Membangun Indonesia itu dari Pinggiran, Bukan Merusak Pesisir






SIAGAINDONESIA.COM Ketua Komisi IV DPR RI, Edhy Prabowo mempertanyakan sikap dan keputusan Presiden Joko Widodo yang melanjutkan proyek reklamasi Teluk Jakarta.

“Keputusan Presiden itu menimbulkan keanehan bagi saya. Bagaimana bisa Presiden ngotot melanjutkan proyek ini sementara para pembantu di kabinetnya dan mitra kerja di DPR merekomendasikan agar reklamasi dihentikan,” kata Edhy di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (29/04/2016).

Indonesia memang perlu dibangun, tapi sejatinya pembangunan harus berdampak positif dan menguntungkan bagi rakyat.

“Saya menuntut kepada Presiden agar mengeluarkan kebijakan (Perpres) yang pro terhadap rakyat dan tidak hanya menguntungkan bagi pengusaha atau pengembang,” katanya.

Ia menegaskan, reklamasi di Teluk Jakarta tak menguntungkan rakyat kecil.

“Sulit bagi saya menilai proyek reklamasi sangat bermanfaat untuk rakyat, sementara nelayan harus digusur dan dijauhkan dari laut yang selama ini menjadi tempat mata pencaharian,” ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Bahkan, cita-cita Presiden yang menginginkan ada poros maritim sangat bertentangan dengan melanjutkan reklamasi.

“Bila Presiden bicara poros maritim sejatinya dia telah merusak laut (jika reklamasi diteruskan). Bila Presiden berbicara kerakyatan sejatinya dia telah membuat susah para nelayan. Ingat, konsep Nawacita adalah membangun Indonesia dari pinggiran, bukan merusak pesisir metropolitan,” pungkasnya.

Politisi senior Rachmawati Soekarnoputri menyatakan, tak ada urgensinya reklamasi Teluk Jakarta. Indonesia bukan negara kecil seperti Belanda ataupun Singapura yang butuh reklamasi.

“Nggak penting itu reklamasi di sini. Belanda, Singapura, tanahnya secuil, kita negara kepulauan. Mengapa direklamasi dan untuk siapa? kan nanti kelihatan,” kata Mbak Rachma, begitu ia disapa, saat berkunjung ke lokasi penggusuran di Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat (29/4/2016).

Ia lebih setuju proyek reklamasi Teluk Jakarta dihentikan permanen oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi DKI Jakarta. Sebab jika proyek ini terwujud hanya untuk kepentingan kelas menengah dan bukan masyarakat kecil.

Disebutkan Rachma, Jokowi itu pandai dalam mengambil hati rakyat. Modusnya selalu mengatasnamakan rakyat, rakyat dan rakyat. Tapi sebenarnya rakyat cuma dijadikan alat saja. Rakyat hanya bungkus, isinya ya tetap konglomerat.

“Mereka (Pemprov DKI) mengusung visi misi pengusaha, bungkusnya untuk siapa? Untuk rakyat? Jangan pakai nama-nama rakyat,” tegas dia.

“Diperuntukan untuk orang punya yang ‘the have’, enggak ada urusannya sama rakyat,” imbuhnya.

Rachma mengaku prihatin atas nasib ratusan kepala keluarga korban penggusuran dari Kampung Pasar Ikan RW 4 Penjaringan, Jakarta Utara yang direlokasi ke rumah susun. Seharusnya, lanjut dia, setelah pembongkaran itu ada solusi membangun kembali kampung nelayan menjadi lebih baik.

Dalil Pemprov DKI selama ini adalah merelokasi pemukiman warga Pasar Ikan karena dianggap kumuh. Namun pada kenyataannya, Pemprov DKI lebih menginginkan lahan yang ditempati warga untuk membangun plaza, apartemen, dan bangunan yang hanya diperuntukkan bagi orang kaya semata.

“Mereka mencari nafkah, kehidupan nelayan juga harus dipikirkan juga. Jangan dijauhkan dari kampung mereka,” tandas Rachma.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk melanjutkan proyek reklamasi Teluk Jakarta. Bedanya, proyek yang dinamai Garuda Proyek dikerjakan sepenuhnya oleh pemerintah dan tidak ada yang melibatkan swasta.

Proyek tersebut berbeda dengan reklamasi di pulau-pulau yang disebut ABC sampai 17 pulau.

Ada tiga poin utama yang diputuskan Jokowi, pertama, masterplan besar yang harus diselesaikan secara gamblang menjawab persoalan lingkungan. Terutama menyangkut biota laut, seperti mangrove yang harus dijaga.

Kedua, tidak boleh ada pelanggaran dengan akidah hukum dan aturan berlaku. Untuk itu, Presiden Jokowi sudah meminta untuk dilakukan sinkronisasi di semua kementerian lembaga, seperti Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, dan sebagainya. Agar tidak ada persoalan hukum di kemudian hari.

Ketiga, Jokowi memutuskan dalam Garuda Proyek juga memikirkan nasib nelayan di pesisir yang terkena dampak proyek. Proyek ini tidak ada artinya tanpa mengedepankan memberikan manfaat bagi rakyat, terutama nelayan setempat.


sumber : http://www.siagaindonesia.com/122807...-nawacita.html