JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Daerah (DD) Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) DKI Jakarta, Moestaqim Dahlan, memprediksi reklamasi di pantai utara Jakarta akan menenggelamkan Ibu Kota.

Ia mengungkapkan hal itu pada program acara Aiman, Kompas TV, Senin (11/4/2016) malam.

"Reklamasi Teluk Jakarta dilakukan, 30-50 tahun ke depan akan menenggelamkan DKI Jakarta. Karena kita lihat bentang alamnya diubah, berubah bentang alam pasti bencana ekologi terjadi," kata Moestaqim.

Reklamasi laut akan mewujudkan sebuah kota baru. Namun kota baru itu, menurut dia, akan menenggelamkan kota lama. Ia menyebut struktur ekologi Jakarta berbeda dengan Singapura maupun Qatar yang berhasil melakukan reklamasi.

"Ketika daerah hulu dibangun, luapan banjir lebih besar. Karena aliran dari 13 sungai masuk ke lautnya terhambat. Belum lagi air laut yang naik, karena lebih tinggi, maka (air laut) akan naik ke daratan," kata Moestaqim.

Dia juga menyebut pengembang mengambil material dan pasir secara ilegal untuk membangun pulau. Awalnya, mereka mengambil material dari Banten. Tetapi warga setempat menolaknya. Mereka lalu mengambil material dari Bangka Belitung. Warga di sana juga sudah menolak materialnya diambil.

Alternatifnya, pengembang mengambil pasir di Teluk Jakarta. Akibatnya, 40 pulau tidak berpenghuni di Kepulauan Seribu tenggelam.

"Reklamasi juga membuat air keruh, terumbu karang hilang, biota laut tidak ada lagi, dan ikan-ikan menghilang. Artinya, reklamasi Teluk Jakarta sangat merugikan," kata Moestaqim.

Di sisi lain, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyebut reklamasi  akan menghasilkan tambahan daratan seluas 5.100 hektare atau lebih besar dari luas wilayah Sukabumi, Jawa Barat.

Lahan hasil reklamasi akan terbagi menjadi 17 pulau yang terbentang di pantai utara Jakarta. Ke-17 pulau itu dibagi menjadi tiga kawasan. Kawasan barat untuk pemukiman dan wisata. Kawasan tengah untuk perdagangan jasa dan komersial. Sedang kawasan timur untuk distribusi barang, pelabuhan, dan pergudangan.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membeberkan alasannya tidak akan menghentikan proyek reklamasi di pantai utara Jakarta.

Hal itu karena Pemprov DKI berpotensi digugat dalam class action.

"Saya mau terus. Sekarang kalau ada class action gimana? Class action aja batalin dia, jangan saya dong," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (11/4/2016) malam.

Jika proyek reklamasi dibatalkan maka Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berpotensi digugat karena harus membayar kerugian kepada pengembang reklamasi.

"Kalau PTUN kalah, Pemprov harus membayar gara-gara gue batalin. Kira-kira DPRD mecat gue enggak gara-gara alasan rugikan Pemprov? Pasti dipecat gue. Gue enggak mau batalin!" tegas Ahok.

Ahok juga membantah tudingan yang dilayangkan kepadanya, terutama bahwa dirinya disebut-sebut sebagai pemimpin yang izinkan reklamasi karena pro pengembang.

"Tujuannya menurunkan pemilih saya. Dia cuma berharap Ahok tidak jadi gubernur lagi. Saya lebih pilih, enggak dipilih lagi. Dari pada saya harus memutuskan kalau orang menggugat di PTUN lalu menang, dibatalkan pulau ini," tutup Ahok.