Merdeka.com - Terungkapnya kasus dugaan suap pembahasan raperda tentang zonasi reklamasi pantai utara Jakarta oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat nama Sunny Tanuwidjaja ikut terseret. Lelaki yang bekerja sebagai salah satu staf Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama itu dituding terlibat dalam mempertemukan Ahok, bos properti dan DPRD.

Pernyataan itu pertama kali muncul dari mulut kuasa hukum M Sanusi, yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus penyuapan. Atas pengakuan tersebut, Sunny langsung dicekal oleh KPK.

Tak ingin berlama-lama jadi polemik, Sunny mulai berani blak-blakkan soal kasus yang menimpanya. Berikut wawancara lengkapnya saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (11/4):

Soal pencekalan, bagaimana tanggapannya?

Berat dari imigrasi cuma harusnya ya benar pasti dicegah dicekal karena kan humas KPK sudah bicara. Intinya supaya siapa saja kasih keterangan nanti, semoga lebih cepat lebih baik lah.

Hari ini ke kantor ada keperluan apa?

Ya seperti biasa kan sudah sering.

Hubungan anda dengan Aguan?

Seperti dengan pengusaha-pengusaha lainnya saja, kan kenal. Sama semua juga dekat, sama semua juga baik kok. Enggak ada bedanya.

Setiap kali Pak Ahok ketemu Politisi atau pengusaha. Bukan setiap kali ya, banyak kali ketemu mereka ajak saya. Supaya ada saksi katanya, kemudian juga kan kebanyakan politisi dan pengusaha itu berbicara soal politik, nah artinya kalau bicara soal politik ya kebanyakan ajak saya supaya saya bisa kasih masukan-masukan, intinya gitu.

Mah kemudian kalau soal setelah itu mereka ada ingin menyampaikan sesuatu kepada Pak Ahok bisa langsung kadang juga lewat saya. Jadi ya tujuannya itu saja, enggak-enggak ada yang lain.

Sebenarnya enggak ada status nama tertentu ya. Pokoknya tugas saya adalah bantu Pak Ahok, kasih dia masukan seperti itu aja.

Seperti konsultan?

Ya kalau konsultan susah dong, namanya konsultan nanti kenapa-kenapa lagi.

Soal desertasi?

Itu dulu, jadi pertama kali bantu Pak Gub salah satu tujuannya adalah mempelajari beliau lah gitu. Bagaimana dia berpolitik, bagaimana dia berhubungan dengan pengusaha dan politisi, dan sebagainya. Tapi sementara soal desertasi masih pending, belum selesai.

Kuasa hukum Sanusi menyebut anda sebagai perantara?

Sebenarnya kalau antara pengusaha dengan DPRD, mereka sudah saling kenal kok. Bahkan lebih dulu sebelum ada saya. Sebelum saya kenal pengusahanya, sebelum kenal dengan DPRD-nya, mereka udah saling kenal. Misalkan kayak Pak Sanusi dan Pak Ariesman, itu setahu saya sejak 2004, Pak Sanusi kan sebelum DPRD pengusaha juga. Pernah ada kerja sama juga dengan Agung Podomoro Land (APL). Jadi memang hubungan mereka udah lama dan sebenarnya enggak perlu saya untuk kenal untuk bicara gitu.

Tapi kalau soal penghubung mereka dengan Pak Gub, iya. Karena mereka ingin kasih masukan, sungkan dengan Pak Ahok, enggak tahu timingnya kapan yang tepat, kadang-kadang via saya. Tapi kadang-kadang langsung juga.

Raperda reklamasi hubungan dengan bapak?

Paguyuban reklamasi itu selain berinteraksi dengan tim di Bappeda, selama proses pembentukan draft dari versi eksekutif, mereka di dalam biasanya ada konsultan Bappeda. Pihak Bappeda dan konsultan Bappeda. Konsultasi dengan paguyuban. Kan selalu ada perbedaan pandangan. Mereka juga ingin menyampaikan perbedaan pandangan dari sisi mereka itu seperti apa pandangannya. Kadang langsung ke Pak Gub, kadang langsung ke saya. Interaksinya dari situ sebenarnya.

