Pemerintah Telisik 57.000 PNS Fiktif



Bandung - Pemerintah menyisir ulang hasil pendataan ulang pegawai negeri sipil (PUPNS) yang sudah ditutup 31 Januari 2016. Berdasarkan hasil penyaringan dan verifikasi tahap awal, ada 93.000 PNS yang tidak jelas statusnya. Setelah disaring lagi ada sekitar 57.000 orang yang belum jelas alias fiktif. Hingga Desember 2015, Indonesia memiliki 4,5 juta PNS.

"Sedang kita investigasi, orang ini exist atau tidak, pensiun, sudah lama sakit tidak masuk (kerja), atau sudah meninggal. Mereka tidak mendaftar ulang. Kalau tidak ada, akan kita hilangkan, tapi harus hati-hati,” kata Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana di Bandung, Rabu (20/4).

Bima menyatakan pihaknya sudah mengusulkan pemblokiran rekening nama-nama PNS yang tidak lolos verifikasi. Pemblokiran itu untuk mencegah masuknya gaji serta tunjangan pada rekening PNS yang tidak jelas keberadaannya.

“Setelah kita sisir, ada yang pensiun dini atas permintaan sendiri, sehingga tidak tercatat di BKN. Berbeda kalau pensiun normal pasti ada surat keputusannya dari kita. Ada juga yang sakit lama dan tidak masuk lagi, tentu harus ada tindakan disiplin. Jangan dibiarkan datanya. Apabila PNS yang bersangkutan sudah meninggal, maka hak pensiun harus bisa disalurkan ke keluarganya," katanya.

Data PNS, yang dinilai fiktif itu tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Bima mengungkapkan, hal serupa terjadi pada kantor kementerian dan lembaga. “Di perguruan tinggi saja, dari sekitar 120.000 (PNS, Red), yang tidak jelas itu ada sekitar 5.000 orang. Itu di perguruan tinggi yang jelas-jelas orang pandai semua. Jadi kita harus lihat ke mana lima ribu orang itu, apakah pensiun dini atau ke mana,” tutur Bima.

Pemerintah, sambung Bima, berupaya secepatnya membereskan registrasi ulang PNS ini. “Yang pasti sudah kita tandai tidak aktif. Tetapi buat menghilangkan dari data base harus hati-hati. Kasihan kalau kemudian dihentikan gajinya, tetapi orangnya masih ada,” imbuh Bima.

Pendataan PNS tersebut juga penting untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan lancar. Apalagi pada 2016, sebanyak 120.000 PNS memasuki masa pensiun. “Tetapi kita akan ada yang masuk lagi dari sekolah kedinasan. Angka (jumlah PNS) itu terus bergerak. Kalau ada kebutuhan mendesak, seperti guru yang pensiun, tentu harus diganti. Kita lakukan recruitment,” tutur Bima lagi.

Terkait data PNS fiktif tersebut, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Jawa Barat Sumarwan mengungkapkan pihaknya masih menelusuri 120 nama PNS yang tidak jelas data dan keberadaannya.

“Kita ada 13.337 PNS secara total, yang tidak beres itu sekitar 120 orang. Mungkin saja meninggal atau sudah pensiun. Kita tengah melakukan pengecekan kembali. Tetapi penggajian dengan sistem rekeningnya sudah diberhentikan,” katanya.

Berdasarkan rekapitulasi data unit Pengolahan Data BKN, jumlah PNS yang sudah melakukan registrasi secara elektronik hingga tanggal 1 Februari 2016 mencapai 4.460.126 orang. Jumlah ini setara dengan 97,9 persen dari jumlah total PNS yang datanya mencapai 4.553.847 orang.http://www.beritasatu.com/nasional/3...ns-fiktif.html

TEMPO.CO, BANDUNG - Fakta yang diungkapkan Kepala Badan Kepegawaian Nasional Bima Haria Wibisana sungguh mengemparkan. Bima di Bandung, Rabu 20 April 2016, menyebutkan, ada 57 ribu Pegawai Negeri Sipil di seluruh Indonesia tidak mendaftar ulang. Mereka menerima gaji, tapi statusnya tak jelas.

"Sedang kami investigasi, apakah mereka ini eksis atau tidak," kata Bima. Mereka, juga sedang ditelusuri, apakah sudah pensiun, sakit lama dan tak masuk, atau mungkin tidak ada orangnya alias siluman.

Data itu, menurut Bima, terungkap setelah BKN mewajibkan semua pegawai negeri untuk mengisi ulang data mereka lewat program E-PUPNS atau Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil secara Elektronik. Program itu memperbarui data milik PNS yang ada di lembaganya.

Dulu, biasanya yang menyerahkan data itu adalah Biro Kepegawaian Daerah atau Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM). Sekarang, dengan program baru itu, BKN meminta mereka mengisi sendiri.

Semula, kata Bimo, ada 93 ribu orang tak terdaftar. Namun setelah disisir, ternyata mereka sebagian sudah pensiun. Kalau pensiun secara normal, sesuai ketentuan, menurut Bimo, biasanya akan tercatat di BKN. "Tapi kalau pensiunnya atas permintaan sendiri, tak tercatat" kata Bima.

Dengan selisih angka itu, Bima lalu mengerahkan timnya menyisir lagi. Misalnya verifikasi dari data tiap instansi di Biro Kepegawaian Daerah, BKN regional, serta BKN pusat. “Setelah disisir, siapa yang masih hidup, meninggal, ketemulah angka 57 ribu orang,” kata dia.

Namun itu pun masih menganggu Bima. Soalnya ini menyangkut gaji yang dibayarkan tiap bulan. Karena itu, menurut Bima, salah satu yang dilakukan timnya sekarang adalah menyetop gaji 57 ribu pegawai itu. "Katakanlah 50 ribu orang, ambil gaji terendah PNS Rp 2 juta, sebulan sudah Rp 100 miliar, setahun sudah Rp 1,2 triliun."

Bima sendiri sudah menyisir konfigurasi 57 ribu PNS yang belum jelas datanya. Ternyata, tak hanya pegawai pemerintah daerah, tapi juga terdapat pegawai beberapa Kementerian/Lembaga. Bahkan banyak juga mereka berasal dari kampus-kampus.

Bima mencontohkan PNS di perguruan tinggi yang jumlah seluruhnya 120 ribu orang, ada lima ribu orang tidak jelas datanya. “Perguruan tinggi ini yang jelas isinya orang pandai semua, tapi ada juga yang gak jelasnya" kata Bima.

Hingga saat ini, kata Bima, upaya penyetopan gaji itu, belum ada yang protes. “Kalau ada yang teriak, berarti ada orangnya. Ini kan tetap, orangnya ada atau tidak?” kata dia.

Menurut Bima, data jumlah PNS di Indonesia terus bergerak karena ada pegawai yang baru diangkat dan ada yang pensiun. Dia mencontohkan, tahun ini misalnya ada 120 ribu PNS yang akan pensiun. “Datanya terus bergerak, ada yang masuk sekolah kedinasan otomatis datanya gerak terus. Kalu ditanya berapa, angka per Desember 2015 lalu itu 4,5 juta orang,” kata dia.https://nasional.tempo.co/read/news/...i-terus-status