Jakarta - Di tengah desakan untuk PSSI segera menggelar KLB (Kongres Luar Biasa), kini permintaan datang kepada pemerintah segera mengambil tindakan tegas terhadap PSSI. Mereka menginginkan adanya reorganisasi dan restrukturisasi di tubuh PSSI.

Hal tersebut disampaikan oleh kelompok yang menamakan dirinya Kelompok Reformasi PSSI, yang terdiri dari 40 orang. Menurut mereka, ada dua hal yang harus dilakukan untuk mereformasi PSSI.

"Jadi aturannya jelas, pakai Statuta FIFA, tapi tak meninggalkan Undang-Undang Indonesia. Konten lokal harus dipertahankan," ujar koordinator kelompok Reformasi PSSI, Habil Marati, di Jakarta, Selasa (3/5) malam.

Yang kedua, lanjut dia adalah, harus ada reformasi pengurus PSSI. Kalau perlu, menurutnya, potong dua generasi, agar benar-benar kelak pengurus PSSI yang baru bukan lagi orang lama.

"Harus potong dua generasi, karena mereka yang ada di PSSI saat ini adalah bagian dari penyebab persoalan-persoalan yang muncul."

Eks manajer timnas Indonesia itu menilai, PSSI memang tidak boleh berdiri sendiri dan harus patuh terhadap pemerintah. Alangkah baiknya PSSI dan pemerintah saling bekerja sama, bahkan dia menilai harus ada unsur pemerintah di dalam Komite Eksekutif PSSI yang bertugas sebagai pengontrol.

"Unsur dari pemerintah harus dilibatkan dan dimasukkan dalam statuta PSSI. Harus ada wakil pemerintah, ada wakil TNI, ada wakil Polri. Dengan begitu, ada fungsi kontrol sepakbola nasional," jelasnya.

Terkait rencana KLB, Habil menyarankan agar menggunakan voter yang baru. Hal itu dilakukan demi mendapatkan kepengurusan yang bukan lagi orang-orang lama. Bagaimana caranya mendapatkan voter baru? Habil menilai dengan menghimpun klub-klub baru di masing-masing provinsi di Indonesia.

"Ada rencana kami ingin membuat sebuah kompetisi yang bernama Indonesia I League atau Liga Indonesia satu. Isinya adalah 34 provinsi yang nantinya akan dibagi untuk kasta tertinggi, divisi utama, divisi satu, masing-masing ini akan mewakili profesional."

"Caranya dengan melakukan pendekatan kepada Gubernur masing-masing bahwa siapa wakil dari provinsi, masuk ke 34 klub. Jika ada klub-klub yang sudah eksis di masing-masing provinsi, kalau Gubernur mau menggunakan itu, silahkan."

"Jadi, percuma kalau KLB menghasilkan kepengurusan yang lama. Ada baiknya KLB ditunda dulu. Bentuk dulu voter, jangan sampai pemerintah memberikan sanksi, ternyata hanya menghasilkan cap yang sama," kata Habil.

RABU, 04 MEI 2016 | 05:22 WIB
Kelompok 85 Deklarasikan Kongres Luar Biasa, Apa Kata PSSI?

TEMPO.CO, Jakarta - Sekjen Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Azwan Karim mengklaim ada tekanan dari pihak lain terhadap pernyataan deklarasi kongres luar biasa (KLB) dari Kelompok 85 yang ditujukan kepada PSSI.

"Saya menerima informasi ada tekanan pada pemilik suara untuk mendeklarasikan adanya KLB, saat ini masih kami telusuri kebenarannya," kata Azwan di Kantor PSSI di Senayan, Jakarta, Selasa.

Menurut dia, seperti tertuang dalam aturan buku biru PSSI, bahwa setiap anggota atau pemilik suara dapat menyatakan dukungan terhadap KLB tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak tertentu, jadi harus bebas. "Maka jika ada tekanan, itu tidak sah," katanya.

Azwan juga menegaskan bahwa sebelumnya 480 anggota atau dua pertiga dari keseluruhan, menyatakan tidak ingin adanya KLB.

"Ini aneh, tiba-tiba mendorong ingin KLB, padahal sebelumnya tidak. Selain itu, dokumen yang diserahkan juga ada beberapa hanya copy-an, dan tidak tanda tangan ketua langsung, ini masih kami pelajari," kata Azwan.

Beberapa waktu sebelumnya, 85 anggota PSSI yang mengatasnamakan Kelompok 85 mendeklarasikan permintaan Kongres Luar Biasa (KLB) di Kantor PSSI, Senayan, Jakarta, Selasa.

"Demi perbaikan sepak bola Indonesia kami 85 anggota PSSI dari berbagai klub telah menandatangani permintaan KLB untuk kepengurusan PSSI," kata Manajer Persib Umuh Muchtar selaku perwakilan dari klub pemohon KLB di Ruang Meeting Exco PSSI.

Jumlah 85 anggota tersebut terdiri dari Asosiasi Provinsi sebanyak 28, dari Super Liga 13, kemudian Divisi Utama 14 anggota. Selanjutnya sebanyak 13 anggota dari Divisi Satu, Liga Nusantara 17 anggota yang mendeklarasikan, dan dari Asosiasi Pelatih dan Pemain 2 menyetujui dari total 3 suara.

Alasan dari tuntutan deklarasi KLB adalah pertama PSSI dianggap tidak dapat menjalankannya kewajiban organisasi atau dianggap gagal.

Kemudian, terkait status ketua PSSI juga tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai ketua, maka sarana terbaik adalah melalui KLB agar dapat menyelesaikan permasalahan persepakbolaan.

Yang terakhir, sesuai dengan Pasal 30 ayat 20 PSSI, maka sebagai anggota, layak meminta agenda pemilihan eksekutif komite PSSI, ketua PSSI, dan anggota eksekutif itu sendiri.

http://m.detik.com/sepakbola/liga-in...erasi-pengurus& https://m.tempo.co/read/news/2016/05...-apa-kata-pssi