN-P karena untuk mencegah devisit anggaran" ucap Rifky.

Menurut Rifky, hal ini perlu diwaspadai oleh semua pihak khususnya pemerintah dan para pemangku kepentingan termasuk para orang tua murid dan mahasiswa.

Sebab, turunnya alokasi anggaran pendidikan akan berdampak sistemik mulai dari sarana-prasarana sekolah dan perguruan tinggi, tunjangan guru dan dosen, uang sekolah dan kuliah, program beasiswa, hingga dana penelitian.

Padahal, kata dia, program-program pendidikan seperti beasiswa sudah berjalan baik di era SBY.

"Kebijakan suatu negara harus dikelola secara berkelanjutan yang tidak dapat dilepaskan dari rangkaian fondasi kebijakan yang telah ditata oleh Pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Program-program yang sudah berjalan dengan baik tentu harus dilanjutkan," papar Rifky.

Penulis : Ihsanuddin
Editor : Inggried Dwi Wedhaswary
http://nasional.kompas.com/read/2016...campaign=Kknwp