TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi berharap Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) yang baru bukan dari partai. Dia tak ingin urusan sepak bola dikaitkan dengan politik.

"Kalau boleh saya usul, jangan berasal dari partai politik. Karena apa? Sepak bola jangan dikaitkan dengan politik, ini industri, kegemaran bangsa dan sebagainya," ujar Menpora saat menjawab pertanyaan wartawan di kantornya, Kamis, 28 April 2016.

Menteri Imam, yang merupakan politikus dari Partai Kebangkitan Bangsa, khawatir, jika sepak bola dikaitkan dengan politik, akan bergantung pada kepentingan lokal. "Maka akan kecil lagi, sementara kita akan mendorong menjadi industri besar," tuturnya.

"Yang terpenting, calonnya baik hati, cinta lahir batin pada sepak bola, yang mengayomi karena saya tidak ingin hanya klub elite yang diperhatikan, tapi usia dini juga. Jadi, sejak usia 10, sudah ada kompetisi sehingga kita tidak kekurangan bibit unggul," kata Imam.

Walaupun punya kriteria untuk Ketua Umum PSSI yang baru, Menpora menyadari bahwa pemilihan ada di tangan anggota federasi yang memiliki hak suara. Pemerintah, kata dia, hanya bisa mendorong agar Kongres Luar Biasa PSSI segera berlangsung, seperti rekomendasi Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA).

FIFA mengusulkan PSSI menggelar KLB setelah utusan pemerintah Indonesia, yang diwakili Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Erick Thohir dan Ketua Tim Ad-Hoc Reformasi PSSI Agum Gumelar, kembali dari Zurich, Swiss.

Dalam surat yang ditandatangani Akting Sekretaris Jenderal FIFA Markus Kattner, menurut Menpora, tertulis bahwa KLB adalah hal yang nyata dan tidak bisa ditunda lagi. Meski begitu, FIFA juga meminta pemerintah sejauh mungkin membuat keputusan baru, yaitu melakukan evaluasi terhadap sanksi administratif kepada PSSI (mencabut SK Pembekuan PSSI).

Terkait dengan pencabutan sanksi terhadap PSSI, Menpora secepatnya akan mempertimbangkannya. Apalagi FIFA berharap pencabutan itu dilakukan sebelum federasi sepak bola tertinggi di dunia tersebut melakukan kongres di Meksiko pada 12 Mei mendatang. "Nanti akan diumumkan," ujarnya.

KAMIS, 28 APRIL 2016 | 17:48 WIB
FIFA Beri Rekomendasi PSSI Gelar Kongres Luar Biasa

Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi menjawab pertanyaan wartawan usai menghadap Presiden Joko Widodo di Istana, Jakarta, 24 Februari 2016. Rencananya satu-dua hari kedepan pemerintah akan mengumumkan status PSSI.
TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Imam Nahrawi, memastikan Kongres Luar Biasa Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) secepatnya akan digelar. Asosiasi Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), kata dia, telah memberikan rekomendasi untuk menggelar kongres tersebut. "FIFA sudah merekomendasi untuk KLB digelar dalam waktu maksimal tiga bulan ke depan," ujar Menpora, dalam jumpa wartawan di kantornya, Kamis, 28 April 2016.

FIFA menyampaikan rekomendasi tersebut melalui surat resmi FIFA yang ditujukan kepada Menteri Sekretaris Negara, Praktikno. Surat yang ditandatangani acting Sekretaris Jenderal FIFA, Markus Kattner, dikirimkan hanya berselang jam setelah utusan pemerintah Indonesia yang diwakili Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia Erick Thohir dan Ketua Tim Ad-Hoc Reformasi PSSI Agum Gumelar bertemu dengan Presiden FIFA, Gianni Infantino, di markas FIFA, di Zurich, Swiss, Selasa lalu.

Nantinya, FIFA, kata Menpora, bersama AFC (Konfederasi Sepak Bola Asia), akan membentuk Komite Independen untuk mengawasi jalannya KLB. Namun, siapa saja nanti yang akan masuk dalam komite tersebut, Imam belum bisa memastikannya. "Terus terang kami masih menunggu kedatangan utusan dari pemerintah, Pak Erick Thohir yang sekarang masih di Zurich. Nanti saya detailkan lagi," kata dia.

Menpora berkeyakinan anggota PSSI akan melakukan rekomendasi dari FIFA karena selama ini mereka selalu berpegang pada arahan federasi sepak bola tertinggi di dunia tersebut. "Selama ini katanya hanya tunduk kepada FIFA, sekarang FIFA begini, masak nggak mau?" kata dia.

Dalam surat FIFA, kata Menpora, dituliskan bahwa KLB adalah hal yang nyata dan tak bisa ditunda lagi. Namun, federasi yang dipimpin Infantino itu meminta pemerintah Indonesia untuk segera mungkin melakukan evaluasi terhadap pemberian sanksi terhadap PSSI sebelum kongres FIFA di Meksiko pada 12 Mei mendatang.

Untuk pencabutan sanksi tersebut, dia belum bisa memastikan kapan akan dilakukan. Tetapi dia menegaskan dalam waktu dekat pemerintah akan mempertimbangkannya. "Nanti diumumkan lagi," ujarnya.

Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Kemenpora, Gatot S. Dewa Broto, saat dikonfirmasi, mengatakan bahwa Surat Keputusan pencabutan sanksi terhadap PSSI sudah disiapkan lama. Tetapi masih menunggu waktu yang tepat. "Drafnya sudah ada, tinggal ditandatangani," ujarnya, ditemui terpisah.

Pemerintah, menurut Menpora, akan mendorong agar diselenggarakan KLB dengan menetapkan beberapa hal, di antaranya: mengubah status hukum dari perkumpulan saat ini menjadi perusahaan seperti keberhasilan federasi sepak bola di Australia. Dia ingin dimasukkannya saham bagi komunitas suporter dalam klub.

Selain itu, Menteri Imam menambahkan, meminta anggota PSSI mempertimbangkan kembali apakah aspek kesejarahan PSSI. "Apakah itu harus terus kita kawal atau sebaliknya kita harus memperbaiki manajemen personalia maupun orang-orang yang bisa mengendalikan PSSI secara reformatif?" ujarnya.

Terkait dengan penyempurnaan peraturan, pemerintah akan segera menerbitkan peraturan menteri tentang standardisasi organisasi cabang olahraga agar memiliki visi reformasi, standardisasi pengurus cabang olahraga, dan standardisasi penyelenggaraan kongres maupun munas cabang olahraga.

Ketiga peraturan pemerintah itu, Menpora menambahkan, nantinya akan menjadi rujukan dalam membangun pondasi reformasi tata kelola sepak bola, sekaligus mendorong PSSI melakukan KLB yang reformatif.

Tahapan lanjutan dari reformasi tata kelola lewat dua cara ini merupakan respon atas berbagai aspirasi sekaligus menjawab pertanyaan mengenai arah reformasi tata kelola yang sedang digulirkan pemerintah. "Saat ini kita sudah mempunyai blue print mengenai arah reformasi tata kelola, prosesnya yang telah bergulir," tutur Menpora.

https://m.tempo.co/read/news/2016/04...an-dari-parpol