JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) DKI Jakarta, Mustaqim Dahlan mempertanyakan asal pasir reklamasi di Teluk Jakarta.

Sebab, pengambilan pasir reklamasi disebut-sebut merusak lingkungan asalnya.

"Ketika berubah bentang alam, akan terjadi kerusakan di tempat lain," kata Mustaqim di LBH Jakarta, Selasa (19/4/2016).

Perubahan bentang alam yang dimaksud merupakan reklamasi di Teluk Jakarta. Reklamasi tersebut menggunakan pasir dari wilayah lain, sehingga mengubah bentang alam.

Walhi Jakarta bersama Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) saat ini tengah melakukan investigasi asal material pasir reklamasi di Teluk Jakarta.

Dari data sementara, pasir Teluk Jakarta ada yang berasal dari Banten. Di tempat asal pasir, tanaman bakau di sekitar disebut mengalami kerusakan.

Nelayan yang hidup di sekitar pun resah karena kerusakan tersebut.

"Bagan tambak mereka sudah rusak. Laut sudah mulai tergerus," kata Mustaqim.

Sementara itu, Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Oswar Muadzin Mungkasa mengungkapkan pasir yang digunakan untuk reklamasi Teluk Jakarta disebut sudah memiliki izin untuk digunakan.

"Jadi, gini, ketika kita memberikan izin pelaksanaan, ini sudah ada amdal-nya, dia ngambil dari mana. Kemudian, nanti pasir yang diangkut dari daerah asal harus ada sertifikatnya, ada izinnya. Ketika dia masuk kita cek, aturannya seperti itu," kata Oswar di Utan Kayu, Matraman, Jakarta Timur, Kamis (14/4/2016) lalu

http://megapolitan.kompas.com/read/2...paign=related&

gitu aja dipermasalahkan..

Ini Asal-usul Pasir dan Tanah untuk Reklamasi di Teluk Jakarta



JAKARTA, KOMPAS.com — Proyek reklamasi di Teluk Jakarta memerlukan pasir dan tanah dalam jumlah besar.

Berdasarkan data yang dihimpun harian Kompas, satu pulau hasil reklamasi berdiri di atas laut yang memiliki kedalaman lima meter dan pulau didesain setinggi tiga sampai empat meter dari permukaan laut. Dengan kata lain, tanah dan pasir yang dibutuhkan hampir setinggi 10 meter.

Kepala Dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta Yuli Hartono menyebutkan, tanah dan pasir untuk reklamasi dikumpulkan dari berbagai macam sumber.

Pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak menentukan tanah dan pasir yang digunakan harus dari mana sebab hal itu diurus langsung oleh pihak pengembang yang terlibat dalam proyek reklamasi.

"Dinas Perindustrian dan Energi tidak menentukan lokasi. Pihak reklamasi yang memberikan pendukung jenis pasir. Umumnya (pasir) berasal dari Banten, Lampung, dan Bangka," kata Yuli saat dihubungi Kompas.com, Kamis (7/4/2016). (Baca: Reklamasi di Indonesia Condong ke Motif Ekonomi)

Menurut Yuli, pihaknya tidak menangani secara detail tentang ketentuan tanah dan pasir yang digunakan pihak pengembang. Adapun SKPD (satuan kerja perangkat daerah) yang berhubungan langsung dengan hal tersebut adalah Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) DKI Jakarta.

Kompas.com telah menghubungi Kepala BPLHD DKI Jakarta Junaedi untuk meminta penjelasan soal pasir dan tanah pulau reklamasi, tetapi belum ada respons. Proyek reklamasi Pantura Jakarta terus berjalan. (Baca: Mengintip Proses Reklamasi di Pulau G)

Hampir setiap hari, kegiatan pembangunan dilakukan di pulau-pulau yang dijaga ketat oleh personel keamanan pihak pengembang. Baik orang awam maupun nelayan yang biasa bekerja di area dekat pulau reklamasi tidak diperbolehkan mendekat.

http://megapolitan.kompas.com/read/2...paign=related&