TANTANGAN AHOK UNTUK PARA ANGGOTA BPK
Jakarta- Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama atau Ahok marah ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ahok menantang pejabat BPK untuk buka-bukaan harta kekayaan mereka.

“Saya mau nantang semua pejabat di BPK harta kalian berapa, biaya hidup kalian, anak-anak Anda kuliah di mana,” ujar Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (7/7/2015).

Ahok marah ke BPK yang memberikan status wajar dengan pengecualian (WDP) atas audit keuangan terhadap Pemprov DKI Jakarta tahun 2014. Status yang sama juga diberikan BPK tahun 2013.

“Saya mau tahu semua. Kalau nggak bisa buktikan, nggak boleh jadi angggota BPK semua. Nggak boleh periksa orang karena kalian bisa ada unsur masalah,” sambungnya.

Untuk itu dia pun meminta agar seluruh pejabat BPK dan lainnya saling transparan dalam hal keuangannya kepada publik. Ahok juga mempertanyakan apakah pernah BPK RI mengaudit keuangan para pejabat tinggi negara selama ini.

“Makanya saya mau tanya pejabat Republik ini yang kaya raya, dari mana bayar pajaknya, pernah nggak BPK periksa semua. Ini saya mau buka, terbuka semua. Kemarin saya nggak dikasih ngomong, sekarang saya sampaikan ini fakta,” tutup dia. (Detik)


Masih soal Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang hari ini menjadi berita paling panas karena diperiksa oleh KPK soal kasus Sumber Waras.

Ahok dengan lantang menyatakan bahwa audit yang dilakukan oleh BPK adalah ngaco.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Selasa (12/4). Kedatangan Ahok tersebut tiada lain untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan penyelewengan dana pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras.

Mantan bupati Belitung Timur ini menjalani pemeriksaan dengan berbekal dokumen yang pernah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “(Dokumen yang dibawa) ya persis yang kita bawa untuk BPK. Semua yang sudah pernah kita bawa ke BPK,” kata Ahok.

Meski dari hasil audit BPK mengindikasikan adanya kerugian mencapai Rp 191 miliar, Ahok meyakini kenyataannya tidak seperti itu. Ahok pun menyebutkan hasil audit investigasi BPK tersebut ngaco.

“Makanya itu kan audit BPK dan KPK udah pernah minta audit investigasi. Sekarang justru saya mau mereka mau nanya apa? Orang Audit BPK-nya ngaco gitu kok,” ucap Ahok.

Seperti diketahui, dugaan korupsi pembelian lahan RS Sumber Waras diperkirakan menyebabkan kerugian keuangan daerah sebesar Rp 191 miliar. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK, Pemprov DKI Jakarta dinilai salah dalam menentukan patokan harga nilai jual objek pajak (NJOP). Sehingga nilai yang dibayarkan Pemprov DKI dinilai mengalami penggelembungan.

Pemprov DKI merujuk pada NJOP di Jalan Kyai Tapa senilai Rp 20 juta. Padahal seharusnya, menurut BPK, ajuan harga beli dapat didasarkan pada nilai NJOP di Jalan Tomang Utara yang hanya Rp 7 juta. (Republika)
Sumber Bukan Posmetro/nbcindonesia/piyungan