Jakarta - Niat pemerintah pusat memecah aliran Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur tertunda. Musababnya adalah lahan seluas 1,35 hektare yang kini dihuni warga Bidara Cina belum bisa dibebaskan. Persoalan kian panjang pasca Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengabulkan gugatan warga dalam perkara penetapan lokasi pembangunan inlet (saluran masuk air) proyek sodetan Kali Ciliwung arah Kanal Banjir Timur. Pada Rabu (27/4/2016) pekan lalu, Pemerintah Provinsi DKI melalui Biro Hukumnya mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Proyek Sodetan Ciliwung yang diharapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa difungsikan pada Oktober 2015 pun tertunda gara-gara lahan Bidara Cina. Pasca keluarnya putusan PTUN tersebut, Pemprov DKI mengisyaratkan bahwa Sodetan Ciliwung bisa saja didesain ulang atau redesain sehingga tak sepenuhnya bergantung pada lahan di Bidara Cina.

Namun isyarat itu dimentahkan oleh pihak Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC). Kepala BBWSCC T Iskandar mengatakan trase atau jalur utama proyek Sodetan Ciliwung tak bisa didesain ulang. "Kalau redesain trase tidak mungkin. Kunci di lahan Bidara Cina di Kali Ciliwung," kata Iskandar saat berbincang dengan detikcom, Selasa (3/5/2016).

Akibat lahan Bidara Cina tak kunjung dibebaskan, kata Iskandar, pengerjaan Sodetan Ciliwung di bagian inlet atau pintu masuknya air pun terhenti sejak Oktober 2015 lalu. Jadwal pengerjaan proyek senilai Rp 550 miliar itu pun terpaksa molor dari yang direncanakan.

"Yang jelas waktu pelaksanaan sudah tidak sesuai waktu penyelesaian tidak sama rencana awal itu sudah pasti jadi dulu rencana pertengahan 2015 namun itu juga tidak bisa diselesaikan akhirnya dilakukan perpanjangan sampai 2016," papar Iskandar.

"Harapan kita dulu awal Maret 2015 (Sodetan) sudah bisa kita fungsikan terus kita reschedule akhir 2015 namun tidak menjawab. Akhirnya kami memperpanjang 2016 tapi belum tentu menjawab permasalahan penyelesaian itu terutama di inlet. Kalau di outlet tidak ada masalah," tambah Iskandar.

Edward Febriyatri Kusuma - detikNews
Bukan Soal Ganti Rugi, Ini yang Diinginkan Warga Bidara Cina dari Ahok

Foto: Edward Febriyatri Kusuma

Jakarta - Warga Bidara Cina yang lahannya akan digunakan sebagai pintu masuk air (Inlet) Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur menolak direlokasi ke rumah susun. Bukan ganti rugi yang menjadi persoalan utama, tapi warga ingin ada ruang diskusi dan negosiasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Hal itu ditegaskan oleh Juru Bicara Warga Bidara Cina Astriyani. Menurut dia ada tiga keinginan warga yang utama. Pertama adanya jaminan bahwa tanah yang dibebaskan semata-mata akan digunakan untuk pembangunan pintu masuk air (Inlet) sodetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur.

Kedua, adanya ruang diskusi dan negosiasi antara Pemprov DKI dengan warga Bidara Cina soal proses relokasi selain ke rumah susun. "Ganti rugi hanya salah satu alternatif. Namun Pemprov tidak pernah sekalipun membahas alternatif-alternatif tersebut. Nggak mau capek, menurut saya," kata Astriyani saat berbincang dengan detikcom, Selasa (3/5/2016).


Menurut dia, soal ganti rugi lahan Bidara Cina sudah tak relevan lagi untuk dibahas pasca keputusan PTUN yang membatalkan SK Gubernur DKI nomor 2779 tahun 2016 tentang penetapan lokasi pembangunan inlet (saluran masuk air) proyek sodetan Kali Ciliwung arah Kanal Banjir Timur.

Batalnya SK Gubernur Jakarta tersebut, kata Astriyani, membuat Pemprov DKI tak lagi memiliki dasar hukum untuk membuat Inlet Sodetan Ciliwung di Bidara Cina. "Dengan dibatalkannya SK Gubernur 2779/2015 sudah tidak ada dasar hukum bagi Pemprov untuk membangun inlet di wilayah kami," kata dia.

Pada 25 April 2016 pekan lalu PTUN mengabulkan gugatan warga Bidara Cina dalam perkara penetapan lokasi pembangunan inlet (saluran masuk air) proyek sodetan Kali Ciliwung arah Kanal Banjir Timur. Majelis Hakim PTUN mengabulkan gugatan warga untuk seluruhnya. Konsekuensinya, Surat Keputusan Gubernur DKI Nomor 2779/2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Inlet Sodetan Kali Ciliwung menuju KBT menjadi batal.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan PTUN tersebut.

Edward Febriyatri Kusuma - detikNews
Ini Dampaknya Jika Sodetan Ciliwung Tak Kunjung Rampung

Model 3D sudetan. stok file (Foto: pool)

Jakarta - Pembangunan Sodetan Ciliwung tak kunjung rampung karena terkendala pembebasan lahan seluas 1,35 hektare di Bidara Cina, Jakarta Timur. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) T Iskandar pun menyebut pembangunan proyek ini akan kembali molor dari yang dijadwalkan yakni selesai pada Oktober 2015.

Lalu apa dampak atas molornya proyek senilai Rp 550 miliar ini?

Menurut Iskandar molornya pembangunan sodetan akan berdampak pada debit Kali Ciliwung. Sodetan sepanjang 1270 meter ini dibangun untuk mengalirkan debit Kali Ciliwung sebesar 60 meter kubik per detik ke Kanal Banjir Timur.

"Sodetan Ciliwung itu untuk mengurangi beban Kali Ciliwung sebesar 60 meter kubik per detik ke tengah, jadi untuk mengurangi beban ke tengah," kata Iskandar saat berbincang dengan detikcom, Selasa (3/5/2016).


Kanal Banjir Timur, kata Iskandar, saat ini sudah siap menampung kapasitas hujan sebanyak 390 meter kubik perdetik. Terdiri dari 330 meter kubik per detik merupakan kontribusi dari Kali Cipinang, Sunter, Buaran, Jati Kramat serta Cakung dan 60 meter kubik per detik adalah aliran dari 60 meter kubik per detik.

Iskandar menambahkan bahwa sodetan, normalisasi dan penambahan pintu air merupakan satu kesatuan sistem penataan permasalahan banjir Jakarta. "Semuanya karena baik sodetan, normalisasi penambahan pintu air merupakan satu sistem kesatuan pelaksanaan penataan permasalahan banjir Jakarta khususnya dampak dari Kali Ciliwung," kata dia.

http://m.detik.com/news/berita/32023...detan-ciliwung& http://m.detik.com/news/berita/32025...cina-dari-ahok & http://m.detik.com/news/berita/32027...unjung-rampung