JAKARTA, KOMPAS.com — Pakar hukum tata negara yang juga Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan skor antara dirinya dan Pemprov DKI Jakarta adalah 1-0 untuk kemenangan dirinya.

Yusril merujuk pada kemenangannya dalam perkara hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) antara warga Bidaracina dan Pemprov DKI Jakarta. Dalam perkara itu, Yusril menjadi kuasa hukum warga Bidaracina.

"Ahok (Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama) menyadari ketika kami membela masyarakat di Bidaracina (Jakarta Timur), dia kan kalah sama kita. Sementara ini sudah 1-0," kata Yusril, yang saat ini sedang berupaya menjadi calon gubernur dalam Pilkada DKI Jakarta 2017, di kediamannya di Komplek Fatmawati Golf Mansion, Jakarta Selatan, Rabu (27/4/2016).

Warga Bidaracina menggugat kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta soal perubahan lokasi sodetan Kali Ciliwung ke PTUN. Warga mempermasalahkan penetapan lokasi sodetan Kali Ciliwung yang berubah tanpa pemberitahuan kepada warga.

Saat ini, Yusril juga menjadi kuasa hukum warga Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara, dalam menghadapi rencana penggusuran oleh Pemerintah Provinsi DKI di daerah itu.

Yusril meyakini bahwa adanya persoalan hukum di Luar Batang telah berdampak pada perubahan sikap Gubernur Ahok terkait rencana menggusur kawasan itu.

Ahok beberapa waktu lalu mengatakan, penggusuran di Luar Batang akan dilakukan pada Mei mendatang. Namun, belakangan, Ahok mengurung rencana itu hingga menjelang akhir tahun. Alasannya, rumah susun (rusun) untuk menampung warga Luar Batang belum tersedia.

Namun, Ahok juga mengimbau warga Luar Batang untuk mewakafkan tanahnya kepada Pemprov DKI Jakarta.

Yusril berharap, Ahok mau berdialog dengan masyarakat dan dirinya sebagai kuasa hukum warga Luar Batang.

"Gak bisa juga Pak Ahok terus menghindar dan menyuruh camat, wali kota. Lebih baik Pak Ahok datang dan dialog di Masjid Luar Batang," kata Yusril.