Kenapa harus lewat bapak?

Enggak harus, cuma karena kenalnya sama saya ya, lewat yang lain juga bisa kok. Langsung juga bisa. Cuma kan kadang-kadang, mereka kan enggak tahu Pak Gub tidak memperhatikan detail teknis-teknis Raperdanya itu. Sehingga, Pak Guru itu enggak mau tahu lah. Makanya, dia (Ahok) udah jadi pengen lihat. Tetapi kan dia harus memahami tentang argumentasi-argumentasinya. Enggak mungkin semua dicerna mungkin semua dia bisa pelajari secara detail. Jadi kadang via saya kadang langsung.

Ketemu Sanusi kapan?

Sudah lama. Mungkin (terakhir tahun lalu). Kalau kontak betul seperti yang Pak Sanusi sebut. Memang saya kontak dia. Kenapa? Karena memang saat itu, draft dari Bappeda itu sudah selesai. Kemudian, diajukan ke DPRD. Tapi kayaknya di situ (DPRD) lama tidak bergerak. Nah, dibahas. Kemudian, pihak paguyuban cek ke saya. Saya bilang cek aja langsung ke sana (DPRD), nah sudah dicek berkali-kali, enggak clear. Saya mau tanya Bu Tuty kan enggak enak, Bu Tuty setahu saya banyak dari Pak Gubernur kan. Jadi, ya sudah saya cek langsung. Kenapa Sanusi? Karena kita tahu, Sanusi paling tahu soal beginian. Yang lain kan enggak ngerti.

Kapan terakhir kontak?

Februari. Saya enggak ingat.

Pembahasan tambahan kontribusi apakah disampaikan ke Sanusi?

Kalau pembahasan kontribusi gini, harus jelas. Sebenarnya, pembahasan soal ide-idenya soal kontribusi ini, kontribusi tambahan yang 15 persen itu, itu kan sebenarnya sudah aja sejak, mungkin tahun lalu pembahasannya. Jadi kan prosesnya panjang. Nah, dalam proses panjang ini, Pak Gub menerima banyak masukan. Terutama dari dua hal. Satu, impact ekonominya seperti apa. Sebenarnya kalau impact pendapatan dari Pemda jelas. Tetapi impact terhadap pembangunannya bagaimana, dan dua dari sisi impact hukumnya. Ada enggak sih dasarnya sebenarnya? Seorang Gubernur 'oke gue mau tambah lagi kontribusinya'. Jadi perdebatan nya panjang sekali. Dengan keputusan itu, sebetulnya Pak Gub tidak punya posisi yang fixed. Makanya ketika Pak Sanusi dan saya kontak, dia tanya gimana posisinya Pak Gubernur. Nah sementara Pak Gubernur saat itu ada dalam posisi "ya terserah lah kalau dia mau ngerjain kita, mau bikin deadlock, mau nyoret terserah ya", kalau nanti dia masukin ya bagus, kalau dia lepas ya nanti kita taruh di pergub'.

Pak gubernur ada dalam posisi mengatakan, 'ya terserah lah, dia kalau mau ngerjain kita, kalau mau bikin deadlock, nyoret terserah, pokoknya nanti kalau masukinnya bagus kalau misal dia mau lepas ya nanti kita taruh di pergub'. Terus kan ada orang menuduh, 'oh berarti pak gubernur ingin ngatur sendiri dong di peraturan gubernur, mana bisa'. Tempo kemarin juga nanya saya, 'berarti pak gub mau maenin di pergub?', ya gimana mau dimainin, semua orang sudah tahu 15 persen.

Soal penawaran 5 persen?

Dia enggak nawar, cuma nanya inginnya pak gubernur apa pada saat itu. lagian mereka mana berani nawar, kalau mau nawar ke pak gubernur dong jangan sama saya. kayak mau nawar barang aja.

