Jakarta-Polemik Rumah Sakit Sumber Waras makin membuka kebobrokan oknum-oknum birokrasi yang belum pernah terjadi selama ini. Institusi BPK yang jadi tumbal.

Seperti di lansir dalam sebuah wawancara di TV One (Kamis 14 April 2016), Ketua BPK Harry Azhar Aziz, dengan tegas menyatakan bahwa pembayaran lahan RS Sumber Waras dari Pemprov DKI ke Yayasan Sumber Waras sebesar Rp 750 Miliar dilakukan secara tunai (cash) pada malam tahun baru. (doc-cnn)

“Belum pernah terjadi dalam sejarah BPK, pembayaran tunai dengan uang persediaan Rp 755 Miliar, tanggal 31 Desember jam tujuh malam…” kata Harry dalam wawancara tersebut.

“Ini mau tahun baru tiba-tiba ada pembayaran tunai, ada apa ini…?” imbuh ketua BPK.

Tak ayal pernyataan Ketua BPK tersebut menyebar lewat akun-akun media sosial. Pro kontra langsung menjadi carut marut.

Poltak Hotradero, Ekonom dan Peneliti di Bursa Efek Jakarta, lewat akun twitternya memberikan jawaban atas pernyataan kontroversi Ketua BPK yang di nilai perlu di luruskan. Sebelum masalah ini melebar lebih jauh, cek dulu data dan dokumen, maka akal sehat pasti bertanya-tanya “Masuk akal kah uang sebesar Rp 750 Miliar dibayar tunai…?

Poltak kemudian dengan cermat membeberkan dengan perincian,

–Uang kertas tunai Rp 750 miliar dalam bentuk pecahan 100 ribu, ketika di timbang berat total 7,5 ton. Belum termasuk bungkus, pengikat dan brankasnya. Bagaimana pengirimannya…? pengamananya dan penggudangannya….?

–Ketika dihitung waktu, uang tunai Rp 750 Miliar yang setara 75.000 gepok uang, bila rata-rata segepok di hitung jumlahnya butuh waktu 15 detik dengan mesin penghitung, maka dibutuhkan waktu sekitar 13 hari non-stop untuk menghitung 75.000 gepok uang senilai Rp 750 milyar.

-Dengan jumlah Rp 750 milyar uang tunai, hanya bisa diambil dari Bank Indonesia.Dan pasti pihak BI akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk apa uang dalam volume sebesar itu.

-Terungkap juga dokumen pembayaran menggunakan cek dengan nomor CK 493387 perpindahan antar rekening di Bank DKI, bukan oleh BI. Dengan deposit cek tanggal 30 Desember 2014, masuk rekening RS Sumber Waras tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp 717.905.072.500. Tertera juga telah dibayarkan pajak dengan cek no. CK 493388 senilai Rp. 37.784.477.500.

Dengan semua bukti ini, Ketua BPK yang menyatakan setoran uang tunai dan berlangsung pada malam hari 31 Desember 2014 adalah salah dan dinyatakan Ketua BPK telah melakukan “kebohongan publik” dalam 2 hal:

Pertama, Ketua BPK menyatakan pembayaran Rp750 Miliar dengan tunai bertentangan dengan dokumen yang ada serta pernyataan Direktur Utama RS Sumber Waras Abraham Tedjanegara di RS Sumber Waras, Jakarta Barat, Sabtu (16/4/2016) “Yang benar pembayarannya itu kami terima di Bank DKI ke rekening kami. Rekening kami Bank DKI sudah lama, bukan gara-gara kami jual ini kami baru buka rekening…”. ( bukti cek dengan nomor CK 493387 perpindahan antar rekening di Bank DKI deposit cek tanggal 30 Desember 2014, masuk rekening RS Sumber Waras tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp 717.905.072.500. Tertera juga telah dibayarkan pajak dengan cek no. CK 493388 senilai Rp. 37.784.477.500 ).

kedua Ketua BPK menyatakan tanggal pembayaran pada malam hari menjelang tahun baru (31 Desember) adalah salah. Pernyataan Direktur Utama RS Sumber Waras Abraham Tedjanegara di RS Sumber Waras, Jakarta Barat, Sabtu (16/4/2016) mementahkan tuduhan ketua BPK. “Ini yang bikin saya jadi tambah bingung, karena gini lho, Rp 755 miliar, kalau saya ambil tunai, cash, mesti pakai berapa kontainer kalo begitu. Itu tidak benar…”.( cek dengan nomor CK 493387 perpindahan antar rekening di Bank DKI deposit cek tanggal 30 Desember 2014, masuk rekening RS Sumber Waras tanggal 31 Desember 2014 ) yang benar tanggal 30 Desember 2014.

Dengan masalah ini membuktikan kredibilitas, integritas dan marwah BPK semakin dipertaruhkan serta semakin terpuruk dan segera di benahi. (jt-jakarta/ cnn/ journal)

SUMBER : http://www.jatengtime.com/2016/04/16...as-biar-waras/