JAKARTA - Menteri Kelautan Perikanan (KP) Susi Pudjiastuti memastikan proses reklamasi di Pantai Utara Jakarta dihentikan sementara sampai jangka waktu yang tidak ditentukan.

Hal tersebut menyusul rencana reklamasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

"Karena kita memandang bahwa fakta yang ada, reklamasi oleh Pemprov DKI Jakarta tanpa rekomendasi dari KKP," ujar Susi saat konferensi pers terkait kelanjutan reklamasi di Pantai Utara Jakarta, di Jakarta, Jumat (15/4/2016). (Baca juga: Daftar Kontroversial Proyek Reklamasi, dari Izin hingga Pencurian Pasir)

Susi menjelaskan, izin pelaksanaan reklamasi merupakan wewenang dari Gubernur DKI Jakarta, namun demikian izin tersebut tidak bisa dikeluarkan sebelum adanya rekomendasi dari Menteri KKP.

"Tapi dalam reklamasi pantai utara ini tidak ada rekomendasi dan Perda Zonasi Wilayah Pesisir yang di mana itu diperlukan," jelas Susi.

Susi menambahkan, kewenangan izin reklamasi untuk Kawasan Strategis Nasional Tertentu oleh Kementerian KP diatur dalam Peraturan Presiden nomor 112 tahun 2012, yang di mana merupakan turunan dari UU Pesisir tahun 2007. (Baca juga: Merugikan, Proyek Reklamasi Sebaiknya Dihentikan)

Untuk itu, dalam waktu dekat Menteri Susi akan menggelar pertemuan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mendiskusikan sejumlah rekomendasi dari Kementerian KP dan KLHK. (rzk)