Selasa, 12 April 2016 | 13:24 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, semua penghuni Rusunawa Jatinegara Barat, yang menunggak pembayaran iuran rusun, harus diberdayakan.

Pemberdayaan itu dilakukan dengan memberikan mereka pekerjaan ataupun modal awal usaha.

"Dia mau dagang, enggak? Kalau mau, ya kami bantu dia dagang. Sekarang Bapak bisa enggak bikin bantuan gerobak untuk masak pecel, modalnya Rp 1 juta? Bisa," ujar Ahok, sapaan Basuki, dalam video yang diunggah via akun YouTube Pemprov DKI, saat rapat pimpinan pada Senin (4/4/2016) lalu.

Menurut Ahok, modal usaha tersebut dapat menggunakan pinjaman dari Bank DKI.

Setelah usahanya berjalan, orang tersebut harus mengembalikan pinjaman modal itu kepada bank.

"Terus, jaminannya apa? Jaminannya ya suruh balikin. Bisa ke Bank DKI pinjemin duit segini, tetapi harus balikin," kata Ahok.

Selain memberikan solusi modal usaha, Ahok juga memberikan usul untuk mempekerjakan penghuni rusun. Mereka bisa bekerja sebagai petugas harian lepas (PHL) atau sebagai petugas di Transjakarta.

"Minimal suruh dia nyapu, bersihin rumput, langsung diangkat jadi PHL. Harus kerja dia. Jadi, semua masukin jadi pegawai. Di PPSU usahakan rekrut dari rumah susun," tutur Ahok.

"Bilang ke orang Transjakarta, ini satu bus dibersihin keroyokan berapa duit? Bisa enggak seperti itu? Bisa. Tiap mobil datang, dia bisa bersihin. Jadi, bisa bayar (sewa unit rusun), kan," lanjutnya.

Menurut Ahok, sebagian warga yang menunggak adalah orang yang malas.

"Itu bisa enggak mereka bersih-bersih untuk makan, untuk bayar? Bisa. Itu tuh sebagian malas. Jadi, itu cara buat bedain orang malas sama orang rajin," katanya.

Dengan diberi modal usaha dan pekerjaan, warga diharapkan dapat membayar uang sewa rusun.

Ahok tidak menginginkan adanya penggratisan uang sewa bagi orang-orang tertentu. Sebab, menurut dia, hal tersebut akan membuat iri penghuni lainnya.

"Jadi, enggak ada yang gratis. Semua harus bayar," ucap Ahok.


Sumber

Ahok: Kalau Penghuni Rusun Cacat, Tua Bangka, Aku yang Bayarin Sewanya
Puluhan warga yang menghuni Rusunawa Jatinegara Barat masih menunggak uang sewa bulan Januari-Maret 2016.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan mereka harus diberi pekerjaan. Namun, bagi warga yang sudah tidak mampu bekerja dan berusia lanjut, Ahok (sapaan Basuki) menyebut akan membayari uang sewa rusun tersebut.

"Kalau seandainya cacat, bener-bener enggak bisa kerja, tua bangka, kan ada juga beberapa, sedangkan panti belum siap. Aku yang bayarin," kata Ahok dalam video yang diunggah akun Youtube Pemprov DKI saat rapat pimpinan pada Senin (4/4/2016) lalu.

Menurut Ahok, ia akan melakukan hal tersebut agar sistem yang telah dibuat Pemprov DKI tidak berantakan. Sistem yang dimaksud adalah sistem sewa yang diberlakukan untuk seluruh penghuni rusunawa.

"Kasih rekening bank, aku yang bayar, supaya enggak rusak sistem kita," ujarnya. (Baca: Penghuni Rusun Jatinegara Barat yang Tunggak Sewa Akan Diberikan Pelatihan)

Ke depan, Ahok akan menempatkan warga yang lanjut usia di Panti Sosial Ciangir, Banten. Saat ini panti sosial tersebut masih dalam tahap pembangunan.

"Kalau pindah akan kita taro di Ciangir. Kira-kira itu konsep kita. Nah sekarang kan yang di Ciangir belum jadi, kalo ada rumah susun kita yang kecil untuk yang memang tua-tua seperti itu, ya udah kita kasih," kata Ahok.

Sedangkan bagi penghuni yang masih bisa bekerja, Ahok memerintahkan pihak-pihak terkait untuk memberikan mereka pekerjaan. Dengan demikian, mereka bisa membayar uang sewa rusun. (Baca: Curhat Warga Relokasi Kampung Pulo di Rusun Jatinegara Barat)

"Minimal suruh dia nyapu, bersihin rumput, langsung diangkat jadi PHL. Harus kerja dia. Jadi semua masukin jadi pegawai. Di PPSU usahakan rekrut dari rumah susun," tutur Ahok.

