REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggagas pendirian partai politik buruh. Ini dilakukan sebagai upaya mewujudkan negara sejahtera, khususnya bagi buruh, petani, nelayan, guru honorer, dan mahasiswa.

"Di negara demokrasi ini, harus ada sebuah kekuatan alternatif yang bisa menjadi pilihan dari berbagai 'warna' yang telah ada dan umumnya dikuasai para oligarki," ujar Presiden KSPI Said Iqbal dalam sebuah diskusi di kawasan Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Kamis (28/4).

Dalam diskusi berjudul "Partai Politik Buruh Melawan Arus Deparpolisasi" itu, Said memaparkan tiga langkah yang akan dilakukan untuk membangun parpol buruh. Pertama, pendidikan politik yang akan diajarkan terus menerus dengan membangun basis konstituen di kalangan buruh, petani, nelayan, guru honorer, dan mahasiswa.

Kedua, membangun pengorganisasian massa yakni organisasi masyarakat bernama Rumah Rakyat Indonesia yang akan dideklarasikan bertepatan dengan peringatan Hari Buruh Internasional, 1 Mei mendatang. Ketiga, pendeklarasian partai yang ditargetkan pada 1 Mei 2017.

Said mengaku optimistis dalam satu tahun akan mampu menyatukan dukungan dari berbagai elemen buruh di seluruh Indonesia. Untuk bisa mengikuti pemilu yang mensyaratkan keanggotaan di 34 provinsi, KSPI telah memiliki anggota di 28 provinsi selain Bangka Belitung, Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, DIY, Bali, dan Nusa Tenggara Timur.

Konfederasi buruh itu juga telah memiliki basis anggota di 200 kabupaten/kota dan di sekitar 45 ribu kecamatan. Sedangkan untuk pendanaan, Said mengatakan akan menggunakan sistem iuran bulanan oleh para anggota.

"Partai politik alternatif harus menjadi anomali dari partai-partai yang sudah ada. Selama ini kan siapa yang punya uang dia yang menguasai partai, kami tidak mau seperti itu," tuturnya.

Ia mengatakan, salah satu organisasi yang dinaungi KSPI yakni Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) telah menunjukkan contoh pengelolaan dana yang baik.Melalui iuran anggota berkisar Rp35 ribu-Rp500 ribu per orang setiap bulan, FSPMI mampu mengumpulkan dana hingga Rp 1,7 miliar dalam satu bulan atau mendekati Rp 30 miliar per tahun.

Sumber : Antara
http://nasional.republika.co.id/beri...-politik-buruh