Sumber KPK menyebutkan Gubernur setuju dengan usulan itu?

Sanusi itu selalu kalau bicara sama saya nyebut Pak Gubernur itu koko. Jadi koko sudah setuju kan dia bilang begitu. Saya bilang begitu, pada saat itu, pada poin itu, Pak Gubernur posisinya bukan pada setuju atau enggak, tapi terserah lu mau hapus, lu mau bikin deadlock, terserah. kalau mau lu hapus, terus lolos enggak apa-apa, gue dapat cek kosong, nanti di pergub bisa gue masukin, kan begitu logikanya. Persoalannya adalah begitu dibikin deadlock, nanti dipergunakan perda apa? pakai perda lama dong. Kalau pakai perda lama tidak ada kontribusi tambahan loh. terus kontribusi tambahannya di mana? masuk peraturan gubernur juga sama. Sama aja jadinya. Jadi bukan nego gimana. Gimana mau di perda atau di pergub? Dua-duanya sama saja, enggak bisa ngeles kok, tetap 15 persen, Pak Gub sudah buka di mana-mana. Bukannya bukan kemarin loh, udah dari berbulan-bulan lalu. Pokoknya 15 persen harus masuk, entah di perda atau di pergub.

Ada negosiasi antara Sunny dengan Sanusi?

Kalau saya sama Sanusi enggak ada nego apa-apa.

Berarti yang disebut Sunny melobi itu salah?

saya mau melobi siapa? Pak Gubernur? Saya sama Pak Gubernur nih, contoh misalkan saat dia masih jadi wakil gubernur, saya nih sebenarnya pro UMP jangan dinaikin, Pak Gubernur (Ahok) bilang, harus naik 40 persen waktu itu pertama kali. Saya debat sama dia, eh digebrak meja saya sama dia, Kapok saya debat-debat sama dia. Ngapain debat-debat.

Sumber KPK menyebutkan Sunny mengatur pertemuan dengan Pak Aguan-Ahok?

Saya mengatur pertemuan dengan pelbagai macam pengusaha kok. Bukan ngatur loh ya, Pak Ahok bilang saya ingin ketemu dia, bisa dijadwalkan enggak? Atau pengusahanya bilang, saya mau ketemu Pak Ahok dijadwalkan bisa enggak? Sama mau Pak Aguan, Pak Trihatma, mau siapa pun enggak semua juga lewat saya, kadang-kadang bisa langsung, bisa lewat staf lain juga bisa. Tapi saya ngatur juga kadang-kadang kok. biasanya pengusaha-pengusaha itu persepsinya, 'Pak Gubernur itu dekat sama Pak Presiden bisa dimasukkan kepada Pak Presiden', mereka suka ngobrol dengan Pak Gubernur harapannya bisa sampai ke Pak Presiden gitu.

Pertemuan itu sekali atau berkali-kali?

Kalau sama Pak Aguan sebulan sekali lah, kurang lebih seperti itu.

Ngatur Pertemuan untuk apa pak?

Kebanyakan kalau misalkan pengusaha-pengusaha itu persepsinya, ini kan persepsinya. Pak Gubernur itu dekat dengan Presiden, bisa memberikan masukan dengan Presiden, persepsinya seperti itu. Jadi mereka suka ngobrol dengan Pak Gubernur harapannya bisa disampaikan kepada Pak Presiden, kira-kira gitu.

Mempertemukan Aguan dengan Ahok berapa kali pak?

Kalau dengan Pak Aguan mungkin sebulan sekali lah, kurang lebih seperti itu. Yang lain juga begitu ketemunya sebulan sekali kok, rata-rata sama enggak berbeda jauh.

Pencekalan bapak ke luar negeri?

Saya pokoknya nurut ajalah, mumpung sekarang belum pengen keluar negeri lagi jadi ya sudah lah, enggak terlalu berasa juga.

Ada alasan dari pak ahok enggak?

Enggak ada, tanya aja.

