TEMPO.CO, Jakarta - Staf Khusus Kementerian Perkerjaan Umum-Perumahan Rakyat Bidang Air dan Sumber Daya Air Firdaus Ali mengatakan tanah reklamasi DKI Jakarta memang hanya disediakan bagi orang-orang kaya.

Warga DKI yang miskin sangat kecil kemungkinannya mampu membeli tanah hasil reklamasi itu. Tanah di sana hanya akan bisa dibeli oleh orang yang menyediakan duit Rp 1 triliun untuk satu meter persegi.

"Yang orang tidak ingat bahwa pajak bumi bangunan yang akan diterima DKI Jakarta akan banyak dari tanah reklamasi itu," kata Firdaus di Warung Daun, Cikini, Sabtu 23 April 2016. Ali menuturkan, orang-orang kaya dibiarkan menghuni kawasan hasil reklamasi. Tapi, DKI Jakarta akan terhidupi dari pajak bumi dan bangunan yang dibayarkan orang kaya yang menikmati hasil reklamasi Teluk Jakarta.

Ali tak memungkiri reklamasi Teluk Jakarta berdampak pada lingkungan. Namun, kata dia, gangguan lingkungan hanya berlangsung sementara. Pemerintah, kata dia, terus berupaya menekan dampak negatif reklamasi.

Menurut Ali, Teluk Jakarta telah menerima limbah dari daratan sejak 60 tahun lalu. Sehingga pemulihan Teluk Jakarta sangat diperlukan. Persoalannya, kata dia, pemulihan tak bisa segera dilakukan. Kebutuhan perluasan lahan Jakarta sudah mendesak.

Ali berpendapat proyek reklamasi yang diurusi Gubernur Basuki Tjahaja Punama alias Ahok tak melanggar hukum. Menurut Ali, kisruh reklamasi ini mencuat lantaran Ahok hendak maju lagi sebagai gubernur DKI Jakarta. "Gila kali kalau Ahok melawan aturan," kata dia. "Orang-orang sering lupa ada undang-undang khusus ibu kota. Itu di bawah undang-undang."

Aturan undang-undang khusus ibu kota tertuang dalam undang-undang nomor 29 Tahun 2007. Satu dari ketentuan di dalamnya berisi kewenangan pemerintah DKI Jakarta dalam tata ruang, sumber daya alam, lingkungan hidup, pengendalian penduduk dan permukiman, transportasi, industri dan perdagangan, serta pariwisata.

Ali heran, lantaran reklamasi di Banten tak segaduh reklamasi Teluk Jakarta, bahkan Pulau N oleh Pelindo sudah rampung tanpa kegaduhan.

https://m.tempo.co/read/news/2016/04...dari-reklamasi