IBUNPEKANBARU.COM, JAKARTA - Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan, partainya menolak kebijakan reklamasi yang dilakukan oleh Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama.
Hasto beralasan, reklamasi berdampak luas pada lingkungan. Apalagi jika reklamasi itu dilakukan dengan menguruk sejumlah pulau di utara pantai Jakarta.

"Bagi kami, pilihan-pilihan pembangunan termasuk reklamasi harus memperhatikan aspek-aspek analisis mengenai dampak lingkungan," ujar Hasto usai Rapat Koordinasi Bidang Nasional I Pemuda dan Olahraga yang digelar Partai PDI Perjuangan di Wisma Kinasih, Resort Cimanggis, Depok, Jawa Barat, Sabtu (9/4/2016) pagi.

Yang membuat PDIP prihatin, langkah Ahok mereklamasi perairan di Utara Jakarta dengan cara menerabas aturan.
"Tidak bisa proyek reklamasi dilakukan dengan menerabas aturan-aturan. Reklamasi harus dilakukan sesuai dengan undang-undang dan hasilnya harus bisa dimanfaatkan untuk masyarakat di daerah itu. Bukan untuk pemanfaatan bagi pengusaha-pengusaha tertentu," imbuhnya.
Hasto berharap Pemerintah tidak didikte oleh para pengusaha yang hanya mementingkan bisnisnya dengan cara mengatur-atur kebijakan yang ujungnya merugikan rakyat.

"Jangan sampai kebijakan-kebijakan di dalam politik pembangunan akhirnya hanya didorong dan didikte oleh mereka-mereka yang punya kepentingan investasi dan kemudian hasil dari investasi itu membuat masyarakat lokal jadi terpinggirkan," kecamnya.
"Segala kebijakan yang sifatnya strategis, lebih-lebih terkait dengan dampak lingkungan yang sangat besar harus betul-betul dilakukan dengan penuh seksama," paparnya.

"Ketika proses reklamasi melanggar peraturan perundang-undangan tentu saja pdi perjuangan akan memerintahkan seluruh petugas partainya untuk menolak kebijakan tersebut," tandasnya. (*)

http://pekanbaru.tribunnews.com/2016...-teluk-jakarta

bingung nih menolak apa mendukung