Apa yang akan disampaikan dalam pemeriksaan nanti?

Nanti tergantung apa yang ditanya, nanti kita jawab.

Tanggapan Ahok pencengahan bapak ke luar negeri?

Pokoknya Pak Ahok bilang apapun sampai kan secara terbuka, udah gitu aja. Pokoknya hadapi sampaikan secara terbuka, gitu aja katanya.

Sudah terima surat pemanggilan KPK?

Belum-belum, saya lagi minta KPK suratnya, supaya di dalam suratnya ada alasannya, saya enggak tahu nanti dapat apa enggak, masih nunggu. Tapi benar lah pasti dicekal.

Kalau dipanggil KPK siap enggak?

Ya harus siap dong, masa mau lari, kan sudah dicekal.

Tahu enggak kasus suap Podomoro sama Sanusi sendiri?

Enggak tahu, masa orang mau nyuap lapor-lapor saya dulu, ngapain lapor-lapor saya dulu.

Reklamasi ini dinamika dengan DPRD laporan ke bapak karena bapak dekat dengan Podomoro dan pengusaha lain?

Mereka sebenarnya bisa langsung, mereka memang udah kenal lama, jadi enggak mungkin via saya. Udah kenal lama, saya enggak tahu mereka bicara apa dan lain sebagainya.

Tapi kan secara logika aja, ini kan pengetahuan umum kalau memang ada perda yang kepentingannya mencabut pengusaha, menurut anda pengusaha bakal lobi ke DPRD enggak? Bicara enggak sama mereka? Komunikasi enggak sama mereka? Pasti ya wajar, persoalan-persoalan lain saya enggak tau. Tanya mereka.

Memfasilitasi pertemuan Sanusi sama APL enggak?

Enggak, saya kan tadi udah jelasin. Jadi Sanusi dengan Podomoro sudah kenal lama. Sepengetahuan saya sejak 2004 kalau enggak salah menurut cerita mereka, dalam proyek pembangunan Thamrin City kan. Jadi kalau misalkan mereka mau ketemu mau ngobrol mau apa, ngapain lewat saya, orang bisa ketemu langsung kok.

Penghubung?

Kalau misalnya ada pengusaha mau menyampaikan sesuatu ke bapak bisa lewat saya, ketemu Pak Gub juga bisa lewat saya. Karena Pak Gub itu selau ngajak saya jika ketemu politisi dan pengusaha supaya bisa kasih persepsi ada saksi. Sehingga mereka juga kenal dengan saya, kalau mereka langsung ke Pak Gub kadang-kadang mereka sungkan, Pak Gub sibuk dan sebagainya, jadi kadang-kadang lewat saya, enggak harus lewat saya orang mereka punya kontak Pak Gub.

Bapak bantah jadi broker?

Broker apa?

Penghubung Sanusi dengan APL?

Penghubung itu kalau misalkan ada pengusaha mau nyampaikan sesuatu ke bapak kadang-kadang lewat saya. Kalau ketemu dengan Pak Gub bisa lewat saya juga. Karena Pak Gub itu selalu ngajak saya kalau ketemu politisi dan pengusaha. Supaya kasih perspektif supaya ada saksi. Sehingga mereka juga bisa kenal dengan saya kalau mereka langsung ke Pak Gub kadang-kadang sungkan. Mereka takut Pak Gub sibuk dan sebagainya. Ya kadang-kadang ke saya. Tapi enggak selalu, enggak harus juga orang semua punya kontak bapak.

Bapak sudah terima surat panggilan KPK?

Belum.

Kalau pemeriksaan?

Panggilan dan pemeriksaan emangnya beda?

Pak Sunny, disertasi sudah selesai belum?

Jangan tanya gitu, malu..

Buat role model calon lain?

Sebenarnya ini ingin menunjukkan politisi jujur enggak, transaksi enggak pakai uang banyak bisa menang enggak? Tujuannya itu. Enggak tahu orang mau pakai atau enggak terserah orang lain.