JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mulai unjuk gigi. Djarot sebelumnya tak banyak tampil dan cenderung setuju dengan berbagai ide dari Sang Gubernur, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Namun kini ia bukan hanya berani bersuara, ia juga mulai menyindir Ahok.

Perubahan sikap tersebut mulai terasa sejak Ahok memutuskan akan maju lewat jalur independen dalam Pilkada DKI Jakarta tahun depan dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) tak memberikan dukungan pada Ahok.

Djarot yang sempat digadang-gadang untuk kembali berpasangan dengan Ahok juga ikut terdampak dengan pilihan Ahok itu. Posisi Djarot sebagai Ketua Bidang Keanggotan dan Organisasi PDI-P membuat dirinya harus bersikap sesuai dengan haluan partai.

Setelah Ahok memutuskan maju lewat jalur independen, Djarot kemudian bersuara. Ia memperingatkan Ahok agar berhati-hati pada pilihan jalur independen. Sebab, pilihan tersebut rawan dijegal saat memimpin pemerintahan nanti.

"Hati-hati, lho. Ketika pun misalnya menang jalur independen, kan bukan sekadar menang. Pasti selalu berhubungan dengan lembaga yang lain. Tidak bisa sendiri," ujar Djarot di Jakarta, pada awal Maret lalu.

Tak berhenti di situ, Djarot kemudian terlibat polemik dengan Ahok perihal kantor partai yang menempati aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Polemik itu berawal dari temuan bahwa kantor "Teman Ahok" berada di lahan milik Pemprov DKI Jakarta.

Djarot menanggapinya dengan melontarkan sebuah saran. "Saran saya, sebaiknya (Teman Ahok) cari (tempat) yang lain yang lebih netral, jangan dipakai untuk politik, tetapi secara aturan boleh. Kenapa sih, memang enggak ada yang lain?" kata Djarot.

Saran Djarot kemudian ditanggapi Ahok dengan cukup keras. Ahok menilai kantor anak cabang PDI-P juga berada di lahan milik Pemprov DKI Jakarta.

"Kalau Pak Djarot merasa ini etika yang dilanggar, kalau gitu Pak Djarot suruh kantor PAC PDI-P pindah dulu, dong, kalau soal etika. Etika kan soal perasaan kan. Kalau aturan, enggak ada yang dilanggar," ujar Ahok.

Djarot sempat mengungkapkan dirinya tak mau diadu dengan Ahok. Pasalnya itu tak bagus secara etika pemerintahan.

"Saya mohon agar saya sama Pak Gubernur jangan diadu-adu karena tidak bagus untuk etika pemerintahan. Kan harusnya tetap kompak," kata Djarot di Balai Kota pada akhir Maret.

Namun, beberapa waktu setelahnya, Djarot mulai menunjukkan beberapa serangan halusnya terhadap Ahok. Serangan tersebut lewat pernyataan-pernyataan terkait kebijakan dan guyonan.

Misalnya pada pembukaan Musrenbang Kabupaten Kepulauan Seribu pada Selasa (12/4/2016), Djarot menyinggung Ahok sedang melakukan musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kemarin saya juga sama Pak Gubernur. Ya saya juga Musrenbang di sini (Kepulauan Seribu), 'saya juga Musrenbang di KPK' kata Pak Gubernur," ujar Djarot.

Tak berhenti di situ, Djarot pun menunjukkan sikap kontranya terhadap reklamasi. Ahok yang menilai reklamasi diperlukan, berbeda pandangan dengan Djarot. Menurut Djarot, reklamasi bisa merusak lingkungan dan ekosistem.

"Coba kamu amatin pengaruhnya pada manggrove. Tanya saja pada ahli lingkungan hidup. Ada gak dampaknya pada hutan manggrove," kata Djarot usai meninjau proyek reklamasi Pulau D, di Teluk Jakarta, Selasa lalu.