JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Gerindra Desmond J Mahesa mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengusut tuntas kasus suap yang menjerat mantan kader partainya, Mohamad Sanusi.

Dia meyakini, Ketua Komisi D DPRD DKI itu tidak bermain sendirian dalam menerima suap pembahasan rancangan peraturan daerah terkait reklamasi Teluk Jakarta.

"Pertanyaan hari ini apakah KPK itu benar? Kalau benar tidak mungkin Sanusi berjalan korupsi sendirian. Pasti ada tiga pihak, eksekutif, legislatif, pengusaha," kata Desmond pada saat dihubungi, Selasa (19/4/2016).

Sementara itu, sejauh ini, lanjut Desmond, KPK baru menetapkan Sanusi dan pemberi suap Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja sebagai tersangka.

Belum ada pihak eksekutif yang dijerat KPK. Padahal, pembahasan raperda juga melibatkan pemerintah.

"Biar KPK yang mengusutnya. Jangan pilih-pilih kasih. Intinya tinggal KPK berjalan di jalan yang benar atau tidak," ucap Wakil Ketua Komisi III DPR ini.

Desmond pun tidak mempermasalahkan jika KPK nantinya menjerat kader lain Gerindra di DPRD DKI Jakarta. Hal yang terpenting, KPK bisa mengusut kasus ini secara adil.

"Bagi kita, siapa pun anggota Gerindra, silakan diproses kalau memang benar. Seperti Sanusi, dia mundur sebelum dipecat dan minta maaf ke Pak Prabowo. Ini kader yang baik," ucap Desmond.

Dalam operasi tangkap tangan dalam kasus ini, KPK menyita uang tunai sebesar Rp 1,1 miliar yang diterima Sanusi sebanyak dua kali.

Uang suap dari PT APL itu diduga terkait dengan pembahasan Raperda Rencana Zonasi dan Wilayah Pesisir Pantai Utara serta revisi Perda Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Pantura Jakarta.

Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz sebelumnya menilai, kasus ini pasti melibatkan banyak pihak. Ia meragukan jika Sanusi "bermain" sendirian.

Ia mengaku semakin yakin ada nama lain selain Sanusi yang terlibat setelah munculnya informasi pertemuan bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan dengan beberapa pimpinan DPRD DKI.

"Dalam kasus ini, mustahil Sanusi main sendiri karena sejumlah informasi sudah menemui titik terang. Misalnya, pertemuan Aguan dengan beberapa pimpinan DPRD, nah itu petunjuk awal yang mengarahkan bahwa perbuatan ini diduga melibatkan anggota DPRD lainnya," kata Donal.

Direktur Komite Pemantau Legislatif Syamsuddin Alimsyah juga berpendapat sama bahwa Sanusi tidak mungkin bermain sendirian.

Terlebih lagi, Sanusi hanya sebagai anggota Badan Legislasi Daerah DPRD DKI Jakarta.

"Sanusi tidak mungkin bermain sendirian. Mekanisme pembahasan raperda ini kan ada di Balegda dan anggotanya ada 21 orang, juga harus dipahami tahapan-tahapan pembahasan ini yang boleh jadi semua tidak gratis," kata Syamsuddin kepada Kompas.com, Selasa (19/4/2016).

Syamsuddin bahkan menengarai Sanusi hanya bertindak sebagai perantara antara pengusaha dan DPRD DKI Jakarta. Dia mengatakan, anggota Balegda berperan dalam merumuskan perda.