Sumber

Penghuni Rusun Jatinegara Barat yang Tunggak Sewa Tak Akan Diusir

Puluhan warga yang menghuni rumah susun sederhana sewa (rusunawa) Jatinegara Barat, Jakarta Timur, menunggak uang sewa untuk bulan Januari-Maret 2016. Namun, dari total 38 orang yang menunggak, 10 orang sudah melunasi tunggakannya.

"(Ada) 38 yang menunggak, tapi 10 sudah ada yang bayar," kata Kasubbag Tata Usaha Rusunawa Jatinegara Barat Sarkim Sukarya kepada Kompas.com di Rusunawa Jatinegara Barat, Selasa (12/4/2016).

Menurut Sarkim, warga yang masih menunggak tidak akan diusir dari rusunawa. Pengelola rusunawa akan melakukan pendekatan kepada warga.

"Tetap di sini (tidak diusir). Pengelola akan melakukan pendekatan-pendekatan kepada mereka, apa sih yang mereka inginkan," kata Sarkim.

Pengelola rusunawa menyebut akan memberikan kebijakan kepada warga berupa pemberdayaan. Warga yang menunggak harus tetap membayar uang sewa sesuai peraturan yang telah ditetapkan.

"Pengelola rusun lagi berpikir bagaimana memberdayakan orang yang tidak punya penghasilan, sedikit banyak membantu dengan usaha," tutur Sarkim.

Sejumlah warga Kampung Pulo yang menempati Rusunawa Jatinegara Barat sebelumnya mengeluh setelah mereka harus membayar sewa rusun. Masa gratis selama tiga bulan yang sempat mereka nikmati sudah berakhir pada Desember 2015.

Warga yang rata-rata berpenghasilan rendah itu merasa berat dengan beban biaya sewa yang nilainya mencapai Rp 300.000 per bulan. Itu belum termasuk bayar listrik dan air. Dengan memasukkan tagihan listrik dan air, mereka mesti merogoh kocek hingga Rp 500.000 per bulan.

Sumber

Penghuni Rusun Jatinegara Barat yang Tunggak Sewa Akan Diberikan Pelatihan

Kasubbag Tata Usaha Rusunawa Jatinegara Barat Sarkim Sukarya mengatakan, penghuni rusun yang menunggak akan diberdayakan. Sehingga, mereka dapat memiliki penghasilan untuk membayar uang sewa rusun.

"Pengelola melakukan pendekatan untuk diberdayakan sehingga mereka berpotensi untuk mempunyai penghasilan," kata Sarkim kepada Kompas.com di Rusunawa Jatinegara Barat, Jakarta Timur, Selasa (12/4/2016).

Perberdayaan dilakukan dengan memberikan berbagai pelatihan. Pelatihan tersebut diharapkan dapat membantu warga untuk menciptakan usaha mereka.

"Di sini kan banyak juga SKPD yang membantu memberikan pelatihan, baik itu bisa dengan keterampilan. Seandainya ada SKPD melakukan pelatihan, mungkin mereka harus diberdayakan, misalnya jahit-menjahit, sehingga mereka bisa membayar IPL dari hasil usaha mereka," jelas Sarkim.

Selain itu, kini pengelola juga tengah melakukan pendataan terhadap warga. Pendataan dilakukan untuk mengetahui warga yang ingin membuka usaha.

"Ini lagi diinventaris (didata) latar belakang warga. Misalnya si A itu mau punya usaha, mereka tidak mempunyai modal, sedikit banyaknya nanti kita fasilitasi," kata Sarkim.

Fasilitas yang diberikan berupa penyediaan tempat dan modal usaha. Fasilitas tersebut berasal dari Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta.

"Ada di lantai dua fasilitas itu, ada etalase, ada juga modal usaha dari dinas sosial," ucap Sarkim.

Menurut Sarkim, fasilitas berupa tempat usaha diberikan gratis. Warga tidak perlu membayar uang sewa untuk berjualan di lantai dua rusun.

"Sekarang belum ada kaitannya sama sewa, ini secara gratis," katanya.

Pantauan Kompas.com, beberapa warga tampak sudah berjualan di lantai dua rusun ini. Ada yang berjualan minuman, mie rebus, lontong sayur, dan sebagainya.

Salah satu penghuni rusun, Nuriyah (60), mengaku sudah lebih dari satu bulan berjualan. Menurutnya, fasilitas berupa etalase memang diberikan gratis. Namun, ia mengaku belum mengetahui soal sewa tempat yang digratiskan juga.

"Etalasenya dikasih, kalau meja-meja gini bikin sendiri. Gak tahu sih bayar apa enggaknya, kemarin baru diukur aja (tempatnya)," tutur penghuni Lantai 3 Tower A Rusun Jatinegara ini.

Seperti diketahui, 38 warga penghuni Rusun Jatinegara Barat menunggak uang sewa bulan Januari-Maret 2016. Namun, dari jumlah tersebut, sepuluh warga telah melunasinya


Sumber