Metrotvnews.com, Jakarta: Pembelian lahan RS Sumber Waras yang dilakukan Pemerintah Provnsi DKI Jakarta diketahui menggunakan cek pecahan kecil. Padahal, pembayaran yang dilakukan Pemerintah lazimnya melalui transfer.
 
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis mengatakan, ada yang aneh dengan cara pembayaran lahan RS Sumber Waras. Harry menyebut, uang pembayaran sejumlah Rp755 miliar dimasukkan ke dalam cek.
 
"Ceknya ada uang uang kecil Rp20 juta sampai Rp50 juta," kata Hary dalam diskusi 'Pro Kontra Audit Sumber Waras' di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (16/4/2016).
 
Cek tidak langsung diberikan kepada Yayasan Sumber Waras, namun Pemprov DKI mencairkan cek itu melalui Bank DKI. “Pencairan cek di Bank DKI pada 31 Desember 2014 sekira pukul 19.00 WIB. Saat jam operasional bank sudah tutup. Apa itu lazim? Kenapa tidak ditransfer? Kenapa dibawa-bawa?," ujar Harry.
 
Harry menyebut, BPK sudah mengetahui siapa yang memerintahkan supaya uang dimasukkan ke dalam cek dan diserahkan pada 31 Desember 2014, tapi dia tidak mau membuka lebih jauh.
 
"Tapi saya tidak bisa ungkapkan karena itu sudah masuk investigasi," kata Harry.
 
Sekadar catatan kasus Sumber Waras pertama kali ditemukan dalam Laporan Hasil Peneriksaan (LHP) BPK pada APBD Perubahan 2014. Saat itu Pemprov DKI membeli lahan Rumah Sakit Sumber Waras sekitar Rp750 miliar. BPK menilai ada indikasi Pemprov membeli lahan tersebut melebihi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
 
Sebelumnya, Kepala Direktorat Utama Perencanaan Evaluasi dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK RI Bahtiar Arif mengatakan, pembelian tanah oleh Pemprov DKI mengakibatkan kerugian daerah sebesar Rp191,33 miliar. Padahal, pihaknya telah merekomendasikan Pemprov DKI membatalkan pembelian tanah itu.
 
Pemprov DKI Jakarta membeli tanah RS Sumber Waras dari Yayasan Sumber Waras NJOP sekitar Rp20 juta per meter per segi. Menurut BPK, NJOP tanah RS Sumber Waras hanya Rp 7 juta per meter per segi.