Bandung - Anggaran untuk Pilgub Jawa Barat 2018 mendatang naik hampir tiga kali lipat dibandingkan Pilgub 2013, yaitu mencapai Rp 3 triliun. Angka tersebut dinilai sangat besar sehinggga Wagub Jabar Deddy Mizwar meminta usulan dana itu untuk dievaluasi kembali.

"Itu dana Rp 3 triliun hanya untuk Pilgub saja. Itu buat satu putaran. Dulu (2013), Rp 1,2 triliun untuk dua kali putaran. Ini besar sekali," ujar Deddy di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Senin (18/4/2016).

Deddy mengaku Pemprov Jabar akan kesulitan memenuhi usulan dana dari KPU tersebut. Sebab, mulai tahun depan banyak kewenangan yang menjadi tanggung jawab provinsi, yang sebelumnya berada di tangan pemda.

Mulai 2017 mendatang, jelasnya, pemprov akan mengelola SMA/SMK yang saat ini dikelola pemerintah kabupaten/kota. "UPTD dikembangkan karena pertambangan masuk ke provinsi. Perikanan, perkebunan, kehutanan, belum lagi sekitar 29 ribu guru yang juga harus kita tanggung. Tambah lagi pilkada? Mati kita," kata Deddy.

Selain itu, lanjut dia, anggaran Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX/2016 yang juga menyedot biaya besar yang saat ini mencapai Rp 3 triliun. "Ini harus dievaluasi. Karena nanti ada beberapa bagian anggaran yang harus disunat. Kan bahaya," katanya.

Karena itu, Deddy meminta pemerintah pusat membantu pembiayaan Pilgub Jabar 2018. "Makanya kita wacanakan, APBN harusnya masuk, ditambah APBD," ujar Deddy.

Deddy juga meminta KPU menghitung ulang kebutuhan dana untuk Pilgub Jabar mendatang.

Sementara itu Ketua Komisi I DPRD Jabar Syahrir rencananya anggaran tersebut akan dipenuhi dalam dua tahun anggaran, yakni 2017 dan 2018. Menurutnya, angka tersebut bukan keputusan akhir karena masih sekedar pengajuan. n"Itu masih usulan, belum final," singkatnya.
(ern/try)
http://news.detik.com/jawabarat/3190...u-hitung-ulang