TEMPO.CO, Jakarta - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini membagi pengalamannya dalam mereklamasi Pelabuhan Teluk Lamong di Surbaya. "Waktu saya memutuskan reklamasi, itu karena untuk kepentingan masyarakat banyak," ujar Risma sesaat menghadiri sebuah acara di Hotel Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta, Rabu, 27 April 2016.

Menurut dia, saat itu kapasitas Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sudah kewalahan. Apalagi kapal yang keluar-masuk pelabuhan tujuan dalam negeri semakin meningkat.

Dia pun mengizinkan untuk membangun proyek nasional Pelabuhan Teluk Lamong. Menurut dia, dampak yang didapatkan masyarakat sangat signifikan. Harga barang pokok yang melalui pelabuhan berkurang setelah biaya operasional di pelabuhan turun.

"Di situ kami atur agar tidak banjir, kayak lagoon," kata Risma. Reklamasi yang dilakukan pemerintah dan Risma tidak disatukan dengan daratan Surabaya. Dataran buatan dipisahkan dengan dataran Surabaya. Kemudian Risma meminta agar dibuatkan kali agar ketika air laut pasang, tidak terjadi banjir.

Menurut dia, biasanya biaya pengeluaran yang dikeluarkan pengusaha di pelabuhan mencapai Rp 300 juta per hari. Biasanya pengusaha baru dapat mengeluarkan barangnya setelah tiga hari. Saat ini di Teluk Lamong, barang yang tiba di pelabuhan bisa langsung diambil dalam waktu sehari.

Risma melihat reklamasi harus diperuntukkan bagi kepentingan warga secara umum. Dia enggan untuk mengomentari rencana reklamasi Teluk Jakarta. "Saya nggak mau komentar reklamasi Jakarta, nggak ngerti saya," kata Risma.

Saat ini Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberlakukan moratorium pada pembangunan reklamasi Teluk Jakarta. Pengembang diminta untuk melengkapi segala perizinan termasuk izin dampak lingkungan dan sosial dari Kementerian Kelautan. Sementara ini pembangunan reklamasi itu dihentikan.

https://nasional.tempo.co/read/news/...amasi-surabaya


Ketemu Jokowi, Ahok Ungkap Ingin Gabung 3 Pulau Reklamasi aka mencontoh Port of Rotterdam di Belanda

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengungkapkan, dalam rapat membahas reklamasidengan Presiden Joko Widodo, pihaknya memaparkan singkat pengaturan pulau O, P, dan Q.

"Kita bawa bahan, dua lembar aja intinya. Kan kita ada 17 pulau. Nah, yang belum diatur itu yang pulau O,P,Q," ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Rabu (27/4/2016).

Mantan Bupati Belitung Timur itu berencana menggabungkan pulau O milik Jakpro dan pulau P serta Q milik PT KEK Marunda, dengan pulau N milik PT Pelindo.

BACA JUGA
Jokowi: Jakarta Utara di Bawah Permukaan Laut pada 2030
Rapat Soal Reklamasi Teluk Jakarta, Jokowi Libatkan KPK
Misi Ahok Bahas Reklamasi Teluk Jakarta dengan Jokowi di Istana

Nantinya, Ahok mengusulkan, gabungan pulau tersebut akan mencontoh Port of Rotterdam di Belanda.

"Mau minta Presiden supaya O,P,Q digabung sama pulau N. Kita mau nyontoh Port of Rotterdam. Pemerintah pusat di sana 30-an persen, yang Rotterdam-nya 60 persen," pungkas Ahok.

http://news.liputan6.com/read/249384...ulau-reklamasi

The port of Rotterdam is Europe’s largest sea port