TEMPO.CO, Jakarta - Tingkat elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terkikis setelah adanya pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Ahok diperiksa KPK sebagai saksi atas dugaan pelanggaran dalam pembelian Rumah Sakit Sumber Waras.

"Pasca Ahok dipanggil KPK ada fluktuasi dalam elektabilitasnya," kata Juru bicara Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia‎ atau Kedai Kopi, Hendri Satrio, kepada Tempo, Minggu 24 April 2016.

Hendri menjelaskan elektabilitas Ahok pada Januari lalu mencapai 43,25 persen. Pada Februari elektabilitasnya naik menjadi pada 43,5 persen.

Bahkan pada Maret elektabilitas Ahok meningkat tajam hingga 51,80 persen. "Pasca-pemanggilan oleh KPK elektabilitasnya melorot menjadi 45,5 persen," ujarnya.

Hendri menuturkan 34,8 persen responden berpendapat bahwa Ahok tidak terlibat kasus pembelian Rumah Sakit Sumber Waras. Sementara itu, 36, 5 persen responden yakin Ahok tak terlibat dalam kasus suap reklamasi Teluk Jakarta.

Pasca pemanggilan Ahok oleh KPK, kata Hendri, sebanyak 34,5 persen responden menyatakan tetap memilih Ahok. Sementara 30 persennya, ragu-ragu. "Sisanya 16,5 persen menyatakan tak akan memilih Ahok pada Pilgub mendatang," katanya.

Survei tersebut digelar sejak 18-21 April dengan jumlah responden sebanyak 400 yang tersebar secara proporsional di 40 kelurahan di 5 Kota di DKI Jakarta. Responden adalah pemilih yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Survei diperoleh melalui wawancara tatap muka menggunakan kuesioner dengan sample panel dan tingkat kesalahan +/- 4,9 persen serta tingkat kepercayaan 95 persen.

Erwin Dariyanto - detikNews
Populi Tegaskan Surveinya Tak Bias Meski Ada Sunny di Dewan Penasihat

Jakarta - Nama Sunny Tanuwidjaja, pegawai magang di kantor Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), duduk sebagai Board of Advisor lembaga survei Populi Center. Sebagian pihak mengkhawatirkan posisi Sunny tersebut bisa mempengaruhi independensi hasil survei Populi Center.

Peneliti Populi Center Nona Evita mengakui bahwa Sunny memang duduk di jajaran dewan penasihat lembaga. Namun dia menegaskan bahwa tak sekali pun Sunny mempengaruhi hasil survei Populi.

Apalagi dalam setiap survei Populi Center menggunakan metode acak bertingkat atau multistage random. Dalam setiap kali survei Populi menggunakan responden yang berbeda-beda secara acak. "Meskipun jumlah responden sama, misalnya 400 tapi setiap survei kami menggunakan responden yang berbeda, kami acak," kata Nona saat berbincang dengan detikcom, Senin (25/4/2016).

Nona menegaskan bahwa hasil survei Populi Center tidak memihak siapa pun. "Survei kami ilmiah, tidak memihak. Tidak ada pengaruh apa pun (dari Sunny). Kami 100 persen yakin hasil survei kami tidak bias," kata peneliti muda itu.

Soal hasil survei Populi yang dipublikasikan hari ini dengan tingkat elektabilitas Ahok tertinggi dibanding kandidat lain, menurut Nona, ini masih sangat prematur. Elektabilitas Ahok tentu masih akan berubah seiring dengan munculnya pesaing-pesaing baru yang sebentar lagi akan mendeklarasikan diri.

"Sekarang kan baru satu pasangan yang mendeklarasikan diri. Elektabilitas tentu akan berubah seiring munculnya calon lain yang akan mendeklarasikan diri," kata Nona.

Hari ini Populi Center merilis hasil survei soal pengaruh kasus pembelian lahan RS Sumber Waras dan reklamasi terhadap elektabilitas Ahok. Survei Populi menunjukkan bahwa elektabilitas Ahok tak terpengaruh oleh dua kasus tersebut, bahkan justru naik.

https://m.tempo.co/read/news/2016/04...-diperiksa-kpk& http://m.detik.com/news/berita/31963...ewan-penasihat