Jakarta - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antarparlemen (BKSAP) DPR Tantowi Yahya ikut dalam rombongan delegasi DPR ke Mongolia. Dalam pertemuan kemitraan parlemen Asia dan Eropa itu, Tantowi bicara soal konektivitas antarnegara.

The Asia-Europe Parliamentary Partnership (ASEP) digelar di Ulaambaatar, Mongolia, resmi dibuka Jumat (22/4/2016) hari ini. Ketua Parlemen Mongolia Zandaakhuu Enkhbold membuka acara tersebut. Presiden Mongolia Tsakhia Elbegdorij ikut hadir.

Sidang ASEP kali ini dihadiri oleh dari 162 delegasi dari 37 negara anggota. Setelah pembukaan, acara dilanjutkan dengan sidang paripurna pertama yg mengangkat tema "Konektivitas dan Multipluralisme yang Efektif", yang didahului pidato kunci oleh Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dan anggota Parlemen dari Mongolia.

Konektivitas adalah isu penting dalam mempersempit jarak dan meningkatkan kemajuan ekonomi di negara-negara di Asia dan Eropa. Dalam rangka menjamin konektivitas pekerjaan, pembangunan infrastruktur di setiap negara harus terus didorong.

Parlemen Indonesia diwakili Tantowi Yahya, yang juga anggota Komisi I DPR RI. Dalam pemaparannya, Tantowi menjelaskan bahwa Indonesia sebagai kekuatan penting di Asia Tenggara berkomitmen untuk terus meningkatkan daya saing, khususnya dengan berjalannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

"Pembangunan di darat harus juga dibarengi dengan pembangunan kawasan maritim dalam rangka menjamin konektivitas antarpulau," ujar Tantowi soal pembangunan yang dilakukan Indonesia.

Lebih lanjut, masyarakat yang tinggal di pelosok haruslah mempunyai akses ke sentra-sentra ekonomi agar mereka juga bisa mendapatkan manfaat dari globalisasi. Untuk itu Indonesia berkomitmen dalam membangun konektivitas yang ditekankan pada konektivitas fisik, institusi, ekonomi dan hubungan antar manusia.

Tantowi, politisi partai Golkar yang juga tengah digadang-gadang maju sebagai Calon Gubernur Banten itu mendesak negara-negara Asia dan Eropa untuk terus meningkatkan saling pengertian, saling menghormati dan saling menarik keuntungan dengan cara mengurangi ketidaksetaraan dan menjamin distribusi kekayaan secara seimbang.

Menurutnya, kelanjutan dari kerjasama multilateral akan sangat tergantung pada kemampuan negara-negara tersebut dalam menjaga keseimbangan dan kesetaraan diantara pihak-pihak yang terlibat didalamnya.

Koment netizen :